Darwan Ali: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
Baris 64:
Darwan Ali terkadang digambarkan sebagai koruptor yang telah melakukan penggelapan uang terhadap proyek [[Pelabuhan Segintung|Pelabuhan Laut Teluk Segintung]].<ref>{{Cite news|last=Bernie|first=Mohammad|title=KPK Eks Bupati Seruyan Darwan Ali Jadi Tersangka Korupsi Pelabuhan|url=https://amp.tirto.id/kpk-eks-bupati-seruyan-darwan-ali-jadi-tersangka-korupsi-pelabuhan-ejJB|work=[[Tirto|Tirto.id]]|language=id|access-date=2022-09-23}}</ref><ref>{{Cite web|last=adminbrp|date=2019-10-14|title=KPK Tetapkan Mantan Bupati Seruyan 2 Periode Tersangka Korupsi Sigintung|url=https://www.baritorayapost.com/uncategorized/kpk-tetapkan-mantan-bupati-seruyan-2/10/2019/|website=Barito Raya Post|language=id-ID|access-date=2022-09-23}}</ref> Darwan dikatakan telah memerintahkan agar pembangunan pelabuhan diserahkan kepada PT. Swa Karya Jaya (SKJ), di mana direktur perusahaan tersebut adalah teman dekat Darwan yang diduga telah memberikan dukungan kepadanya pada pemilihan umum 2003.<ref>{{Cite web|date=2019-10-14|title=Korupsi Proyek Pelabuhan, Eks Bupati Seruyan Tilap Uang Rp 20.84 Miliar|url=https://www.suara.com/news/2019/10/14/210626/korupsi-proyek-pelabuhan-eks-bupati-seruyan-tilap-uang-rp-2084-miliar|website=suara.com|language=id|access-date=2023-09-14}}</ref> Pada tahun 2009, KPK menduga bahwa Darwan telah menerima sejumlah uang dengan cara beberapa kali transfer dari PT SKJ sejumlah 687.500.000 [[Rupiah]]. Hal ini menyebabkan keuangan negara dirugikan sekitar 20,84 miliar [[Rupiah]].<ref>{{Cite web|last=Indonesia|first=C. N. N.|title=Kasus Pelabuhan, KPK Cegah Eks Bupati Seruyan ke Luar Negeri|url=https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191014230904-12-439482/kasus-pelabuhan-kpk-cegah-eks-bupati-seruyan-ke-luar-negeri|website=nasional|language=id-ID|access-date=2023-09-14}}</ref>
[[Berkas:Darwan Ali arrived at Kuala Pembuang.png|thumb|260px|Darwan Ali di [[Kuala Pembuang]], setelah persidangan kasus korupsi Pelabuhan Segintung, 2019.]]
Selain itu, Darwan yang tertarik dengan industri [[minyak sawit]], secara perlahan membuat skema pendirian sejumlah perusahaan sawit yang didaftarkan atas nama keluarga dan teman-teman dekatnya, yang dengan izin Darwan, akan membuka lahan kelapa sawit yang luas di seluruh Seruyan. Nordin Abah, aktivis asal Seruyan, mengatakan bahwa Darwan telah menggunakan nama sejumlah bawahannya untuk kepentingannya sendiri, para bawahan itu bahkan tidak memiliki peranan langsung di perusahaan-perusahaan sawit tersebut.<ref>{{harvp|The Gecko Project|2017}} "Saat menemukan nama Vino, Nordin langsung menanyakan hal ini kepadanya ... menjawab bahwa Darwan hanya menggunakan namanya. Dia sendiri tak memiliki peran langsung di perusahaan-perusahaan itu."</ref> Ambrin M. Yusuf, mitra politik Darwan menyatakan bahwa tindakan seorang bupati memberikan izin kepada kerabatnya adalah hal yang "biasa," meskipun ia menyangkal keterlibatannya dengan skema perusahaan sawit Darwan.<ref>{{harvp|The Gecko Project|2017}} "Meskipun demikian, dia mengakui merupakan hal “biasa” bagi seorang bupati membagikan izin bagi anggota keluarga."</ref> Menurut Nordin Abah dan Marianto, aktivis Seruyan lainnya, nama lain yang terlibat skema ini adalah Khaeruddin Hamdat, orang kepercayaan Darwan, yang berperan sebagai "tangan kanan Darwan", mencegah Darwan untuk menandatangi kontrak secara langsung.<ref>{{harvp|The Gecko Project|2017}} "Nordin menggambarkan sosok Khaeruddin sebagai “bos di Jakarta” dan penjaga gerbang bagi Darwan, yang melakukan rapat dengan para eksekutif sawit di hotel mewah di Jakarta .... "</ref>▼
▲
Menurut Marianto, Darwan patut disalahkan atas segala permasalahan yang terjadi. Sebagai bupati, Darwan memiliki wewenang untuk mencabut izin, sama seperti wewenang untuk menerbitkan izin tersebut. Marianto menegaskan bahwa apabila Darwan ingin melakukannya, dia dapat memaksa perusahaan-perusahaan itu memenuhi janji terhadap masyarakat Seruyan. Marianto menyatakan bahwa para petani kehilangan lahan pertanian mereka sendiri, kerusakan hutan membuat mereka kekurangan makanan dan sumber hutan lain, dan mereka kesulitan mencari ikan di sungai karena sungai-sungai terkena polusi.<ref>{{harvp|The Gecko Project|2017}} "Darwan patut disalahkan atas segala permasalahan yang terjadi. Sebagai bupati, dia memiliki kewenangan mencabut izin ... Jika dia ingin melakukannya, tentu saja dia dapat memaksa perusahaan-perusahaan itu memenuhi janji terhadap masyarakat Seruyan. Bocoran data yang didapat menegaskan bahwa dia memiliki motivasi berbeda."</ref>
| |||