Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini juga dikaitkan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang sedang dilaksanakan pada masa program legislasi nasional (Prolegnas) 2020, terutama pada [[RUU Penghapusan Kekerasan Seksual]] (RUU PKS) dan [[RUU Haluan Ideologi Pancasila]] (RUU HIP). RUU PKS merupakan usulan RUU yang sudah menunggu untuk disahkan dan didesak oleh perempuan dan aktivis HAM untuk segera disahkan. Namun belakangan pada Juli 2020, DPR membatalkan pembahasan dan pembahasanpengesahan RUU ini.<ref name=":1" /><ref>{{Cite news|date=2020-07-01|title=RUU PKS Dibuang DPR, Bagaimana Nasib Korban Kekerasan Seksual?|url=https://www.suara.com/news/2020/07/01/210251/ruu-pks-dibuang-dpr-bagaimana-nasib-korban-kekerasan-seksual|work=Suara.com|language=id|access-date=2020-08-19|last=Iswinarno|first=Chandra}}</ref> Sementara, RUU HIP diajukan untuk memandu dan menyederhanakan interpretasi [[Pancasila]]. Kontroversinya muncul karena interpretasinya dianggap "pro-sekularisme" dan dapat mengarah ke [[komunisme]] karena tidak sesuai dengan TAP MPRS XXV/MPRS/1966. [[Majelis Ulama Indonesia]] juga menolak RUU tersebut, karena dianggap "ateistik", dan banyak pelajar yang menyebutnya sebagai monopoli interpretasi Pancasila seperti pada masa-masa [[Orde Baru]].<ref>{{Cite news|date=2020-07-05|title=Mengintip Isi RUU HIP yang Menuai Kontroversi|url=https://nasional.tempo.co/read/1361406/mengintip-isi-ruu-hip-yang-menuai-kontroversi|work=[[Tempo.co]]|language=id|access-date=2020-08-19|editor-last=Persada|editor-first=Syailendra}}</ref><ref>{{Cite web|last=Rizki|first=Achmad|date=6 July 2020|title=Penyusun RUU HIP tak paham hakikat Pancasila|url=https://www.alinea.id/nasional/penyusun-ruu-hip-tak-paham-hakikat-pancasila-b1ZQh9v48|website=Alinea.id|language=id|access-date=2020-08-19}}</ref><ref>{{Cite web|date=2020-07-16|title=MUI Tegaskan Lagi Penolakan Terhadap RUU HIP|url=https://republika.co.id/share/qdjvjy366|website=Republika Online|language=id|access-date=2020-08-19}}</ref>
