Sofyan Djalil: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Dasimarajo (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 66:
==Perjalanan Politik==
===Sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (2004–2007)===
Sofyan pertama kali menduduki kursi kabinet pada 21 Oktober 2004 sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, dilantik oleh Presiden
Pada tahun 2005, Sofyan Djalil bersama [[Hamid Awaluddin]], Farid Husain, Usman Basyah, dan I Gusti Wesaka Pudja menjadi delegasi Indonesia dalam [[Kesepakatan Helsinki]]. Delegasi ini bertujuan menyelesaikan konflik pemerintah Indonesia dan [[Gerakan Aceh Merdeka]] (GAM) secara damai. Perundingan dimulai
Pada Maret 2006, Sofyan Djalil melalukan ujicoba telivisi digital pada kanal frekuensi 27 UHF. Sofyan mencabut izin penyiaran pada frekuensi
===Sebagai Menteri Negara BUMN (2007–2009)===
Setelah kurang dari
Pada September 2007,
Di tahun 2008, Sofyan meminta [[BUMN]] untuk memverifikasi aset-aset perusahaannya dan kemudian melaporkannya kepada kuasa pemegang saham. Hal ini dipicu dengan ditemukannya fakta
Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri Negara BUMN, Sofyan meresmikan pembangunan pabrik [[Semen Gresik]] Tuban IV (anak perusahaan [[Semen Indonesia]]), di lokasi Pabrik Semen Gresik, Tuban pada 20 Agustus 2009. Pabrik ini mempunyai kapasitas produksi 2,5 juta ton per tahun dan pembangunannya diperkirakan menelan biaya Rp 3,5 triliun
===Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2014–2015)===
Sofyan kembali dipercaya untuk menduduki posisi [[Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia|Menteri Koordinator Bidang Perekonomian]] oleh presiden [[Joko Widodo]] pada 27 Oktober 2014 di Kabinet Kerja.<ref>{{Cite news|last=Praditya |first=Ilyas Istianur |date=27 Oktober 2014 |title=Jadi Menko Ekonomi, Sofyan Djalil Lepas Jabatan di 5 Perusahaan |url=https://www.liputan6.com/bisnis/read/2125138/jadi-menko-ekonomi-sofyan-djalil-lepas-jabatan-di-5-perusahaan |work=[[Liputan6.com]]|location= |access-date=13 Juli 2022|editor-last=Gideon |editor-first=Arthur |language=id }}</ref>
Pada Desember 2014, Sofyan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman [[Indroyono Soesilo]] dan [[Kepala BKPM]] menggelar rapat perizinan investasi
Akhir tahun 2014 Sofyan bersama Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN mengeluarkan kebijakan perubahan harga [[Bahan Bakar Minyak]] (BBM) subsidi. Kebijakan ini diputuskan untuk mengurangi alokasi anggaran subsidi sebanyak Rp 280 triliun
Bersama Menteri Pariwisata [[Arief Yahya]],
Pada Juli 2015, pemerintah menambah modal [[BPJS Kesehatan]] sebanyak Rp 3,46 triliun. Sofyan mengatakan bahwa hal ini dikarenakan adanya potensi defisit anggaran.<ref>{{Cite news|last=Triyono |first=Agus|editor-first=Uji Agung|editor-last=Santosa |date=22 Juli 2015|title=Pemerintah tambah modal BPJS Kesehatan Rp 3,46 T |url=https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-tambah-modal-bpjs-kesehatan-rp-346-t |work=[[Kontan|Kontan.co.id]] |location= |access-date=13 Juli 2022 |language=id }}</ref>
===Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2015–2016)===
Presiden [[Joko Widodo]] merombak Kabinet Kerja pada tanggal 12 Agustus 2015,
Pertengahan Maret 2016 diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), dimana Sofyan meminta agar setiap daerah menyusun nomenklatur yang jelas dalam perencanaan program pembangunan untuk penyusunan RKP tahun 2017 dan memangkas program yang kurang bermanfaat atau yang bisa ditunda.<ref>{{cite news |last= |first= |date=11 Maret 2016 |title=Menteri Sofyan Djalil Minta Pemerintah Daerah Susun Nomenklatur Yang Jelas |url=https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/menteri-sofyan-djalil-minta-pemerintah-daerah-susun-nomenklatur-yang-jelas |work= Kementerian PPN/Bappenas|location= |access-date=13 Juli 2022 }}</ref>
Pada 18 Juli 2016, Sofyan mengarahkan susunan peta jalan untuk pengembangan
