[[Mukim adalah(Aceh)|Mukim]] wilayahmerupakan suatu daerah administratif yang berada di bawah [[kecamatan]], tetapi di atas [[gampong]] atau [[kelurahan]]. Hanya [[Aceh|Provinsi Aceh]] yang memberlakukan pembagian wilayah mukim yang melibatkanmerupakan mukimdaerah antara tingkat III dan IV.<ref>{{Cite web |url=http://www.acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/Tahun%202003/qanun_prov_nad_no_04_tahun_2003.pdf |title=Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 |access-date=2010-01-12|archive-date=2010-10-26|archive-url=https://web.archive.org/web/20101026042527/http://acehprov.go.id/images/stories/file/Qanun/Tahun%202003/qanun_prov_nad_no_04_tahun_2003.pdf |dead-url=yes}}</ref> Mukim kurang lebih setara dengan daerah [[kewedanaan]] yang pernah ada dalam struktur pembagian wilayah [[Hindia Belanda]] dan [[Indonesia]] mula-mula.
* (pembagian administratif kelurahan di tingkat Kabupaten di provinsi DIY)
* [[Banjar (Bali)|Banjar]] di [[Bali]] (Pembagian administratif dibawah kelurahan/desa)
=== Daerah di bawah tingkat empatkeempat ===
Meskipun tidak diakomodasidisebutkan di dalam [[Peraturan perundang-undangan Indonesia|peraturan perundang-undangan]] pusat, berdasarkan peraturan daerah di kabupaten/kota tertentu, desa atau yang setingkatdisebut dengannyadengan padanama kenyataanyalain dapat dibagi lagi ke dalam beberapakesatuan [[dusun]]masyarakat hukum yang lebih kecil lagi, [[kampung]]yang (tidakmenurut setingkatperaturan dengantersebut [[Kampungdapat (Papua)|kampung]]disebut didengan istilah [[PapuaPedukuhan|dusun]] &, [[Kutai Baratkampung]]), [[pedukuhan]], dan lain-lain sebagainya.
Kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa [[lingkungan]], [[rukun warga]], hingga [[rukun tetangga]] yang terdiri dari beberapa kepala keluarga. Istilah-istilah yang disebutkan di dalam paragraf ini dapat bervariasi, bergantung kepada masing-masing daerah yang menerapkannya.
