Kabupaten dan kota di Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
タチコマ robot (bicara | kontrib) k Bot: Memperbaiki pengalihan ganda ke Daftar kabupaten dan kota di Indonesia |
FelixJL111 (bicara | kontrib) Membuat artikel daerah administratif tingkat kedua Indonesia Tag: Menghapus pengalihan Suntingan visualeditor-wikitext |
||
Baris 1:
{{Infobox subdivision type
| name = Kabupaten dan kota di Indonesia
|alt_name =
| map = [[Berkas:Indonesian cities and regencies.svg|300px]]
| category = [[Pembagian administratif]] tingkat kedua dalam [[negara kesatuan]]
| territory = [[Indonesia]]
| start_date =
| current_number = 416 kabupaten dan 98 kota<br />(termasuk 1 [[kabupaten administrasi]] dan 5 [[kota administrasi]])
| population_range = {{ubl|Tersepi: 38.735 jiwa ([[Kabupaten Mamberamo Raya]])|Teramai: 3.274.716 jiwa ([[Kota Administrasi Jakarta Timur]])}}
| area_range = {{ubl|Tersempit: 10,77 km<sup>2</sup> ([[Kota Sibolga]])<br/>Terluas: 46.791,63 km<sup>2</sup> ([[Kabupaten Merauke]])}}
| government = {{ubl|[[Bupati]] (untuk kabupaten)|[[Wali kota]] (untuk kota)}}
| subdivision = [[Kecamatan]]{{efn|atau sebutan-sebutan khusus lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat}}
}}
Pada tingkat kedua, [[Indonesia]] terbagi atas [[Kabupaten|kabupaten-kabupaten]] dan [[Kota|kota-kota]]. Setiap kabupaten dikepalai oleh seorang [[bupati]], sedangkan setiap kota dikepalai oleh seorang [[wali kota]].<ref name="daerah">{{Cite act|title=Pemerintahan Daerah|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014|type=Undang-Undang|index=23|year=2014}}</ref> Hingga saat ini, [[Indonesia]] memiliki sejumlah 416 kabupaten dan 98 kota, termasuk satu kabupaten yang berstatus sebagai "[[kabupaten administrasi]]" dan lima kota yang bersatus sebagai "[[kota administrasi]]".
== Dasar hukum ==
Dalam [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]] (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa:<ref name="uud">[https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah]</ref>
{{Quote|Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas '''''kabupaten dan kota''''', yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.}}
Daerah kabupaten dan kota, menurut UUD 1945, merupakan [[daerah otonom]] yang pemerintahannya terdiri atas [[kepala daerah]] yang disebut "[[bupati]]" (untuk kabupaten) atau "[[wali kota]]" (untuk kota), serta lembaga legislatif daerah berupa [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota]].<ref name="uud" /> Pemerintah daerah berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas [[Otonomi daerah|otonomi]] dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan [[Pemerintah Indonesia|Pemerintah Pusat]].<ref name="uud" />
Kemudian menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah kabupaten/kota, selain berstatus sebagai daerah otonom, juga merupakan [[wilayah administratif]] yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota masing-masing.<ref name="uu-prov">{{Cite act|title=Pemerintahan Daerah|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014|type=Undang-Undang|index=23|year=2014}}</ref> Bupati/wali kota, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing kabupaten/kota, bertanggungjawab kepada [[Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia]] melalui [[gubernur]], yang berkapasitas sebagai "wakil Pemerintah Pusat".<ref name="uu-prov" />
UUD 1945 juga menyebutkan bahwa Negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.<ref name="uud" />
== Istilah ==
{{Daerah administrasi Indonesia}}
=== Kabupaten ===
{{Utama|Kabupaten}}
Kata ''kabupaten'' merupakan serapan dari kata dalam [[bahasa Jawa]], yakni {{Lang|jv|ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀}} ({{Transl|jv|kabupatén}}), yang berasal dari kata ꦧꦸꦥꦠꦶ ({{Transl|jv|bupati}}) yang diberi [[konfiks]] ''ka-an'' dan setara dengan kata "''kebupatian''" (''ke-'' + bupati + ''-an'') dalam [[Morfologi (linguistik)|morfologi]] [[bahasa Indonesia]].<ref>https://media.neliti.com/media/publications/77254-none-7b41d07a.pdf</ref> Kata ''bupati'' sendiri berasal dari kata dalam [[bahasa Sanskerta]], yaitu {{Lang|sa|भूपति}} ({{Transl|sa|bhūpati}}), yang berarti "tuan tanah" atau "raja".
