Tol Laut: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
01mina10cities (bicara | kontrib)
→‎Latar Belakang: Penambahan paragraf kedua sejarah Sislognas dan Peraturan yang mendasari nya
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
01mina10cities (bicara | kontrib)
→‎Latar Belakang: Penambahan situs yang memuat Perpres No 26 tahun 2012 dan lampirannya
Baris 10:
Karena geografi Indonesia yang berbentuk kepulauan, banyak pulau-pulau kecil yang sejak lama terisolir karena kurangnya infrastruktur yang dibutuhkan untuk distribusi sumber daya. Akibatnya, pulau-pulau ini kurang memiliki ketersediaan barang-barang pokok dan kalaupun tersedia, barang-barang tersebut dijual dengan harga yang sangat tinggi daripada di pulau utama [[Jawa]], [[Sumatra]] dan [[Kalimantan]].
 
Sistem logistik nasional untuk Indonesia pertama kali diajukan selama masa [[Susilo Bambang Yudhoyono|kepresidenan Yudhoyono]], tetapi tidak pernah sepenuhnya dilaksanakan. Pada masa periode kedua pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembang Sistem Logistik Nasional<ref>[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/68898/Peraturan%20Presiden%20No%2026%20Tahun%202012.pdf Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembang Sistem Logistik Nasional]</ref>. Dalam lampiran Bab 5 Perpres tersebut<ref>[https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/17475/Perpres0262012_Lampiran5.pdf Lampiran Bab 5 Peta Panduan (Road Map) dan Rencana Aksi Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2012]</ref> untuk pertama kalinya ditetapkan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pintu ekspor dan impor Indonesia bagian barat dan Pelabuhan Bitung sebagai pintu ekspor dan impor Indonesia bagian timur.
 
Kemudian dalam perkembangannya, Presiden Joko Widodo mengusulkan visinya untuk mengembangkan Indonesia dari "periferi", dengan menekankan bahwa negara harus lebih memperhatikan pembangunan dan daerah terisolasi yang sering diabaikan. Selama debat presiden 2014, dia mengusulkan visinya yang disebut "[[Nawa cita]]", strategi 9 poin yang termasuk rencana untuk memperata pembangunan antara periferi, perbatasan, dan daerah terisolasi, dan kota besar Indonesia. Ini termasuk pengurangan perbedaan harga, pembangunan ekonomi inklusif, dan ketersediaan lebih banyak barang dan transportasi untuk mereka yang tinggal di daerah periferi Indonesia. Selain itu, dia ingin memperkuat identitas Indonesia sebagai bangsa maritim.