Insiden pemberian kartu kuning kepada Joko Widodo: Perbedaan antara revisi

 

=== Usulan penjabat gubernur dari kalangan polisi ===

Pada 25 Januari 2018, [[Daftar Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia|Menteri Dalam Negeri]] [[Tjahjo Kumolo]] mengusulkan dua jenderal polisi yaitu [[Mochamad Iriawan]] dan [[Martuani Sormin]] sebagai [[penjabat]] gubernur di [[Jawa Barat]] dan [[Sumatera Utara]]. Keuda jenderal polisi ini diusulkan menjadi penjabat gubernur di dua provinsi tersebut karena Tjahjo menganggap Jawa Barat dan Sumatera Utara sebagai daerah rawan konflik pada Pemilu 2018.<ref>{{cite news|last=Prasetia|first=Andhika|url=https://news.detik.com/berita/3833266/irjen-iriawan-diusulkan-jadi-pj-gubernur-untuk-antisipasi-konflik-pilkada|title=Irjen Iriawan Diusulkan Jadi Pj Gubernur untuk Antisipasi Konflik Pilkada|website=25 Januari 2018|accessdate=8 Januari 2019}}</ref> Tjahjo menggunakan Pasal 110 Ayat 10 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Permendagri No. 1 Tahun 2018 sebagai dasar dari usulannya.<ref>{{cite news|last=Prasetia|first=Andhika|url=https://news.detik.com/berita/d-3833826/ini-dasar-hukum-mendagri-usulkan-2-jend-polisi-jadi-pj-gubernur|title=Ini Dasar Hukum Mendagri Usulkan 2 Jend Polisi Jadi Pj Gubernur|website=Detik|date=25 Januari 2018|accessdate=8 Januari 2019}}</ref>