Kata kabupaten dan bupati digunakan terutama sebagai terjemahan kata ''regentschap'' atau ''ken'' (県) pada masa [[Hindia Belanda]]. Kata tersebut kemudian resmi digunakan sebagai istilah [[Pembagian administratif|daerah administratif]] di [[Indonesia]] setelah merdeka.
=== Kota ===
Kata ''[[kota]]'' merupakan turunan dari kata yang sama dalam [[bahasa Melayu]], yang mungkin merupakan serapan dari kata {{Lang|sa|कोट्ट}} ({{Transl|sa|koṭṭa}}) dalam [[bahasa Sanskerta]] atau dari kata {{Lang|ta|கோட்டம்}} ({{Transl|ta|kōṭṭam}}).<ref>{{Kamus|Kota}}</ref>
Istilah ini secara umum digunakan untuk merujuk pada wilayah [[perkotaan]], yaitu [[Pola permukiman|kawasan pemukiman]] dengan jumlah penduduk yang besar. Setelah [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia|proklamasi kemerdekaan]], Indonesia telah beberapa kali menggunakan istilah "kota" dan beberapa variannya, sepert [[kota otonom]], [[Kotaraya|kota raya]], [[kota madya]], [[kota praja]], dan [[kota administratif]], dalam [[pembagian administratif]], terutama untuk menggantikan istilah ''stadgemeente'' atau ''si'' ({{Lang|ja|市}}) pada zaman yang digunakan oleh pemerintah kolonial [[Hindia Belanda]]. Memasuki era reformasi hingga sekarang, istilah "kota" ditetapkan sebagai daerah administratif tingkat kedua.<ref>{{Cite act|title=Pemerintahan Daerah|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999|type=Undang-Undang|index=22|year=1999}}</ref>
Istilah "kota" yang disebutkan dalam [[pembagian administratif Indonesia]] belum tentu sama dengan kawasan yang disebut "kota" secara umum. Banyak [[ibu kota kabupaten]], daerah-daerah [[kecamatan]], [[Desa di Indonesia|desa]], atau [[kelurahan]], atau kumpulan beberapa daerah administratif di bawah [[kabupaten]] yang juga sering disebut sebagai "kota" meskipun daerah tersebut tidak termasuk dalam pembagian administrasi resmi. Kebiasaan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh keberadaan "[[kota praja]]" dan "[[kota administratif]]" dalam sistem pembagian wilayah administratif masa lampau yang saat ini telah dihapuskan. [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]] juga sering dianggap sebagai "kota" meskipun secara administratif merupakan [[provinsi]], karena pada masa lampau Jakarta dianggap sebagai "[[Kotaraya|kota raya]]".
=== Perbedaan kabupaten dan kota ===
Berikut merupakan perbedaan antara kabupaten dan kota dalam lingkup daerah administratif Indonesia.<ref>{{Cite web|last=Rizqy|date=2023-05-23|title=4 Perbedaan Kota dan Kabupaten|url=https://fokusjabar.id/2023/05/23/4-perbedaan-kota-dan-kabupaten/|website=Fokus Jabar|language=id|access-date=2023-09-20}}</ref><ref>{{Cite news|last=Isnaenin|first=Titania|date=2023-08-22|title=Jarang Orang Tahu, Ini 7 Perbedaan Kabupaten Dengan Kota|url=https://www.akurat.co/nasional/1302767372/Jarang-Orang-Tahu-Ini-7-Perbedaan-Kabupaten-Dengan-Kota|work=Akurat|access-date=2023-09-20}}</ref>
# Perbedaan yang paling jelas ialah kabupaten dipimpin oleh bupati, sedangkan kota dipimpin oleh wali kota. Struktur pemerintahan vertikal di bawah bupati pun relatif lebih sederhana dibandingkan dengan struktur pemerintahan di bawah wali kota.
# Kabupaten memiliki kepadatan penduduk yang relatif lebih renggang, populasi yang relatif lebih sepi, dan wilayah geografis yang relatif lebih luas. Sebaliknya, kota umumnya memiliki kepadatan penduduk yang relatif lebih rapat, populasi yang relatif lebih ramai, dan wilayah geografis yang relatif lebih sempit.
