Timor Timur: Perbedaan antara revisi

Pada 7 Desember 1975, [[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia]] (ABRI) melakukan invasi militer ke Timor Timur. Selama masa invasi, massa penolak integrasi dibantai oleh pasukan ABRI, sedangkan anak-anaknya dibawa ke Indonesia untuk diasuh oleh keluarga militer Indonesia. Menyusul invasi tersebut, Gubernur Timor Portugis dan stafnya meninggalkan Pulau Atauro dengan dua kapal perang Portugal, menuju ke [[Darwin, Wilayah Utara|Darwin]], Australia. Sebagai pernyataan kedaulatan, Portugal tetap mempertahankan kapal perang yang berpatroli di perairan sekitar Timor Timur hingga Mei 1976.

 

 

Timor Timur resmi menjadi [[provinsi]] ke-27 Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 pada tanggal 17 Juli 1976.<ref>{{Cite book|last=Robinson|first=Geoffrey|date=Juli 2003|url=https://history.ucla.edu/sites/default/files/u184/robinson/robinson_east_timor_1999_indonesian.pdf|title=Timor Timur 1999 Kejahatan terhadap Umat Manusia: Sebuah Laporan yang Dibuat Berdasarkan Permintaan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa|location=Dili & Jakarta|publisher=Perkumpulan HAK dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat|isbn=979-8981-28-6|pages=12|translator-last=Astika, A., dkk.|url-status=live}}</ref> Undang-Undang ini membahas tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat merasa ingin bersatu dengan Indonesia karena persamaan budaya dengan saudara serumpunnya, Timor Barat. Timor Timur menjadi provinsi yang paling unik, karena merupakan satu-satunya provinsi Indonesia bekas wilayah jajahan Portugal, dimana provinsi Indonesia lainnya merupakan bekas wilayah jajahan Belanda. Pada saat Presiden Soeharto menghadiri peringatan 2 tahun Integrasi Timtim di Gedung DPRD Tingkat I Timor Timur, ia menyebut bersatunya Timor Timur sebagai "''kembalinya anak yang hilang ke pangkuan ibu pertiwi''".