'''Kewarganegaraan''' merupakan keanggotaan seseorang dalam kendalikontrol satuan [[politik]] tertentu (secara khusus: [[negara]]) yang dengannya membawa [[hak]] untuk berikut sertaberpartisipasi dalam kegiatan [[politik]]. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut '''warga negara'''. Seorang warga negara berhak memiliki [[paspor]] dari negara yang dianggotainya.
Kewarganegaraan merupakan bagian dari gagasankonsep '''kewargaan''' ({{lang-en|citizenship}}). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai ''warga kota'' atau ''warga kabupaten'', karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.
Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan [[kebangsaan]] ({{lang-en|nationality}}). Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum seseorang bisa saja merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.
Di bawah [[teori perjanjiankontrak sosial]], status kewarganegaraan memilikiimemiliki keterlibatan akanimplikasi hak dan kewajiban. Dalam filosofi "kewarganegaraan aktif", seorang warga negara diharuskandisyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan masyarakatkomunitas melalui keikutsertaanpartisipasi ekonomi, layanan umumpublik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya. Dari dasar pemikiran inilahini yang memunculkanmuncul mata pelajaran kewarganegaraanKewarganegaraan ({{lang-en|Civics}}) yang diberikan di [[sekolah]]-sekolah.
