Susilo Bambang Yudhoyono: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Membalikkan revisi 24432278 oleh Achmad Suharto (bicara) Profesor untuk tokoh dalam artikel tidak berbasis akademik melainkan penghargaan, penulisannya harus Prof. (H.C). ~~~~ Tag: Pembatalan Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Pengembalian manual Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 83:
{{Seri Susilo Bambang Yudhoyono}}
[[Jenderal]] [[Tentara Nasional Indonesia|TNI]] [[Daftar istilah militer Tentara Nasional Indonesia#H|(HOR)]] ([[Purnawirawan|Purn.]]) [[
Yudhoyono, yang dipanggil "Sus" oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan "SBY",<ref>news.bbc.co.uk [http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3725301.stm New era as Susilo Bambang Yudhoyono takes office] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110513172626/http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3725301.stm |date=2011-05-13 }} (diakses pada 24 Juli 2010)</ref> melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di [[Pacitan, Pacitan|Pacitan]]. Ia merupakan seorang purnawirawan militer. Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya selesai ketika ia diangkat oleh Presiden [[Abdurrahman Wahid]] sebagai [[Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia|Menteri Pertambangan dan Energi]] pada tahun 1999, dan menjadi salah satu pendiri [[Partai Demokrat]].<ref>{{Cite web|title=Sejarah Partai Demokrat – DPD Partai Demokrat D.I. Yogyakarta|url=http://demokrat-diy.or.id/sejarah-dpd-pd-diy/|language=id-ID|access-date=2021-02-14|archive-date=2021-02-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20210208110246/http://demokrat-diy.or.id/sejarah-dpd-pd-diy/|dead-url=yes}}</ref> Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden petahana [[Megawati Soekarnoputri]] membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah amendemen [[Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945|UUD 1945]].
|