Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
→Real count: Menghapus gambar yang tidak ada (QuickEdit) Tag: |
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
Baris 197:
== Koalisi Partai Politik ==
=== Kontroversi Koalisi Merah Putih Pra Pilpres 2014 ===
{{taknetral}}
Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) Golkar pada tanggal 18 Mei 2014 memutuskan untuk mengusung Aburizal Bakrie sebagai Calon Presiden ataupun Calon Wakil Presiden serta memberikan kewenangan kepada Aburizal Bakrie untuk menentukan arah kebijakan politik dan koalisi.<ref>[http://www.solopos.com/2014/05/18/pilpres-2014-inilah-hasil-rapimnas-golkar-508520 Inilah Hasil Rapimnas Golkar], Diakses dari situs berita Solopos pada 10 Agustus 2014</ref> Golkar sebagai parpol yang menempati tempat kedua dalam Pileg 2014 (setelah [[PDIP]]) dengan perolehan 91 kursi (14,75%), di prediksi akan membangun poros tengah bersama partai Demokrat untuk mengimbangi kekuatan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta,<ref name=":1">[http://pemilu.okezone.com/read/2014/05/13/567/984366/bentuk-poros-ketiga-demokrat-golkar-jajaki-koalisi Bentuk Poros Ketiga Demokrat-Golkar Jajaki Koalisi]. Diakses dari situs berita Okezone pada 10 Agustus 2014</ref> namun kenyataannya, ketua umum Golkar Aburizal Bakrie lebih memilih bergabung dengan koalisi Prabowo-Hatta dengan meminta jatah "Menteri Senior" sehingga bertentangan dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional Golkar 2014.<ref>[http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/05/19/269578746/Minta-Jatah-Menteri-Golkar-Merapat-ke-Prabowo Minta Jatah Menteri, Golkar Merapat ke Prabowo], Diakses dari situs berita Tempo pada 10 Agustus 2014</ref>
Baris 209:
Sosok Aburizal Bakrie yang fenomenal dengan kasus "luapan [[Lumpur Lapindo]]" di [[Porong]], [[Sidoarjo]], [[Jawa Timur]] merupakan beban yang harus di tanggung oleh Koalisi Merah Putih. Saat Aburizal Bakrie bergabung dalam kubu Prabowo-Hatta, masyarakat Jawa Timur enggan memberikan dukungannya kepada pasangan tersebut.<ref>[http://www.tribunnews.com/regional/2014/05/28/korban-lapindo-ogah-dukung-prabowo-hatta-karena-trauma-terhadap-ical Korban Lapindo Ogah Dukung Prabowo-Hatta karena Trauma Terhadap Ical]. Diakses dari situs berita Tribunnews pada 10 Agustus 2014</ref> Berdasarkan data pemilihan legislatif 2014, kubu Prabowo Hatta diramalkan unggul di Jawa Timur dengan total 46 kursi parlemen (PKS 2 kursi; Golkar 11; Gerindra 11 kursi; Demokrat 11 kursi; PAN 7 kursi; PPP 4 kursi) dan kubu Jokowi-JK hanya 41 kursi parlemen (Nasdem 7 kursi; PKB 15 kursi; PDI Perjuangan 17 kursi; Hanura 2 kursi).<ref name=":0">[http://www.tribunnews.com/nasional/2014/05/13/inilah-perolehan-kursi-dpr-10-parpol-di-33-propinsi-pdip-terbanyak-hanura-paling-sedikit Inilah Perolehan Kursi DPR 10 Parpol di 33 Propinsi], Diakses dari situs berita Tribunnews pada 10 Agustus 2014</ref> Berdasarkan data resmi KPU, Pasangan Jokowi-JK menang di Jawa Timur dengan perolehan 53.17%.
Sebelum Koalisi Merah Putih terbentuk, Partai Persatuan Pembangunan mempunyai masalah dalam hal krisis kepemimpinan di dalam internal partai berlambang Kabah tersebut. Polemik di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berawal dari kedatangan Ketua Umum [[Partai Persatuan Pembangunan]] (PPP) [[Suryadharma Ali]] dalam kampanye akbar Partai Gerindra di [[Gelora Bung Karno]], Senayan pada tanggal 23 Maret 2014.<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/03/23/1529177/Prabowo.Bingung.Suryadharma.Ali.Datang.di.Kampanye.Gerindra Prabowo Bingung Suryadharma Ali Datang di Kampanye Gerindra], Diakses dari situs berita Kompas pada 10 Agustus 2014</ref> Kehadiran Suryadharma Ali untuk mendukung Prabowo adalah keputusan sepihak tanpa melalui prosedur parpol, sehingga menimbulkan polemik di lapisan bawah kader PPP di mana Prabowo tidak masuk dalam satu di antara delapan bakal capres yang ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung.<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/03/24/1346536/Suharso.Monoarfa.Prabowo.Tak.Masuk.Daftar.Bakal.Capres.PPP Suharso Monoarfa: Prabowo Tak Masuk Daftar Bakal Capres PPP], Diakses dari situs berita Kompas pada 10 Agustus 2014</ref>
Baris 222:
Pada tanggal 12 Mei 2014, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaksanakan rapat pimpinan nasional yang akhirnya resmi memutuskan arah koalisinya ke Prabowo Subianto. Keputusan koalisi PPP ke Prabowo dilakukan secara musyawarah mufakat yang melibatkan 33 Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia.<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/05/12/0218266/PPP.Resmi.Dukung.Prabowo.pada.Pilpres PPP Resmi Dukung Prabowo pada Pilpres], Diakses dari situs berita Kompas pada 10 Agustus 2014</ref>
Pada masa kampanye pemilihan Presiden 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013.<ref>
Penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam masa kampanye menambah sentimen negatif terhadap Koalisi Merah Putih.