# Kabupaten umumnya dibentuk di kawasan [[pedesaan]], sehingga umum dijumpai satuan-satuan pemerintahan [[desa]]. Sementara itu, kota umumnya dibentuk di kawasan [[perkotaan]], sehingga umum dijumpai perwakilan administrasi [[kelurahan]].
# Oleh karena kabupaten umumnya berada di kawasan pedesaan, ekonomi dan infrastruktur yang ada di kabupaten umumnya berhubungan dengan bidang pedesaan, [[Sawah|persawahan]], [[perkebunan]], [[pertambangan]], [[Industri|perindustrian]] kecil, dan [[Sektor primer|sektor-sektor ekonomi primer]] lainnya. Sebaliknya, ekonomi dan infrastruktur yang ada di kota umumnya berhubungan dengan [[sektor sekunder]] seperti [[perdagangan]], [[Industri|perindustrian]] besar, [[Distribusi (bisnis)|pendistribusian]], [[teknologi]], dan [[Budaya|kebudayaan]], serta [[sektor tersier]] seperti [[kesehatan]], [[pendidikan]], [[Bank|perbankan]], dan [[Jasa|layanan-layanan jasa]] lainnya.
# Karena wilayahnya yang relatif luas, kabupaten memiliki pusat pemerintahan dan administrasi yang disebut "[[ibu kota kabupaten]]". Konsep pusat pemerintahan tersebut umumnya tidak ada pada daerah kota.
Tolok ukur di atas tidak selalu tepat, karena pada kenyataan di lapangan, banyak pengecualian yang umum dijumpai. Misalnya adalah adanya satuan-satuan desa yang berada di kota, seperti [[Kota Ambon]], [[Kota Gunungsitoli]], [[Kota Sawahlunto]], dan lain-lain.
=== Kabupaten dan kota administrasi ===
{{Utama|Kabupaten administrasi|Kota administrasi}}
[[Kabupaten administrasi]] dan [[kota administrasi]] merupakan istilah untuk daerah [[kabupaten]] dan [[kota]] khusus yang berada di bawah Provinsi [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]]. Tidak seperti kabupaten dan kota pada umumnya, kabupaten dan kota administrasi bukanlah merupakan [[kota otonom]], sehingga [[bupati]]/[[Wali kota|wali kotanya]] tidak terpilih melalui [[pemilihan umum]], melainkan diangkat dari kalangan [[pegawai negeri sipil]] (PNS) oleh [[Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Gubernur DKI Jakarta]]. Selain itu, lembaga [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]] (DPRD) juga tidak ada dalam struktur pemerintahannya.
Hingga saat ini, kabupaten administrasi hanya terdapat satu buah, yaitu [[Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu]], sementara kota administrasi terdapat lima buah, yaitu [[Kota Administrasi Jakarta Barat]], [[Kota Administrasi Jakarta Pusat]], [[Kota Administrasi Jakarta Selatan]], [[Kota Administrasi Jakarta Timur]], dan [[Kota Administrasi Jakarta Utara]].
