Era Demokrasi Liberal (1950–1959): Perbedaan antara revisi

 

'''SEra Demokrasi Liberal (1950–1959)''' yang dikenal pula dengan '''Era Demokrasi Parlementer''' adalah era ketika Presiden [[Soekarno]] memerintah menggunakan konstitusi [[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia]] 1950. Periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 (sejak pembubaran [[Republik Indonesia Serikat]]) sampai 5 Juli 1959 (keluarnya [[Dekret Presiden 5 Juli 1959|Dekret Presiden]]). Pada masa ini terjadi sejumlah peristiwa penting, seperti [[Konferensi Asia–Afrika]] di Bandung, [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955|pemilihan umum pertama di Indonesia]] dan pemilihan [[Konstituante]], serta periode ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, dengan tidak ada kabinet yang bertahan selama dua tahun.

== Latar belakang ==

Seiring dengan berakhirnya [[Revolusi Nasional Indonesia|perjuangan untuk mengamankan kemerdekaan Indonesia]], perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia mulai muncul. Perbedaan antardaerah dalam hal adat istiadat, moral, tradisi, agama, pengaruh [[Marxisme]], serta ketakutan akan dominasi politik Jawa, semuanya berkontribusi pada perpecahan. Sebagai [[negara]] baru, Indonesia memiliki masalah kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan tradisi otoriter.<ref>Ricklefs (1991), page 237</ref> Berbagai gerakan separatis juga muncul untuk menentang Republik Indonesia: militan [[Negara Islam Indonesia|Darul Islam]] memproklamasikan "Negara Islam Indonesia" dan bergerilya melawan Republik Indonesia di Jawa Barat dari tahun 1948 hingga 1962; di Maluku, orang-orang Ambon yang dulunya adalah [[Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger|Tentara Kerajaan Hindia Belanda]] (KNIL) memproklamasikan kemerdekaan [[Republik Maluku Selatan]]; ditambah dengan pemberontakan di Sumatra dan Sulawesi antara tahun 1955 dan 1961.