Partai Demokrat merupakan partai pemenang pemilu 2009 di mana Partai Demokrat mengantongi 20,85% suara atau 150 anggota legislatif, akan tetapi pada pemilihan legislatif 2014, Demokrat hanya mampu mengantongi 10,19% suara atau 61 anggota legislatif. Suara partai demokrat berguguran di setiap lini lumbung suara Demokrat, akibatnya partai Demokrat tidak mampu mengajukan calon presiden tetapi harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengajukan capres.
Terlepas dari suara Demokrat yang terjun bebas tidak dapat dipisahkan dengan rentetan kasus korupsi yang melibatkan pentolan kader demokrat di saat itu,<ref>
* Muhammad Nazarudin, Bendahara Umum Partai Demokrat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada bulan Juni 2011 dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatra Selatan.
* Angelina Sondakh, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembahasan anggaran proyek Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada pertengahan tahun 2012.
Baris 236:
* Sutan Bhatoegana, sebagai Ketua DPP Partai Demokrat. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Sutan Bhatoegana sebagai tersangka pada tanggal 14 Mei 2014 atas kasus dugaan korupsi terkait dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian ESDM tahun 2013.<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/05/14/1333338/KPK.Tetapkan.Sutan.Bhatoegana.sebagai.Tersangka KPK Tetapkan Sutan Bhatoegana sebagai Tersangka], Diakses dari situs berita Kompas pada 11 Agustus 2014</ref>
SBY yang kala itu menjabat sebagai ketua umum demokrat menyatakan akan bersikap netral atau tidak akan bergabung secara formal dengan kubu capres Jokowi atau kubu capres Prabowo dalam pemilu presiden nanti, tetapi SBY meminta kepada kader Demokrat untuk tidak golput. Pernyataan resmi Partai Demokrat ini sesuai dengan hasil Rapimnas Partai Demokrat pada 17 Mei 2014 lalu, di mana Demokrat akan bersikap netral dalam pemilu presiden Juli nanti.<ref>
Demokrat gagal membentuk poros baru lantaran perolehan suara di pemilu legislatif hanya sekitar 10 persen, sehingga konvensi partai Demokrat untuk mengusung calon Presiden menjadi tidak relevan. Partai Demokrat kemudian berusaha membuka wacana untuk membangun poros tengah bersama partai Golkar demi mengimbangi kekuatan Jokowi-JK ataupun Prabowo-Hatta, tetapi keinginan itu harus kandas di tengah jalan karena Demokrat ditinggalkan partai Golkar yang lebih memilih menerima tawaran "Menteri Senior" dari kubu Prabowo-Hatta.<ref name=":1" /> Ini berakibat pada partai Demokrat menjadi partai terakhir yang belum menentukan sikap akan arah pilihan politik.
Dukungan informil partai Demokrat terhadap Prabowo-Hatta mengalir saat Pasangan capres-cawapres dari koalisi Merah Putih Prabowo-Hatta memaparkan visi misinya di depan elite dan kader Partai Demokrat di Hotel Sahid Jaya, Bogor. Akan tetapi SBY tidak hadir dalam acara tersebut demi menjaga netralitas sebagai seorang Presiden.<ref>
Akan tetapi, beberapa tokoh Demokrat justru merapat ke pasangan Jokowi-JK atas nama dukungan pribadi, antara lain:
Baris 254:
=== Kontroversi Koalisi Tanpa Syarat Pra Pilpres 2014 ===
Pada tanggal 19 Mei 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura mendeklarasikan penetapan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Gedung Joang 45, Menteng.<ref>
Pada saat itu, partai Golkar belum resmi memutuskan sikap politiknya apakah akan mengusung capres atau bergabung dengan koalisi. Melalui proses negosiasi yang panjang dan berliku, pada akhirnya Ketua umum Golkar Aburizal Bakrie memutuskan untuk bergabung dengan kubu Prabowo-Hatta dengan meminta jatah "Menteri Senior" daripada mendukung rekan separtainya yang maju sebagai Cawapres. Jusuf Kalla dianggap sebagai sosok yang fenomenal karena karena ia tidak di dukung secara resmi oleh partai yang membesarkannya (partai Golkar), akan tetapi Jusuf Kalla mampu memecah kekuatan Golkar dengan mendapat dukungan dari kader dan simpatisan Golkar di akar rumput.
| |||