== Sejarah ==
=== Periode kolonial Belanda ===
Kata "bupati" diperkirakan pertama kali digunakan di [[Jawa|tanah Jawa]] untuk merujuk pada penguasa lokal yang tunduk pada kerajaan prakolonial, seperti yang disebutkan dalam [[Prasasti Telaga Batu]], yang dibuat pada masa [[Sriwijaya]].<ref>Casparis, J.G., (1956), ''Prasasti Indonesia II: Selected Inscriptions from the 7th to the 9th Century A.D.'', Dinas Purbakala Republik Indonesia, Bandung: Masa Baru.</ref> Kata tersebut digunakan kembali pada masa kolonial [[Hindia Belanda]] untuk menerjemahkan kata ''regent'', yakni [[wali penguasa]] dari golongan [[priayi]] ([[bangsawan]] [[pribumi]]), sementara wilayah kekuasaan seorang ''regent'' yang disebut ''regentschap'' diterjemahkan menjadi ''kabupaten'' ("kebupatian") dalam bahasa setempat.<ref>{{Cite web|title=Perbedaan Kabupaten dan Kota, Lengkap Ciri-ciri serta Strukturnya: Dulunya Daerah Tingkat II|url=https://palembang.tribunnews.com/2021/09/14/perbedaan-kabupaten-dan-kota-lengkap-ciri-ciri-serta-strukturnya-dulunya-daerah-tingkat-ii|website=Sripoku.com|language=id-ID|access-date=2023-09-25}}</ref>
Selain itu, terdapat pula jenis daerah yang tingkatannya setara dengan ''regentschap''/kabupaten pada saat itu, yaitu ''stadgemeente''/''guminta'' ("[[Kota|kota madya]]" atau "[[munisipalitas]]") yang bersifat [[Otonomi|otonom]], yang dipimpin oleh ''burgemeester'' ("[[wali kota]]" atau "kepala munisipalitas") yang [[Orang Belanda|berkebangsaan Belanda]]. Wilayah ''stadgemeente'' tersebut tumpang tindih dengan wilayah ''regentschap'' yang lebih luas, sehingga pada wilayah tertentu, ''burgemeester'' dan ''regent'' secara bersama-sama dan ''de jure'' menguasai wilayah yang sama, meskipun pada kenyataannya ''burgemeester'' memiliki kuasa yang lebih tinggi.<ref>{{Cite book|author=Pusat Studi Sunda|date=2004|url=https://books.google.com/books?id=NzBwAAAAMAAJ&q=hubungan+residen+bupati+hindia+belanda|title=Bupati di Priangan: dan kajian lainnya mengenai budaya Sunda|publisher=Pusat Studi Sunda|language=id}}</ref>
Susunan ''regentschap'' dan ''stadgemeente'' lengkap yang terbentuk sebelum [[Pendudukan Jepang di wilayah Hindia Belanda|pendudukan Jepang]] adalah sebagai berikut. Nama daerah yang dicetak tebal adalah ''stadgemeente''.{{columns-start|num=3}}
{| class="wikitable" style="font-size:small;"
|+ [[Provinsi Jawa Barat]]<br /><small>''Provincie West-Java''</small>
|-
! colspan="2" |''Regentschap'' & ''stadgemeente''
! rowspan="2" |Keresidenan/<br />''residentie''
|-
!Belanda
!Lokal
|-
|''Lebak''
|[[Kabupaten Lebak|Lebak]]
| rowspan="3" |[[Keresidenan Banten|Banten]]<br /><small>''Bantam''</small>
|-
|''Pandeglang''
|[[Kabupaten Pandeglang|Pandeglang]]
|-
|''Serang''
|[[Kabupaten Serang|Serang]]
|-
|''Batavia''
|[[Batavia|Betawi]]
| rowspan="4" |[[Batavia]]
|-
|''Krawang''
|[[Kabupaten Karawang|Karawang]]
|-
|''Meester-Cornelis''
|[[Jatinegara, Jakarta Timur|Jatinegara]]
|-
|'''''Batavia'''''
|[[Batavia|'''Betawi''']]
|-
|''Buitenzorg''
|[[Kabupaten Bogor|Bogor]]
| rowspan="5" |[[Keresidenan Bogor|Bogor]]<br /><small>''Buitenzorg''</small>
|-
|''Soekaboemi''
|[[Kabupaten Sukabumi|Sukabumi]]
|-
|''Tjiandjoer''
|[[Kabupaten Cianjur|Cianjur]]
|-
|'''''Buitenzorg'''''
|'''[[Kota Bogor|Bogor]]'''
|-
|'''''Soekaboemi'''''
