|
Di Indonesia, program Keluarga Berencana (KB) diprakarsai oleh para ahli kandungan pada tahun 1950-an. Program ini diusung untuk mencegah angka kematian ibu dan bayi yang tinggi pada masa itu. Lalu, pada tahun 1957, terbentuk [[Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)]] yang menjadi organisasi sosial yang bergerak dalam bidang KB. Namun, kegiatannya mendapat berbagai hambatan, terutama dengan adanya KUHP nomor 283 yang melarang adanya penyebarluasan gagasan tentang keluarga berencana.<ref name=":2">{{Cite web|last=Fandy|title=Sejarah Program KB di Indonesia|url=https://gramedia.com/literasi/sejarah-kb/|website=Gramedia|access-date=2024-03-23}}</ref>
SelanjutnyaKemudian, pada tahun 1967, PKBI akhirnya diakui secara resmi sebagai badan hukum oleh [[Departemen Kehakiman]]. Dalam Kongres Nasional I PKBI di Jakarta, terdapat keputusan yang menerangkan bahwa dalam upayanya untuk mendukung program KB, PKBI akan melakukan kerjasama dengan pemerintah. Pada tahun yang sama, presiden [[Soeharto]] meresmikan [[Deklarasi Kependudukan Dunia]] yang membahas tentang kesadaran mengenai urgensi merencanakan jumlah anak dan menjarangkan kelahiran sebagai bagian dari [[hak asasi manusia]].<ref name=":2" />
Lebih lanjut, setelah dilakukan pertemuan dengan para menteri dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam upaya KB, pada tanggal 17 Oktober 1968 pemerintah membentuk [[Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN)]] dengan status sebagai Lembaga Semi Pemerintah. Lalu, pada tahun 1970, pemerintah membentuk [[Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)]] yang diketuai oleh dr. Suwardjo Suryaningrat. Pada tahun 1972, lembaga tersebut resmi menjadi Lembaga Pemerintah Non-departemen yang memiliki kedudukan langsung di bawah Presiden.<ref name=":2" />
=== Masa Orde Baru ===
PadaProgram KB berjaya pada era Orde Baru, program KB sangat berjaya karena mendapat dukungan langsung dari Presiden pada kala itu yakni Presidenpresiden Soeharto. Pada waktu itu, semua jajaran Departemen/Kementerian hingga Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Lurah, danSemua TNIelemen sangatpemerintah berkomitmen untuk melaksanakan program keluarga berencana. TidakSelain sekadaritu, dukunganprogram dariini dalamjuga negeri,mendapat dukungan dana yangdari diperolehpemerintah daridalam negeri dan luar negeri dansalah satunya Bank Dunia juga sangat besar. SelamaPada masa itu, promosi program KB berhasil menggugahdipromosikan banyakkepada berbagai masyarakat hingga kedi bagianberbagai pelosok Indonesia.<ref name=":2" />
Pada tahun 1970 hingga tahun 1980, penyelenggaraan program KB Nasional dikenal dengan nama “''Management for the People''”. Pada periodemasa ini, pemerintah lebih banyak melakukan inisiatif dan partisipasi masyarakat menjadi sangat rendah. Pasalnya, programHal ini sangatdisebabkan karena program tersebut memiliki orientasi target serta implementasinya sehingga terkesanmenjadi kurang demokratis dengan kehadiran Polisi dan TNI pada pelaksanaan kegiatan seperti KB massal. Seiring dengan berjalannya waktu, implementasi program yang memiliki sifat “''top-down approach''” ini berubah lagikembali menjadi [[Gerakan Keluarga Berencana]] pada tahun 1980-an. Pola kebijakan program KB Nasionalini berubah kembali menjadi “''Management with the People''”. Unsur pemaksaan dikurangi serta masyarakat dibebaskan untuk memilih jenis kontrasepsi yang hendak digunakan.<ref name=":2" />
Program KB pada era [[Orde Baru]] ini berhasil mencapai target nasional. KeberhasilannyaKeberhasilan program ini juga diakui oleh dunia internasional dengan didapatkannyaperaihan penghargaan yaknidari [[United Nation (UN) Population Award oleh UNFPA]] pada tahun 1989.<ref name=":2" />
== Tujuan ==
|
