Kontroversi muncul ketika tiga nama, termasuk Adhy Karyono, masuk dalam kandidat Calon Sekdaprov Jatim bersama dua pejabat internal Pemprovpemprov Jatim lainnya. Meskipun Adhy dijadwalkan akan dilantik, banyak aktivis Jatim menolaknya karena terlibat dalam aliran dana kontroversial sebesar Rp550 juta dalam kasus Bansos Covid-19, meski uang tersebut akhirnya dikembalikan ke [[KPK]] pada 25 November 2020. Meski rencana demo penolakan telah beredar, aksi tersebut akhirnya dibatalkan dan ditunda hingga Rabu, dengan alasan adanya dugaan penunggangan aksi oleh elemen lain. Demo yang direncanakan oleh Aliansi Aksi Bersama Rakyat-Mahasiswa dan Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia (ILMISPI) tidak terjadi.<ref>{{cite web|first=Agatha|last=Vidya Nariswari|editor=Trias Rohmadoni|date=11 April 2023|title=Harta Kekayaannya Diperiksa KPK, Pengangkatan Adhy Karyono Jadi Sekda Jatim Pernah Tuai Kontroversi|url=https://www.suara.com/news/2023/04/11/135533/harta-kekayaannya-diperiksa-kpk-pengangkatan-adhy-karyono-jadi-sekda-jatim-pernah-tuai-kontroversi|access-date=2024-03-03|website=[[Suara.com]]|language=id-ID|archive-url=https://web.archive.org/web/20240208161638/https://www.suara.com/news/2023/04/11/135533/harta-kekayaannya-diperiksa-kpk-pengangkatan-adhy-karyono-jadi-sekda-jatim-pernah-tuai-kontroversi|archive-date=2024-03-03|dead-url=no}}</ref><ref name=":3">{{cite web|date=16 Juli 2022|title=Kontroversi Adhy Karyono Sekdaprov Jatim, Disebut Terima Fee Bansos Covid-19|url=https://kempalan.com/2022/07/16/kontroversi-adhy-karyono-sekdaprov-jatim-disebut-terima-fee-bansos-covid-19/|access-date=2024-03-03|website=kempalan.com|language=id-ID|archive-url=https://web.archive.org/web/20240208160502/https://kempalan.com/2022/07/16/kontroversi-adhy-karyono-sekdaprov-jatim-disebut-terima-fee-bansos-covid-19/|archive-date=2024-03-03|dead-url=no}}</ref>
Adhy pernah bertugas di Kemensos saat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terjerat kasus korupsi bantuan sosial bansos Covid-19 oleh KPK. Menurut Pahala, kejanggalan yang terdapat dalam hasil klarifikasi LHKPN Adhy tidak terkait dengan jabatannya sebagai Sekdasekda Pemprovpemprov Jawa Timur, melainkan posisinya sebagai pejabat di [[Kemensos]].<ref name=:"1"></ref> Pahala belum menjelaskan secara perinci mengenai kejanggalan yang ditemukan dalam LHKPN milik Adhy. Ia hanya menyebut bahwa, selain Adhy, beberapa pejabat lainnya juga telah dipanggil untuk menjelaskan laporan kekayaan mereka dan saat ini sedang diselidiki.{{sfn|Erik Purnama Putra|Flori Anastasia Sidebang|p=1}} Data terakhir kekayaan Adhy yang dilaporkan dalam LHKPN KPK pada Mei lalu terkait dengan perannya sebagai Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial di Kemensos.<ref name=:"1"></ref>