|'''[[Kota Sukabumi|Sukabumi]]'''
|-
|''Bandoeng''
|[[Kabupaten Bandung|Bandung]]
| rowspan="6" |[[Keresidenan Priangan|Priangan]]<br /><small>''Preanger-<br />Regentschappen''</small>
|-
|''Garoet''
|[[Kabupaten Garut|Garut]]
|-
|''Soemedang''
|[[Kabupaten Sumedang|Sumedang]]
|-
|''Tasikmalaja''
|[[Kabupaten Tasikmalaya|Tasikmalaya]]
|-
|''Tjiamis''
|[[Kabupaten Ciamis|Ciamis]]
|-
|'''''Bandoeng'''''
|'''[[Kota Bandung|Bandung]]'''
|-
|''Cheribon''
|[[Kabupaten Cirebon|Cirebon]]
| rowspan="5" |[[Keresidenan Cirebon|Cirebon]]<br /><small>''Cheribon''</small>
|-
|''Indramajoe''
|[[Kabupaten Indramayu|Indramayu]]
|-
|''Koeningan''
|[[Kabupaten Kuningan|Kuningan]]
|-
|''Madjalengka''
|[[Kabupaten Majalengka|Majalengka]]
|-
|'''''Cheribon'''''
|'''[[Kota Cirebon|Cirebon]]'''
|}
{{column}}
{| class="wikitable" style="font-size:small;"
|+[[Provinsi Jawa Tengah]]<br /><small>''Provincie Midden-Java''</small>
|-
! colspan="2" |''Regentschap'' & ''stadgemeente''
! rowspan="2" |Keresidenan/<br />''residentie''
|-
!Belanda
!Lokal
|-
|''Batang''
|[[Kabupaten Batang|Batang]]
| rowspan="7" |[[Keresidenan Pekalongan|Pekalongan]]
|-
|''Brebes''
|[[Kabupaten Brebes|Brebes]]
|-
|''Pekalongan''
|[[Kabupaten Pekalongan|Pekalongan]]
|-
|''Pemalang''
|[[Kabupaten Pemalang|Pemalang]]
|-
|''Tegal''
|[[Kabupaten Tegal|Tegal]]
|-
|'''''Pekalongan'''''
|'''[[Kota Pekalongan|Pekalongan]]'''
|-
|'''''Tegal'''''
|'''[[Kota Tegal|Tegal]]'''
|-
|''Bandjarnegara''
|[[Kabupaten Banjarnegara|Banjarnegara]]
| rowspan="4" |[[Keresidenan Banyumas|Banyumas]]<br /><small>''Banjoemas''</small>
|-
|''Banjoemas''
|[[Kabupaten Banyumas|Banyumas]]
|-
|''Poerbalingga''
|[[Kabupaten Purbalingga|Purbalingga]]
|-
|''Tjilatjap''
|[[Kabupaten Cilacap|Cilacap]]
|-
|''Keboemen''
|[[Kabupaten Kebumen|Kebumen]]
| rowspan="6" |[[Keresidenan Kedu|Kedu]]<br /><small>''Kedoe''</small>
|-
|''Magelang''
|[[Kabupaten Magelang|Magelang]]
|-
|''Poerworedjo''
|[[Kabupaten Purworejo|Purworejo]]
|-
|''Temanggoeng''
|[[Kabupaten Temanggung|Temanggung]]
|-
|''Wonosobo''
|[[Kabupaten Wonosobo|Wonosobo]]
|-
|'''''Magelang'''''
|'''[[Kota Magelang|Magelang]]'''
|-
|''Demak''
|[[Kabupaten Demak|Demak]]
| rowspan="6" |[[Keresidenan Semarang|Semarang]]
|-
|''Grobogan''
|[[Kabupaten Grobogan|Grobogan]]
|-
|''Kendal''
|[[Kabupaten Kendal|Kendal]]
|-
|''Semarang''
|[[Kabupaten Semarang|Semarang]]
|-
|'''''Salatiga'''''
|[[Kota Salatiga|'''Salatiga''']]
|-
|'''''Semarang'''''
|[[Kota Semarang|'''Semarang''']]
|-
|''Blora''
|[[Kabupaten Blora|Blora]]
| rowspan="5" |[[Keresidenan Jepara|Jepara]]–<br />[[Keresidenan Rembang|Rembang]]<br><small>''Djepara–<br />Rembang''</small>
|-
|''Djepara''
|[[Kabupaten Jepara|Jepara]]
|-
|''Koedoes''
|[[Kabupaten Kudus|Kudus]]
|-
|''Pati''
|[[Kabupaten Pati|Pati]]
|-
|''Rembang''
|[[Kabupaten Rembang|Rembang]]
|}
{{column}}
{| class="wikitable" style="font-size:small;"
|+ [[Provinsi Jawa Timur]]<br /><small>''Provincie Oost-Java''</small>
|-
! colspan="2" |''Regentschap'' & ''stadgemeente''
! rowspan="2" |Keresidenan/<br />''residentie''
|-
!Belanda
!Lokal
|-
|''Madioen''
|[[Kabupaten Madiun|Madiun]]
| rowspan="6" |[[Keresidenan Madiun|Madiun]]<br /><small>''Madioen''</small>
|-
|''Magetan''
|[[Kabupaten Magetan|Magetan]]
|-
|''Ngawi''
|[[Kabupaten Ngawi|Ngawi]]
