Kabupaten Ogan Komering Ulu: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 52:
Selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor GB/100/1950 tanggal 20 Maret 1950, ditetapkan batas-batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan ibu kota kabupaten di Baturaja. Sejalan dengan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 yang diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<ref name="SEJARAH"/>
Baturaja dahulu merupakan [[Kota administratif]]. Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak dikenal adanya kota administratif sehingga Kota Administratif (Kotif) Baturaja harus kembali sepenuhnya menjadi bagian dari Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sebelumnya sempat direncanakan untuk ditingkatkan statusnya menjadi sebuah Kota Otonom (Kotamadya).<ref>{{cite web|url=https://books.google.co.id/books?id=xXf3EAAAQBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=Prabumulih+,+Pagaralam+,+Lubuklinggau+,+Baturaja+,+dan+Singkawang&source=bl&ots=YqeX6cQLUo&sig=ACfU3U3Eze7tEbQFVHNH8pYaxSql2QERdw&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiq5tGglYCFAxVVTGwGHdd2Dcg4ChDoAXoECAIQAw#v=onepage&q=Prabumulih%20%2C%20Pagaralam%20%2C%20Lubuklinggau%20%2C%20Baturaja%20%2C%20dan%20Singkawang&f=false|title=Bombana dalam Sorotan Pers: Berita Proses Terbentuknya Kabupaten Bombana dan 11 Kotif yang memenuhi syarat administrasi untuk diproses menjadi kota (Kliping: Anton Ferdinan - Kendari Pos, Rabu 8 November 2000)|website=https://books.google.co.id/|accessdate=19 Maret 2024}}</ref> Namun rencana tersebut akhirnya dibatalkan menyusul adanya sebuah aspirasi masyarakat di Kabupaten OKU saat itu yang menginginkan terbentuknya Kabupaten OKU Timur dan OKU Selatan yang bertujuan demi terciptanya pemerataan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan.
Sesuai dengan semangat Otonomi Daerah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347), maka pada tahun 2003 Kabupaten OKU resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yakni:<ref name="SEJARAH"/>
| |||