Kebijakan luar negeri: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Fx Prayoga (bicara | kontrib) k Menambahkan beberapa pranala |
Fx Prayoga (bicara | kontrib) Menambahkan Contoh kebijakan luar negeri |
||
Baris 3:
Di beberapa negara, lembaga [[legislatif]] juga memiliki hak pengawasan yang cukup. Terdapat pengecualian, misalnya di [[Prancis]] dan [[Finlandia]], di mana [[kepala negara]] adalah yang bertanggung-jawab atas kebijakan luar negeri, sementara kepala pemerintahan bertanggung-jawab terutama pada hal yang berkaitan dengan kebijakan internal. Di [[Indonesia]] dan juga di [[Amerika Serikat]], kepala negara (yaitu [[Presiden]]) juga berfungsi sebagai [[kepala pemerintahan]].
== Contoh ==
Beberapa contoh dari kebijakan luar negeri adalah :
* Kebijakan [[Joko Widodo|Presiden Joko Widodo]] dalam pengembangan perdagangan dan investasi untuk memfokuskan pertumbuhan ekonomi [[Indonesia]] selama 10 tahun terakhir.
* Kebijakan Presiden [[George W. Bush|George Walker Bush]] dalam upaya untuk menguasai [[Timur Tengah]] baik secara ekonomis, politis, maupun strategis.
* Presiden [[Xi Jinping]] telah menganjurkan agar [[diplomat]] mengadopsi gaya yang berbeda dengan era sebelumnya agar era sekarang terkesan lebih tegas, yang umumnya dinyatakan sebagai [[diplomasi]] Prajurit Serigala.
{{politik-stub}}
[[Kategori:Hubungan internasional]]
| |||