|-
|''Patjitan''
|[[Kabupaten Pacitan|Pacitan]]
|-
|''Ponorogo''
|[[Kabupaten Ponorogo|Ponorogo]]
|-
|'''''Madioen'''''
|'''[[Kota Madiun|Madiun]]'''
|-
|''Bodjonegoro''
|[[Kabupaten Bojonegoro|Bojonegoro]]
| rowspan="3" |[[Keresidenan Bojonegoro|Bojonegoro]]<br /><small>''Bodjonegoro''</small>
|-
|''Lamongan''
|[[Kabupaten Lamongan|Lamongan]]
|-
|''Toeban''
|[[Kabupaten Tuban|Tuban]]
|-
|''Blitar''
|[[Kabupaten Blitar|Blitar]]
| rowspan="6" |[[Keresidenan Kediri|Kediri]]
|-
|''Kediri''
|[[Kabupaten Kediri|Kediri]]
|-
|''Ngandjoek''
|[[Kabupaten Nganjuk|Nganjuk]]
|-
|''Toeloengagoeng''
|[[Kabupaten Tulungagung|Tulungagung]]
|-
|'''''Blitar'''''
|'''[[Kota Blitar|Blitar]]'''
|-
|'''''Kediri'''''
|'''[[Kota Kediri|Kediri]]'''
|-
|''Djombang''
|[[Kabupaten Jombang|Jombang]]
| rowspan="6" |[[Keresidenan Surabaya|Surabaya]]<br /><small>''Soerabaja''</small>
|-
|''Modjokerto''
|[[Kabupaten Mojokerto|Mojokerto]]
|-
|''Sidoardjo''
|[[Kabupaten Sidoarjo|Sidoarjo]]
|-
|''Soerabaja''
|[[Kabupaten Gresik|Surabaya]]
|-
|'''''Modjokerto'''''
|'''[[Kota Mojokerto|Mojokerto]]'''
|-
|'''''Soerabaja'''''
|'''[[Kota Surabaya|Surabaya]]'''
|-
|''Loemadjang''
|[[Kabupaten Lumajang|Lumajang]]
| rowspan="7" |[[Keresidenan Malang|Malang]]
|-
|''Malang''
|[[Kabupaten Malang|Malang]]
|-
|''Pasoeroean''
|[[Kabupaten Pasuruan|Pasuruan]]
|-
|''Probolinggo''
|[[Kabupaten Probolinggo|Probolinggo]]
|-
|'''''Malang'''''
|[[Kota Malang|'''Malang''']]
|-
|'''''Pasoeroean'''''
|[[Kota Pasuruan|'''Pasuruan''']]
|-
|'''''Probolinggo'''''
|[[Kota Probolinggo|'''Probolinggo''']]
|-
|''Banjoewangi''
|[[Kabupaten Banyuwangi|Banyuwangi]]
| rowspan="4" |[[Keresidenan Besuki|Besuki]]<br /><small>''Besoeki''</small>
|-
|''Bondowoso''
|[[Kabupaten Bondowoso|Bondowoso]]
|-
|''Djember''
|[[Kabupaten Jember|Jember]]
|-
|''Panaroekan''
|[[Kabupaten Situbondo|Panurukan]]
|-
|''Bangkalan''
|[[Kabupaten Bangkalan|Bangkalan]]
| rowspan="3" |[[Keresidenan Madura|Madura]]<br /><small>''Madoera''</small>
|-
|''Pamekasan''
|[[Kabupaten Pamekasan|Pamekasan]]
|-
|''Soemenep''
|[[Kabupaten Sumenep|Sumenep]]
|}
{{columns-end}}
=== Periode pendudukan Jepang ===
Pada saat [[Pendudukan Jepang di wilayah Hindia Belanda|Hindia Belanda diduduki oleh Jepang]], pemerintah militer Jepang mengubah penamaan ''regentschap'' menjadi "''ken''" ({{Lang-ja|県}}) dan ''stadgemeente'' menjadi "''si''" ({{Lang|ja|市}}, {{Transl|ja|shi}}) atau "''tokubetu si''" ({{Lang|ja|特別市}}, {{Transl|ja|tokubetsu shi}}). ''Ken'' diperintah oleh "''kentyoo''" ({{Lang|ja|県長}}, {{Transl|ja|kenchō}}), ''si'' diperintah oleh "''sityoo''" ({{Lang|ja|市長}}, {{Transl|ja|shichō}}), dan ''tokubetu si'' dipimpin oleh "''tokubetu sityoo''" ({{Lang|ja|特別市長}}, {{Transl|ja|tokubetsu shichō}}). Susunan daerah dan posisinya sama seperti susunan daerah pada masa kolonial Belanda, kecuali Batavia (diubah menjadi "[[Daerah Khusus Ibukota Jakarta|Jakarta]]" oleh pemerintah militer) yang mendapat status ''tokubetu si'', yaitu ''si'' yang dikendalikan langsung di bawah pemerintah militer alih-alih di bawah ''syuu'' (bekas [[keresidenan]]).<ref>{{Cite web|title=Zaman Penjajahan Jepang|url=https://labuhanbatukab.go.id/index.php/profil/sejarah/75-zaman-penjajahan-jepang|website=Labuhanbatu|language=id-id|access-date=2023-09-25}}</ref>
