Afrika Selatan: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Menghilangkan referensi Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Dikembalikan ke revisi 24100877 oleh Wagino Bot (bicara) (🕵️♂️) Tag: Pembatalan |
||
Baris 36:
Pada tahun 1931, Uni Afrika Selatan meraih kemerdekaan sepenuhnya dari Britania Raya dengan disahkannya [[Undang-Undang Westminster 1931|UU Westminster]], yang menghapus kekuasan Britania Raya untuk membuat dan mengatur undang-undang di Uni Afrika Selatan. Hanya tiga negara Afrika lainnya—[[Liberia]], [[Etiopia]], dan [[Mesir]] yang telah merdeka sebelumnya. Pada tahun 1934, Partai Afrika Selatan dan [[Partai Nasional (Afrika Selatan)|Partai Nasional]] bergabung untuk membentuk Partai Persatuan, mencoba rekonsiliasi antara etnis [[Afrikaner]] dan etnis kulit putih berbahasa Inggris.
=== Apartheid ===
{{utama|Apartheid}}
Pada tahun 1948, Partai Nasional terpilih untuk menguasai Afrika Selatan. Hal ini memperkuat implementasi pemisahan rasial di bawah kekuasaan [[koloni]]al [[Inggris]] dan [[Belanda]], dan pemerintahan Afrika Selatan selanjutnya sejak terbentuknya [[perserikatan]] (union). Pemerintahan Nasionalis mengatur jalannya undang-undang pemisahan, menggolongkan orang-orang ke dalam tiga ras, mengembangkan hak-hak dan batasan-batasan untuk masing-masing golongan, seperti hukum [[pass]] dan batasan permukiman. Minoritas [[Warna kulit terang|kulit putih]] menguasai mayoritas [[Ras Negroid|kulit hitam]] yang jauh lebih besar. Sistem pemisahan ini kemudian dikenal secara kolektif sebagai [[apartheid]].<ref>{{en}} {{cite web|url=http://sahistory.org.za/liberation-struggle-south-africa/apartheid-and-limits-non-violent-resistance-1948-1960|title=Liberation Struggle in South Africa|format=HTML|accessdate=2012-07-06|archive-date=2013-01-19|archive-url=https://web.archive.org/web/20130119182656/http://sahistory.org.za/liberation-struggle-south-africa/apartheid-and-limits-non-violent-resistance-1948-1960|dead-url=no}}</ref>
Perbedaan ini dimaksudkan orang kulit putih untuk mengontrol kekayaan yang mempercepat industrialisasi dari tahun 1950-an, '60-an, dan ' 70-an. Sementara orang kulit putih menikmati standar hidup tertinggi di Afrika, sebanding dengan [[Dunia Barat|negara-negara barat]] [[Dunia Pertama|dunia pertama]], mayoritas kulit hitam tetap dirugikan oleh hampir semua standar, termasuk pendapatan, pendidikan, perumahan, dan harapan hidup. Piagam Kebebasan yang diadopsi pada tahun 1955 oleh Aliansi Kongres menuntut dibentuknya lembaga masyarakat yang non-rasial dan diakhirinya diskriminasi. Pada tanggal 31 Mei 1961, mengikuti referendum orang-orang kulit putih, negara ini menjadi sebuah republik dan meninggalkan [[Alam Persemakmuran|Persemakmuran]]. [[Ratu Elizabeth II]] tidak lagi menjadi kepala negara Gubernur Jenderal terakhir, [[Charles Robberts Swart|C. R. Swart]], diangkat menjadi [[Daftar presiden Afrika Selatan|presiden]].
[[Apartheid]] menjadi semakin kontroversial, mendorong ke arah meluasnya sanksi internasional, [[divestasi]] dan kerusuhan serta penindasan dalam Afrika Selatan. Suatu periode panjang penindasan oleh pemerintah, dan kadang-kadang dengan kekerasan, pemogokan, [[demonstrasi]], protes, dan [[sabotase]] dengan menggunakan [[bom]] atau cara lain, oleh berbagai [[gerakan anti-apartheid]] yang diikuti terutama oleh Kongres Nasional Afrika (ANC).<ref>{{id}} {{Cite news|url=http://m.mediaindonesia.com/index.php/|title=Kongres Nasional Afrika Rayakan Ulang Tahun Ke-100|format=php|accessdate=2012-07-19|work=[[Media Indonesia]]|archive-date=2012-11-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20121129035933/http://m.mediaindonesia.com/index.php|dead-url=no}}</ref>
=== Demokrasi ===
Baris 62:
[[Berkas:SouthAfricanNationalAssembly.jpg|jmpl|ka|300px|Bangunan National Assembly di [[Cape Town|Kaapstad]]]]
Afrika Selatan merupakan negara
[[Presiden Afrika Selatan]] memegang dua jabatan yaitu sebagai Kepala Negara dan juga Kepala Pemerintahan. Ia dipilih sewaktu Majelis Nasional (''National Assembly'') dan Majelis Provinsi-provinsi Nasional (''National Council of Provinces'') bergabung. Lazimnya, Presiden adalah pemimpin partai mayoritas di Parlemen.
| |||