Papua Pegunungan: Perbedaan antara revisi

Kandungan [[emas]] ditemukan di wilayah [[suku Korowai]] yang berada di perbatasan lima kabupaten di [[Papua Selatan]] dan Papua Pegunungan. Wilayah Korowai di Papua Pegunungan berada di Kabupaten Yahukimo dan Pegunungan Bintang. [[Penambangan]] di kawasan ini bersifat ilegal atau tidak memiliki izin resmi namun banyak dilakukan. Lokasi penambangan berada di tengah hutan yang sangat jauh dari kota dengan akses darat yang sulit sehingga hanya dapat dituju dengan helikopter atau menaiki perahu kecil selama berjam-jam kemudian berjalan kaki. Para penambang kemudian mendirikan tenda-tenda di area tambang sebagai tempat tinggal. Potensi emas di wilayah ini menarik perhatian masyarakat setempat maupun orang luar Papua. Pendulangan emas umumnya dilakukan di sungai secara sederhana menggunakan wajan walaupun diduga ada yang menggunakan alat penyedot pasir yang menimbulkan polusi di sungai seperti Sungai Deiram. Barang kebutuhan seperti beras, rokok, garam, dan lainnya didatangkan dari luar dan ditukar dengan emas. Salah satu lokasi tambang di Papua Pegunungan adalah Kampung Kawe, [[Awinbon, Pegunungan Bintang]]. Daerah ini sudah diakui sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh [[Kementerian ESDM]] di tahun 2022 sehingga rakyat setempat didorong untuk mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR) supaya aktivitas tambang mereka menjadi legal.<ref>{{Cite web|url=https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45165810|title=Tambang emas ilegal di pedalaman Papua: Mendulang dari derita Suku Korowai|access-date=2018-08-14|website=bbc.com/indonesia|last=Utama|first=Abraham|publisher=BBC News Indonesia}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://papua.antaranews.com/berita/565914/penambang-di-korowai-barter-barang-dengan-emas|title=Penambang di Korowai barter barang dengan emas|date=2020-07-02|website=papua.antaranews.com|last=Abubar|first=Musa|publisher=ANTARA}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://dpr-papua.go.id/gobay-bangga-putra-papua-mulai-urus-izin-pertambangan-rakyat/|title=Gobay Bangga Putra Papua mulai urus Izin Pertambangan Rakyat.|date=2023-02-23|website=dpr-papua.go.id|first=Human DPR Papua|publisher=Dewan Perwakilan Rakyat Papua}}</ref>