Ambang batas parlemen: Perbedaan antara revisi

'''Ambang batas parlemen''' (bahasa Inggris: '''''parliamentary threshold''''') adalah ambang batas perolehan suara minimal [[partai politik di Indonesia|partai politik]] dalam [[pemilihan umum di Indonesia|pemilihan umum]] untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di [[Dewan Perwakilan Rakyat]] dan [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]]. Ketentuan ini pertama kali diterapkan pada [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 2009|Pemilu 2009]]. Threshold merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan yang biasanya dilihat dari presentase perolehan suara di pemilu.<ref>Yuda AR, Hanta, Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.</ref> Menurut Kacung Marijan, yang dimaksud ambang batas parlemen adalah batas minimal suatu partai atau orang untuk memperoleh kursi (wakil) di parlemen. Maksudnya, agar orang atau partai itu mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil karena mendapat kekuatan memadai di lembaga perwakilan (di Indonesia dikenal dengan istilah ''parliementary threshold'').<ref>{{cite journal |last1=Al-Arif |first1=M. Yasin |last2= |first2= |date=22 April 2015 |title=Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945 |url=https://media.neliti.com/media/publications/84314-ID-anomali-sistem-pemerintahan-presidensial.pdf |journal=Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2|volume=22 |issue= |pages=238-254 |doi= |access-date=22 April 2015}}</ref> Pernyataan tersebut juga disetujui oleh Hanta Yuda yang mengatakan bahwa, dalam logika politik pemerintahan, sebenarnya bukan jumlah partai politik peserta pemilu yang harus dibatasi, tetapi jumlah ideal kekuatan partai politik yang perlu diberdayakan atau dirampingkan di parlemen.