=== Periode kemerdekaan Indonesia ===
Setelah [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia|proklamasi kemerdekaan]], [[Indonesia]] mengadopsi [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|UUD 1945]] pada tanggal [[18 Agustus]] [[1945]], tetapi UUD tersebut tidak menyebutkan secara jelas bentuk pembagian administatifnya dan menyerahkan penentuan tersebut pada [[undang-undang]] (UU).<ref>[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dokumen asli)]</ref> Untuk memudahkan administrasi, ndonesia untuk sementara waktu mengadopsi susunan pembagian wilayah yang ditetapkan pada masa [[Hindia Belanda]], termasuk daerah kabupaten dan kota yang berada di antara keresidenan dan [[kewedanaan]]. Kedudukan kabupaten dan kota sebagai daerah administratif Indonesia diperkuat dengan UU No. 1 Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa daerah kesidenan, kabupaten, dan kota (berotonomi) diberikan kekuasaan otonomi berupa adanya "Komite Nasional Daerah", yaitu semacam [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]] sementara.<ref>{{Cite act|title=Kedudukan Komite Nasional Daerah|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/25025/uu-no-1-tahun-1945|type=Undang-Undang|index=1|year=1945}}</ref>
UU No. 22 Tahun 1948 diundangkan pada tanggal [[10 Juli]] [[1948]]. [[Undang-Undang (Indonesia)|Undang-undang]] tersebut merampingkan tingkatan pembagian wilayah menjadi tiga, yang jika diurutkan dari terbesar: [[Provinsi di Indonesia|provinsi]], kabupaten/[[Kota|kota besar]], dan desa/[[kota kecil]]/negeri/marga, serta sekali lagi mengukuhkan kedudukan kabupaten dan kota (besar) dalam administrasi wilayah Indonesia. Dalam undang-undang ini juga, daerah kabupaten/kota besar dipimpin oleh masing-masing [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]] ([[Lembaga legislatif|legislatif]]) serta masing-masing Dewan Pemerintah Daerah ([[Eksekutif (pemerintahan)|eksekutif]]) yang diketuai oleh "Kepala Daerah Kabupaten/Kota Besar".<ref>{{Cite act|title=Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25801/uu-no-22-tahun-1948|type=Undang-Undang|index=22|year=1948}}</ref>
Melalui [[Konferensi Meja Bundar]] di [[Den Haag]] tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan [[Indonesia]], yang berubah menjadi [[Federasi|negara federasi]] bernama [[Republik Indonesia Serikat]], pada tanggal [[27 Desember]] [[1949]]. [[Pembagian administratif Indonesia|Pembagian administratif]] di bawah [[Republik Indonesia Serikat#Negara bagian|negara bagian RIS]] diserahkan kepada negara bagian masing-masing. Dengan demikian, daerah kabupaten dan kota menurut UU No. 22 Tahun 1948 masih digunakan di negara bagian [[Republik Indonesia (1949–1950)|Republik Indonesia]]. Setelah kembali ke [[negara kesatuan]], UU No. 22 Tahun 1948 berlaku efektif di seluruh wilayah Indonesia, kecuali wilayah bekas [[Negara Indonesia Timur]] (NIT) yang mempertahankan pembagian berdasarkan UU NIT No. 44 Tahun 1950, yaitu dari tingkat tertinggi: daerah, daerah bagian, dan daerah anak bagian.<ref>{{Cite web|title=Uu No 44 Tahun 1950 {{!}} PDF|url=https://id.scribd.com/document/331910348/uu-no-44-tahun-1950|website=Scribd|language=id|access-date=2023-09-27}}</ref>
