Politik Indonesia: Perbedaan antara revisi

Sejak MPRS menunjuk [[Soeharto]] sebagai [[Kepresidenan Sementara Soeharto|Pejabat Presiden Republik Indonesia]] pada 1967 dan kemudian sebagai presiden pada tahun berikutnya, Indonesia memasuki masa [[Orde Baru]]. Pada periode ini, gagasan [[antikomunisme]] berkembang sehingga [[Partai Komunis Indonesia]] dibubarkan dan dilarang. Partai-partai politik disederhanakan — dari 10 partai politik yang berpartisipasi pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971]] menjadi tiga partai politik yang mengikuti lima pemilu setelahnya. [[Partai Golongan Karya]] menjadi pemenang dalam setiap pemilu, sementara [[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia]] (ABRI) menjalani [[dwifungsi]] sehingga ikut berpartisipasi dalam perpolitikan<ref>{{Cite web |url=http://www.thejakartapost.com/news/2001/08/24/stop-talk-kkn.html |title=Salinan arsip |access-date=2022-11-06 |archive-date=2014-10-26 |archive-url=https://web.archive.org/web/20141026103742/http://www.thejakartapost.com/news/2001/08/24/stop-talk-kkn.html |dead-url=yes }}</ref>.

 

 

Namun, dalam beberapa tahun, banyak dari sekutu aslinya menjadi acuh tak acuh atau menolak Orde Baru, yang terdiri dari militer yang didukung oleh kelompok sipil yang sempit. Di antara banyak gerakan pro-demokrasi yang memaksa Suharto untuk mengundurkan diri pada tahun 1998 dan kemudian memperoleh kekuasaan, istilah ''Orde Baru'' telah digunakan secara merendahkan. Ini sering digunakan untuk menggambarkan tokoh-tokoh yang terkait dengan Orde Baru, atau yang menjunjung tinggi praktek rezim otoriternya, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Dikenal dengan singkatan KKN: Korupsi, Kolusi, Nepotisme)<ref>[http://www.thejakartapost.com/news/2001/08/24/stop-talk-kkn.html Stop talk of KKN] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20141026103742/http://www.thejakartapost.com/news/2001/08/24/stop-talk-kkn.html|date=26 October 2014 }}. The Jakarta Post (24 August 2001).</ref>.