Pajak: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Penambahan penjelasan |
k Sebenarnya Tata cara pemungutan pajak oleh wajib pajak sudah dikenal dalam UU Pajak Penjualan 1951 (PPn 1951). Menurut UU tersebut, Wajib Pajak PPn dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok wajib pajak pengusaha: a. kecil yang dipandang belum mampu melaksanakan ketentuan UU PPn 1951 (disebut Pengusaha eks Pasal 11); b. yang dipandang mampu melaksanakan ketentuan UU PPn, (disebut Pabrikan atau pengusaha eks Pasal 9) Tag: Dikembalikan VisualEditor |
||
Baris 37:
Dasar pemungutan pajak adalah undang-undang pajak (untuk setiap jenis pajak), yang bersumber kepada suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan pajak, maka berdasarkan Undang-Undang Pajak itu dibuat aturan pelaksanaan oleh pemerintah yaitu: 1. Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak untuk Pajak Pusat dan, 2. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri untuk Pajak Daerah. <ref>{{Cite book|last=Ismail|first=Tjip|date=2010|url=http://repository.ut.ac.id/4534/|title=Pajak Daerah dan Retribusi Daerah|location=Jakarta|publisher=Universitas Terbuka|isbn=978-979-011-454-8|volume=3|pages=1–52|language=en}}</ref>
Sebenarnya Tata cara pemungutan pajak oleh wajib pajak sudah dikenal dalam UU Pajak Penjualan 1951 (PPn 1951). Menurut UU tersebut, Wajib Pajak PPn dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok wajib pajak pengusaha:
a. kecil yang dipandang belum mampu melaksanakan ketentuan UU PPn 1951 (disebut Pengusaha eks Pasal 11);
b. yang dipandang mampu melaksanakan ketentuan UU PPn, (disebut Pabrikan atau pengusaha eks Pasal 9). <ref>{{Cite book|last=Djulianto|first=Suryohadi|date=2015|url=http://repository.ut.ac.id/4532/1/PAJA3339-M1.pdf|title=Hukum dan Sistem Pemungutan Pajak|location=Jakarta|publisher=Universitas Terbuka|isbn=9787970119703|pages=1.26|url-status=live}}</ref>
== Unsur pajak ==
| |||