Upah minimum di Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Menambahkan beberapa peta, menghapus wikilink yang tidak perlu Tag: Suntingan visualeditor-wikitext |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 1:
'''Upah Minimum Provinsi '''(disingkat '''UMP)''' adalah [[upah minimum]] yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.<ref name=":0">{{Cite web |url=http://apindo.or.id/userfiles/regulasi/pdf/PERMENAKER_NO_7_TAHUN_2013_UPAH_MINIMUM_2014.pdf |title=Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimun |access-date=2014-11-17 |archive-date=2014-11-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20141129124439/http://apindo.or.id/userfiles/regulasi/pdf/PERMENAKER_NO_7_TAHUN_2013_UPAH_MINIMUM_2014.pdf |dead-url=yes }}</ref> Dahulu Upah Minimum Provinsi dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional Tingkat I.<ref>[http://www.portalhr.com/wp-content/uploads/data/pdfs/pdf_peraturan/1204259803.pdf Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum]</ref> Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.<ref name=":0" /> UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi [[Dewan Pengupahan Provinsi]].
Penetapan upah Honorer technical support, Komponen led dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula, Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei, dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) — dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum '''berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).'''
[[Berkas:Provincial monthly minimum wage in Indonesia (2024).svg|pus|700px|thumb|Peta Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2024]]
| |||