Politik uang: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Claralarisa (bicara | kontrib) Tempat dan kandidat. Tag: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Kebenokhan (bicara | kontrib) k Bab halaman Tag: Dikembalikan kemungkinan perlu pemeriksaan terjemahan |
||
Baris 5:
"Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."<ref name=":0" />
== Politik Dengan Biaya Tinggi ==
Praktik politik uang dilakukan oleh anggota partai dan calon pada saat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah membuat masyarakat terbiasa menjelang hari pemungutan suara. Ini mempengaruhi sistem politik berbiaya tinggi. Sistem ini di Indonesia dikenal sebagai serangan fajar merupakan bagian Popularitas dari politik uang. Berdasarkan Undang-Undang tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 515 dan pasal 523 ayat 1-3 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang pasal 187 A ayat 1 dan 2 bahwa bentuk serangan fajar tidak terbatas pada uang. Namun beberapa paket sembako, voucher pulsa, vouceher bensin, atau bentuk lainnya yang dapat dikonversikan menjadi nilai uang.
Bahan kampanye yang diperbolehkan adalah dalam bentuk selebaran, brosur, pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat makan dan minum, kalender, kartu nama, pin dan alat tulis.
Kader partai politik uang memiliki prinsip bahwa peraturan dan perundang-undangan dibuat untuk di langgar sebagai cara untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan di legislatif atau eksekutif. [[Komisi Pemberantasan Korupsi]] mencanangkan kepada calon eksekutif, legislatif dan presiden beserta wakilnya untuk meningkatkan kesadaran terkait pencegahan politik uang Korupsi menjelang pencoblosan.<ref>https://jdih.babelprov.co.id/sites/default/files/produk-hukum/UU%20No.%207%20Tahun%202017%20Hal%201-150.pdf</ref><ref>https://www.wkri.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf</ref>
== Pranala luar ==
| |||