Ekonomi transportasi: Perbedaan antara revisi

Ekonomi transportasi meliputi prinsip-prinsip analisis dan penerapan konsep ekonomi teknik dalam penggunaaan/pengoperasian moda transportasi, optimalisasi [[lalu lintas]] serta investasi pada [[infrastruktur]] transportasi termasuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi parameter-parameter [[biaya]] dan [[manfaat]], seperti biaya [[investasi]], [[operasi]] dan [[pemeliharaan]], [[nilai waktu]], [[biaya operasi kendaraan]], dan besaran ekonomi lainnya, memperhatikan aspek [[akuntansi]] yang perlu dilakukan dalam kajian infrastruktur transportasi, serta menerapkan beberapa metoda kajian kelayakan investasi.

 

Dalam perencanaan transportasi untuk memenuhi permintaan kebutuhan transportasi yang senantiasa meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi diperlukan pengembangan jalan, terminal, pelabuhan, pengaturan serta sarana untuk mendukung sistem transportasi yang efisien, aman dan lancar serta berwawasan lingkungan. Sistem transportasi yang efisien ini menggunakan pertimbangan ekonomi sebagai acuan dalam investasi sarana dan prasarana transportasi.

 

Pembiayaan proyek transportasi diperoleh dari dua sumber yaitu pemerintah dan swasta, sumber pendanaan pemrintah berasal dari anggaran pembangunan baik pusat maupun daerah, sedangkan pembiayaan dari swasta diperoleh dari pengguna sistem yang dibangun oleh swasta seperti pada [[jalan tol]].

Sumber pembiayaan/preservasi<ref>Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</ref> transportasi bisa diperoleh dari berbagai sumber<ref>Ekonomi transportasi [http://ekonomitransportasi.blogspot.com/]</ref> diantaranya:

*pajak bahan bakar, merupakan salah satu sumber pendapatan yang biasa digunakan diberbagai Negara didunia karena semakin banyak berjalan semakin banyak bahan bakar yang dipakai yang berarti semakin besar sumbangan terhadap dana transportasi.

*[[retribusi pengendalian lalu lintas]], merupakan suatu pungutan kepada masyarakat yang akan memasuki suatu kawasan (biasanya dipusat kota) dengan tujuan untuk mengurangi beban lalu lintas dikawasan yang dikendalikan itu. Sudah diterapkan diberbagai kota diantaranya Singapore, London, Stockholm dan beberapa kota lainnya.

*pajak kendaraan bermotor, merupakan pajak tahunan yang masuk ke kas daerah, di Indonesia pajak ini merupakan primadona pajak daerah. Walaupun itu pendapatan dari sektor transportasi masuknya adalah ke kas daerah.

Menurut Maman<ref>Maman Suhendra, Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur di Korea Selatan, [http://risikofiskal.blogspot.com/2008/07/kemitraan-pemerintah-swasta-dalam_11.html]</ref> kondisi infrastruktur Indonesia masih memprihatinkan. Untuk sektor jalan, panjang jaringan jalan rata-rata hanya 217 km per 1000 km2. Padahal, jalan merupakan infrastruktur transportasi utama Indonesia. Sektor jalan harus melayani lebih dari 84% total penumpang. Bahkan untuk pengangkutan barang, jalan melayani porsi sekitar 91,25% dari total muatan. Oleh karena itu peran serta swasta dalam pembangunan infrastruktur harus dimaksimalisasi.

 

*[[Retribusi pengendalian lalu lintas]]

*[[Kemacetan]]

*[[Logistik]]

 

{{reflist}}

 

* Masterplan Transportasi Logistik Gerbang Ekonomi Nasional Lebih Cerah [http://www.dephub.go.id/id/admin/upload-files/uploads/Edisi%207.pdf]

* Pemerintah rumuskan sistem transportasi pendukung ekonomi [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=41870:-pemerintah-rumuskan-sistem-transportasi-pendukung-ekonomi&catid=18&Itemid=95]