Kemudian dalam UU No. 1 Tahun 1957, istilah daerah kabupaten/kota diubah menjadi "daerah swantara/istimewa tingkat II", yang dipimpin oleh "kepala daerah (istimewa) tingkat II".<ref>{{Cite act|title=Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52381/uu-no-1-tahun-1957|type=Undang-Undang|index=1|year=1957}}</ref> Lalu dalam UU No. 18 Tahun 1965, istilah tersebut disederhanakan menjadi hanya "daerah tingkat II", yang dipimpin oleh "kepala daerah tingkat II" dan dianggap sebagai penunjukan daerah administratif, sementara istilah "kabupaten" dan "kota (madya)" hanya berimplikasi sebagai jenis daerah belaka.<ref>{{Cite act|title=Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/50212/uu-no-18-tahun-1965|type=Undang-Undang|index=18|year=1965}}</ref>
UU No. 5 Tahun 1974 yang kemudian menggantikan undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya tersebut menggunakan kedua istilah "daerah tingkat II" dan "kabupaten/kota (madya)" untuk merujuk pada daerah yang sama, tetapi dalam fungsi kerja yang berbeda. Istilah "daerah tingkat II" dengan kepala yang bergelar "kepala daerah tingkat II" digunakan dalam fungsi kerja sebagai daerah otonom yang menjalankan tugas [[desentralisasi]], sementara istilah "kabupaten/kota madya" dengan kepala yang bergelar "bupati/wali kota madya" digunakan dalam fungsi kerja sebagai wilayah administratif yang menjalankan tugas [[dekonsentrasi]].<ref>{{Cite act|title=Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah|url=https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47413/uu-no-5-tahun-1974|type=Undang-Undang|index=5|year=1974}}</ref>
Memasuki [[Reformasi Indonesia (1998–sekarang)|Era Reformasi]], istilah "daerah tingkat II" dihapuskan dan istilah "kabupaten" dan "kota" sama-sama memegang peranan sebagai daerah otonom yang berasaskan desentralisasi dan wilayah administratif yang berasaskan dekonsentrasi. Akhirnya melalui [[Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945|perubahan kedua]], UUD 1945 akhirnya memperinci, mengokohkan pembagian tingkat kedua atas wilayah Indonesia sebagai "kabupaten" dan "kota".<ref>[https://www.peraturan.go.id/common/dokumen/lain-lain/1945/UUD1945PerubahanKedua.pdf Perubahan Kedua UUD 1945]</ref>
Daerah-daerah kabupaten dan kota di Indonesia mengalami sangat banyak perubahan, baik pemekaran, penggabungan, penambahan, maupun penghapusan, hingga akhirnya terdapat 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia saat ini. Kabupaten/kota yang terbaru adalah [[Kabupaten Muna Barat]],<ref>{{Cite act|title=Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/38606/uu-no-14-tahun-2014|type=Undang-Undang|index=14|year=2014}}</ref> [[Kabupaten Buton Tengah]],<ref>{{Cite act|title=Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/38609/uu-no-15-tahun-2014|type=Undang-Undang|index=15|year=2014}}</ref> dan [[Kabupaten Buton Selatan]]<ref>{{Cite act|title=Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara|url=https://peraturan.bpk.go.id/Details/38628/uu-no-16-tahun-2014|type=Undang-Undang|index=16|year=2014}}</ref> di [[Sulawesi Tenggara]] yang terbentuk pada tanggal [[23 Juli]] [[2014]].
== Catatan ==
{{notelist}}
== Referensi ==
{{reflist}}
[[Kategori:Kabupaten di Indonesia| ]]
[[Kategori:Kota di Indonesia| ]]
[[Kategori:Pembagian administratif Indonesia]]
| |||