Pemerintah Federasi Malaysia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Istilah dan Kosakata Tag: kemungkinan menambah konten tanpa referensi atau referensi keliru VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
k Istilah dan Kosakata Tag: kemungkinan menambah konten tanpa referensi atau referensi keliru VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 16:
Pemerintah federal menggunakan prinsip pemisahan kekuasaan berdasarkan Pasal 127 Konstitusi Federal,<ref>Jeong Chun Hai @ Ibrahim, & Nor Fadzlina Nawi. (2012). ''Principles of Public Administration: Malaysian Perspectives.'' Kuala Lumpur: Pearson Publishers. {{ISBN|978-967-349-233-6}}</ref> dan memiliki tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<ref>{{Cite journal|title=About the Malaysian Government|url=http://mygov.malaysia.gov.my/EN/Main/MsianGov/Pages/AboutMsianGov.aspx|journal=Kerajaan Malaysia|archive-url=https://web.archive.org/web/20150622185740/http://mygov.malaysia.gov.my/EN/Main/MsianGov/Pages/AboutMsianGov.aspx|archive-date=22 June 2015}}</ref> Pemerintah negara bagian di Malaysia juga memiliki badan eksekutif dan legislatif masing-masing. Sistem peradilan di Malaysia adalah sistem federal yang beroperasi di seluruh negeri.
== Pemerintah
{{lihat juga|Persekutuan di Malaysia}}
Pemerintah pusat atau pusat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Malaysia yang berpusat di [[Putrajaya]]. Itu dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia yang juga dikenal sebagai [[Kepala pemerintahan]].
Baris 22:
=== Legislasi ===
{{Main|Parlemen Malaysia|Dewan Negara Malaysia|Dewan Rakyat Malaysia}}
Parlemen Malaysia adalah bikameral yang berarti terdiri dari dua majelis utama, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Rakyat (umumnya "Dewan Rakyat") dan majelis tinggi, Senat atau Dewan Negara (secara harfiah berarti "Dewan Negara").<ref>{{Sourcetext|source=Constitution of Malaysia|chapter=|verse=Article 44|range=}}</ref><ref name="autogenerated1">{{Sourcetext|source=Constitution of Malaysia|chapter=|verse=Article 45|range=}}</ref> Di dalam Dewan Negara, semua 70 anggota senat dapat menjadi anggota untuk jangka waktu tiga tahun dalam satu putaran periode (maksimal 2 periode); 26 anggota dipilih oleh 13 negara bagian, dan 44 anggota lainnya dipilih oleh Raja Malaysia (Ketua Negara Malaysia) yakni [[Yang di-Pertuan Agong]] berdasarkan saran dari Ketua Kerajaan (Koalisi Pemerintah) yaitu [[Perdana Menteri Malaysia]].<ref name="state.gov">{{Cite web|date=14 July 2010|title=Malaysia|url=https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2777.htm|publisher=State.gov|access-date=14 September 2010}}</ref> Sementara itu, di Dewan Rakyat, 222 anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dari distrik-distrik di Malaysia, seperti yang ditentukan oleh [[Komisi Pemilihan Umum Malaysia|Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia]]. Parlemen mengikuti sistem multi-partai. Parlemen memiliki mandat maksimal lima tahun oleh undang-undang. Raja dapat membubarkan parlemen kapan saja dan biasanya atas saran Perdana Menteri.
=== Eksekutif ===
{{Main|Kabinet Malaysia}}
Kekuasaan eksekutif berada di kabinet yang dipimpin oleh [[Perdana Menteri Malaysia]]; [[Konstitusi Malaysia|Konstitusi Federal Malaysia]] akan menetapkan bahwa Perdana Menteri harus menjadi anggota Dewan Rakyat Parlemen yang menurut pendapat [[Yang di-Pertuan Agong]] (YDPA) telah mendapat kepercayaan mayoritas dari anggota parlemen.<ref>{{Sourcetext|source=Constitution of Malaysia|chapter=|verse=Article 43|range=-2}}</ref> Sementara itu, menteri kabinet harus menjadi anggota Parlemen dari kedua Dewan utama dan mereka harus bertanggung jawab atas Parlemen yang bersangkutan.<ref>{{Sourcetext|source=Constitution of Malaysia|chapter=|verse=Article 43|range=-1}}</ref> Cabang eksekutif pemerintahan terdiri dari Perdana Menteri sebagai Kepala Eksekutif, diikuti oleh berbagai menteri kabinet lainnya.
=== Yudikatif ===
{{Main|Kekuasaan kehakiman di Malaysia}}
Pengadilan dalam sistem yudisial adalah [[Mahkamah Persekutuan Malaysia|Mahkamah
== Ketua pemerintah ==
| |||