Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
OrophinBot (bicara | kontrib) |
OrophinBot (bicara | kontrib) |
||
Baris 212:
Sebelum Koalisi Merah Putih terbentuk, Partai Persatuan Pembangunan mempunyai masalah dalam hal krisis kepemimpinan di dalam internal partai berlambang Kabah tersebut. Polemik di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berawal dari kedatangan Ketua Umum [[Partai Persatuan Pembangunan]] (PPP) [[Suryadharma Ali]] dalam kampanye akbar Partai Gerindra di [[Gelora Bung Karno]], Senayan pada tanggal 23 Maret 2014.<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/03/23/1529177/Prabowo.Bingung.Suryadharma.Ali.Datang.di.Kampanye.Gerindra Prabowo Bingung Suryadharma Ali Datang di Kampanye Gerindra], Diakses dari situs berita Kompas pada 10 Agustus 2014</ref> Kehadiran Suryadharma Ali untuk mendukung Prabowo adalah keputusan sepihak tanpa melalui prosedur parpol, sehingga menimbulkan polemik di lapisan bawah kader PPP di mana Prabowo tidak masuk dalam satu di antara delapan bakal capres yang ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung.<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/03/24/1346536/Suharso.Monoarfa.Prabowo.Tak.Masuk.Daftar.Bakal.Capres.PPP Suharso Monoarfa: Prabowo Tak Masuk Daftar Bakal Capres PPP], Diakses dari situs berita Kompas pada 10 Agustus 2014</ref>
Atas sikap tersebut, sebanyak 27 dewan pimpinan wilayah (DPW) PPP mendesak agar Suryadharma segera dijatuhi sanksi, mulai dari pemberhentian sementara hingga pemecatan. Pengurus wilayah PPP protes lantaran sikap Suryadharma itu dianggap melecehkan usaha yang tengah dibangun kader di akar rumput di mana saat para kader PPP berjuang untuk memenangkan PPP, Suryadharma justru membelot ke partai lain.<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/04/09/1923381/27.DPW.PPP.Desak.Suryadharma.Dipecat.sebagai.Ketum. 27 DPW PPP Desak Suryadharma Dipecat sebagai Ketum], Diakses dari situs berita Kompas pada 10 Agustus 2014</ref> Atas desakan tersebut, Suryadharma memecat Waketum PPP dan empat Ketua DPW, yaitu Suharso Monoarfa dari jabatan Wakil Ketua Umum PPP, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat Rachmat Yasin, Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noer, Ketua DPW
Setelah pemecatan dilontarkan oleh Suryadharma Ali, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbagi menjadi dua kubu yakni kubu yang mendukung keputusan Suryadharma Ali untuk menjalin koalisi dengan Prabowo dan kubu yang menentang. Internal PPP menganggap bahwa Suryadharma Ali telah bertindak otoriter dengan memecat kader tanpa prosedur yang jelas dan membuat arah koalisi tanpa melalui proses rapimnas.<ref>[http://regional.kompas.com/read/2014/04/19/2157449/Ulama.Tasikmalaya.Nilai.SDA.Pemimpin.Otoriter Ulama Tasikmalaya Nilai SDA Pemimpin Otoriter], Diakses dari situs berita Kompas pada 10 Agustus 2014</ref> Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi menjelaskan PPP merupakan sebuah partai yang memiliki aturan dan konstitusinya sendiri. Menurutnya, tidak ada seorang pun di dalam partai yang bisa menempatkan dirinya di atas aturan dan konstitusi tersebut.<ref>[http://nasional.kompas.com/read/2014/04/19/2313351/Kisruh.Internal.PPP.Minta.Maaf.kepada.Umat.Islam Kisruh Internal, PPP Minta Maaf kepada Umat Islam]. Diakses dari situs berita Kompas pada 10 Agustus 2014</ref>
Baris 230:
Terlepas dari suara Demokrat yang terjun bebas tidak dapat dipisahkan dengan rentetan kasus korupsi yang melibatkan pentolan kader demokrat di saat itu,<ref>{{cite news|url=http://www.merdeka.com/politik/bintang-iklan-anti-korupsi-demokrat-yang-diciduk-kpk.html|title=Bintang iklan anti-korupsi Demokrat yang diciduk KPK|website=Merdeka.com|access-date=14 Agustus 2014}}</ref> sebut saja:
* Muhammad Nazarudin, Bendahara Umum Partai Demokrat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada bulan Juni 2011 dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang,
* Angelina Sondakh, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembahasan anggaran proyek Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada pertengahan tahun 2012.
* Andi Mallarangeng, sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat yang kala itu juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Desember 2012 dalam kasus pembangunan pusat olahraga (''sport center'') di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
| |||