Revisi per 10 Februari 2023 00.37 sunting Arya-Bot (bicara \| kontrib) Bot, Pengecualian blokir IP 261.428 suntingan k →Lihat pula: pembersihan kosmetika dasar Tag: AWB ← Revisi sebelumnya		Revisi per 31 Desember 2023 08.23 sunting balikkan Lutra sumatrana (bicara \| kontrib) 297 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan Revisi selanjutnya →
Baris 1: {{Status hukum}} '''Kewarganegaraan''' merupakan keanggotaan seseorang dalam ~~kontrol~~kendali satuan [[politik]] tertentu (secara khusus: [[negara]]) yang dengannya membawa [[hak]] untuk ~~berpartisipasi~~berikut serta dalam kegiatan [[politik]]. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut '''warga negara'''. Seorang warga negara berhak memiliki [[paspor]] dari negara yang dianggotainya. Kewarganegaraan merupakan bagian dari ~~konsep~~gagasan '''kewargaan''' ({{lang-en\|citizenship}}). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai ''warga kota'' atau ''warga kabupaten'', karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan [[kebangsaan]] ({{lang-en\|nationality}}). Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum seseorang bisa saja merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara. Di bawah [[teori kontrak sosial]], status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban. Dalam filosofi "kewarganegaraan aktif", seorang warga negara disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini muncul mata pelajaran Kewarganegaraan ({{lang-en\|Civics}}) yang diberikan di [[sekolah]]-sekolah.

Kewarganegaraan: Perbedaan antara revisi