Revisi per 29 September 2023 06.57 sunting OrophinBot (bicara \| kontrib) Bot 291.601 suntingan k WP:SUMATERA Tag: paws [2.2] ← Revisi sebelumnya		Revisi per 30 September 2023 06.34 sunting balikkan OrophinBot (bicara \| kontrib) Bot 291.601 suntingan k WP:SUMATERA Tag: WP:SUMATRA paws [2.2] Revisi selanjutnya →
Baris 16: [[Aceh]] adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat '''''istimewa''''' dan diberi kewenangan '''''khusus''''' untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan [[Republik Indonesia]] berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.<ref>Aceh ditempatkan kembali di artikel daerah khusus (dan juga daerah istimewa) karena Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang bersifat istimewa dan diberi otonomi khusus; "Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang ''bersifat istimewa'' dan ''diberi kewenangan khusus'' untuk ...." '''Pasal 1 angka 2 UU 11/2006'''</ref> Aceh menerima status istimewa pada 1959, tiga tahun setelah pembentukan kembali pada 1956.<ref>UU 24/1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi ~~Sumatra~~Sumatera Utara</ref>, dan sepuluh tahun sejak pembentukan pertama 1949.<ref>Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM/49</ref> Status istimewa diberikan kepada Aceh dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959, yang isi keistimewaannya meliputi agama, peradatan, dan pendidikan. Namun pelaksanaan keistimewaan tidak berjalan dengan semestinya dan hanya sebagai formalitas belaka.<ref>Penjelasan UU 44/1999 dan UU 11/2006</ref> Pasca penerbitan UU 44/1999 keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh, dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama, meliputi: [[ibadah]], ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), [[muamalah]] (hukum perdata), [[Jinayat\|jinayah]] (hukum pidana), [[Qada\|qadha’]] (peradilan), [[tarbiyah]] (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.<ref>Pasal 125-127, 128-137 UU 11/2006</ref> Keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan adat meliputi [[Lembaga Wali Nanggroe]] dan Lembaga Adat Aceh (misal [[Majelis Adat Aceh]], Imeum mukim, dan [[Syahbandar\|Syahbanda]]).<ref>Pasal 96-97, 98-99 UU 11/2006</ref> Baris 149: === Daerah Istimewa Minangkabau === Wacana untuk menjadikan provinsi [[Sumatera Barat]] sebagai Daerah Istimewa telah digulirkan sejak tahun 2014 oleh sejumlah tokoh Minang, hal ini didorong oleh fakta bahwa Provinsi ~~Sumatra~~Sumatera Barat memiliki keunikan dalam hal kepemerintahan daerah; berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia yang menggunakan sistem pemerintahan desa, di ~~Sumatra~~Sumatera Barat berlaku sistem pemerintahan [[nagari]], dengan sistem administratif dan kepemimpinan yang berbeda pula. Selain itu, statusnya sebagai satu-satunya provinsi yang memakai sistem kekerabatan [[matrilineal]] dan adat berlandaskan [[Islam]] juga dipertimbangkan. Wacana ini masih menjadi perdebatan, terutama karena penamaannya yang bersifat etnis, bukannya administratif, terkait dengan status [[Mentawai]] yang secara administratif termasuk wilayah ~~Sumatra~~Sumatera Barat, tetapi secara etnis bukanlah bagian dari [[Minangkabau]].<ref>{{cite news\|author=\|date=19 Maret 2019\|title=Wacana Daerah Istimewa Minangkabau Kembali Berdengung\|url=https://www.harianhaluan.com/news/detail/73091/wacana-daerah-istimewa-minangkabau-kembali-berdengung\|work=haluan\|accessdate=2 September 2019}}</ref><ref>{{cite news\|author=\|date=24 Agustus 2014\|title=~~Sumatra~~Sumatera Barat Menuju Daerah Istimewa\|url=https://bkd.sumbarprov.go.id/details/news/42-sumatera-barat-menuju-daerah-istimewa.html\|work=BKD Sumbar\|accessdate=2 September 2019}}</ref><ref>{{Cite news\|author=\|date=6 Januari 2014\|title=Politisi Golkar: DIM kembalikan kearifan lokal Minangkabau\|url=https://sumbar.antaranews.com/berita/239222/politisi-golkar-dim-kembalikan-kearifan-lokal-minangkabau\|work=[[Lembaga Kantor Berita Nasional Antara\|ANTARA News]]\|accessdate=2 September 2019\|last=Nugroho\|first=Joko}}</ref><ref>{{cite news\|author=\|date=15 November 2016\|title=Wacana Daerah Istimewa Minangkabau Timbulkan Pro dan Kontra\|url=https://beritasumbar.com/wacana-daerah-istimewa-minangkabau-timbulkan-pro-dan-kontra/\|accessdate=2 September 2019}}</ref> === Bali ===

Wilayah administrasi khusus di Indonesia: Perbedaan antara revisi