'''Konstitusi''' (disebut pula '''undang-undang dasar''') berasal dari kata kerja “coustituer” (Prancis) yang berarti “membentuk”<ref>{{Cite web|last=Nadiroh|first=Nadiroh|date=2015|title=Teori dan Konsep Konstitusi|url=http://repository.ut.ac.id/3939/1/PKNI4419-M1.pdf|website=Universitas Terbuka|access-date=11 Desember 2023}}</ref> adalah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan adalah "Grondwet" merujuk pada sebuah undang-undang yang menjadi dasar (grond) bagi semua hukum<ref>{{Cite web|last=Nadiroh|first=Nadiroh|date=2018-10-18|title=Konstitusi UUD 45|url=http://repository.ut.ac.id/3939/1/PKNI4419-M1.pdf|website=Penerbit Universitas Terbuka|access-date=2023-12-11}}</ref>. [[Hukum]] ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.
Dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut.
