Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia: Perbedaan antara revisi

[[Daerah Otonom|Daerah Indirect Gebied]] adalah daerah yang diperintah secara tidak langsung oleh [[Gubernur Jenderal|penguasa Batavia]]. Daerah ini biasanya berbentuk [[Monarki|kerajaan]] atau [[kesultanan]] yang terikat dengan perjanjian politik baik jangka panjang maupun jangka pendek. Perjanjian ini dilakukan oleh [[raja]]/[[sultan]] dari [[kerajaan]]/[[kesultanan]] lokal dengan [[Residen]]/[[Gubernur]] sebagai wakil [[Gubernur Jenderal]] atas nama [[Raja]]/[[Ratu]] [[Belanda]]. Dengan perjanjian tersebut [[Monarki|kerajaan]]/[[kesultanan]] memiliki status "negara semi merdeka" dalam lingkungan [[Belanda|Kerajaan Belanda]]. Daerah-daerah tersebut diperintah sendiri oleh [[Raja|penguasa pribumi]] dan memiliki [[Otonomi daerah|struktur pemerintahan lokal]] sendiri. [[Hindia Belanda|Pemerintah Hindia Belanda]] hanya menempatkan para pengawas dengan pangkat [[Asisten Residen]], [[Residen]], atau [[Gubernur]] sesuai dengan tingkatan daerah yang didasarkan pada kepentingan [[Hindia Belanda|pemerintah Hindia Belanda]]. Dari sinilah kemudian muncul [[Daerah Khusus|kedudukan khusus]] suatu daerah yang dikenal dengan nomenklatur [[Zelfbesturende Lanschappen]] ([[Zelfbestuurende Landschappen|Daerah Swapraja]] [ [[Otonomi daerah|berpemerintahan sendiri]] ] atau [[Otonomi daerah|otonom]]).

 

 

Di daerah [[Jawa]] dan [[Pulau Madura|Madura]], secara berurutan tingkatan pemerintahan dan kepala pemerintahannya (dalam tanda kurung), adalah: [[Provinsi]] ([[Gubernur]]), [[Karesidenan]] ([[Residen]]), [[Kabupaten]] ([[Asisten Residen]] dan [[Bupati]]), [[Kawedanan]] ([[Kontrolir]] dan [[Wedana]]), [[Kecamatan]] ([[Asisten Kontrolir]] dan [[Asisten Wedana]]), [[Desa]] ([[Lurah]]/[[Kepala Desa]]).