▲Pada 18 Juli 2016, Sofyan mengarahkan susunan peta jalan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga listrik Nuklir (PLTN) dalam program Reaktor Daya Eksperimental (RDE). Penyusunan peta ini dibuat bersama Bappenas, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, [[Badan Tenaga Nuklir Nasional]] (Batan), [[Badan Pengawas Tenaga Nuklir]] (Bapeten).<ref>{{cite news |last= |first= |date=18 Juli 2016 |title=Pemerintah Susun Peta Jalan Pengembangan Nuklir|url=https://ebtke.esdm.go.id/post/2016/07/18/1282/pemerintah.susun.peta.jalan.pengembangan.nuklir |work=Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi|location= |access-date=13 Juli 2022 }}</ref>
===Menteri Agraria dan Tata Ruang (2016–2022)===
Posisi Sofyan Djalil pada 27 Juli 2016 kembali dirombak
|editor-first=Samdysara|editor-last=Saragih|url=https://ekonomi.bisnis.com/read/20170202/99/625318/sofyan-djalil-pengusaha-sawit-wajib-bangun-kebun-plasma |work=[[Bisnis Indonesia|Bisnis.com]] |location= |access-date=13 Juli 2022 }}</ref>
Pada 11 Oktober 2017, Sofyan Djalil bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, [[Basuki Hadimuljono]] dan Menteri Dalam Negeri [[Tjahjo Kumolo]] sepakat melakukan perlindungan optimalisasi fungsi situ, danau, embung, dan waduk (SDEW) sebagai sistem daerah aliran sungai. Berbagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, yakni dilakukannya pencatatanterhadap 543 danau dan 840 situ dan pendaftaran bagi 1.922 danau dan 184 situ.<ref>{{cite news |last= |first= |date=11 Oktober 2017 |title=Tiga Kementerian Sepakat Kerjasama Cegah Semakin Banyak Situ, Danau, Embung dan Waduk yang Hilang |url=https://putr.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/tiga-kementerian-sepakat-kerjasama-cegah-semakin-banyak-situ-danau-embung-dan-waduk-yang-hilang-97 |work=Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |location= |access-date=13 Juli 2022 }}</ref>
Sepekan setelahnya pada 20 Oktober 2017, Presiden [[Joko Widodo]] sempat menegur Sofyan mengenai pelaksanaan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat yang belum mencapai target,
Pada Desember 2017 sampai Januari 2018, terjadi kisruh mengenai pulau reklamasi di [[DKI Jakarta]]. Gubernur DKI Jakarta [[Anies Baswedan]] melayangkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan di pulau C, D dan G yang tertuang dalam Surat Nomor 2373/-1.794.2. Sofyan menanggapinya dengan penolakan pembatalan pada 12 Januari 2018, karena keputusan yang telah diterbitkan, jika dibatalkan akan menciptakan ketidakpastian hukum.<ref>{{cite news |last= |first= |date=13 Januari 2018 |title=Sofyan Djalil 'Tantang' Anies, Siapa Kuat?|url=https://m.merdekanews.co/read/1350/Sofyan-Djalil-Tantang-Anies-Siapa-Kuat |work=Merdeka News|location= |access-date=13 Juli 2022}}</ref>
Baris 151 ⟶ 152:
* Anggota, Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (1999–2000)
* Staf Ahli Menteri Negara Pendayagunaan BUMN bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM/Asisten Kepala Badan Pembina BUMN Bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM (Juni 1998-Februari 2000)
* Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, [[Bursa Efek Jakarta|PT Bursa Efek Jakarta]] (Maret 1998–Juni
* Konsultan, pada Asosiasi Modal Ventura Indonesia (AMVI); Brunei Investment Agency (BIA); Tabungan Wajib Perumahan TNI-AD (TWP-AD), dan lain-lain (1997)
* Konsultan/Narasumber persiapan go public pada berbagai perusahaan [[Garuda Indonesia|PT Garuda Indonesia]], [[Telkom|PT Telkom]], Pasaraya, Pupuk Kaltim, Bank Tata, SZS Consulting, Bank Jaya, dan lain-lain (1997)
* Peneliti/Konsultan, Centre for Policy and Implementation Studies (CPIS)-Departemen Keuangan, menangani berbagai proyek antara lain Kupedes/Simpedes untuk [[BRI]], Program Restrukturisasi [[BUMN]], Perdagangan Internasional dan Kerjasama Regional, dan lain-lain (1997)
* Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (2004–2007)
* Tim mediasi perundingan pemerintah RI dan GAM di Helsinki, Finlandia, (2004–2005)
Baris 164 ⟶ 166:
* Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI
* [[Dosen]], pada Program Pasca Sarjana [[Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran]] (2001–)
* Dosen, pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI (2000–)
Baris 213 ⟶ 215:
[[Kategori:Tokoh Aceh]]
[[Kategori:Tokoh dari Aceh Timur]]
[[Kategori:Politikus Minangkabau]]
[[Kategori:Menteri Koordinator Indonesia]]
[[Kategori:Menteri Kabinet Indonesia Bersatu]]
|