Negara Yahudi dan Demokratis: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 56:
Negara Israel bersifat demokratis dalam pengertian berikut: yang berdaulat adalah seluruh komunitas warga negara (dan hanya negara itu sendiri), tanpa memandang asal etnis dan negaranya. Pada hakekatnya karakter negara sebagai negara demokrasi diwujudkan dalam dua prinsip dasar: yang pertama adalah pengakuan terhadap martabat man qua man, dan yang kedua, yang berasal dari prinsip pertama, adalah pengakuan terhadap nilai-nilai kesetaraan. dan toleransi. Pengaturan mengenai pemilu yang bebas dan setara , pengakuan terhadap hak asasi manusia , termasuk martabat dan kesetaraan , pemisahan kekuasaan , supremasi hukum , dan peradilan yang independen , semuanya diambil dari prinsip-prinsip ini. Prinsip dasar demokrasi mensyaratkan perlakuan yang sama terhadap semua orang yang termasuk sebagai warga negara, tanpa memandang afiliasi etnis, agama, budaya, dan bahasa mereka.<ref name=IDI>[https://en.idi.org.il/media/6361/constitutionbyconsensus_draft.pdf Constitution by Consensus], proposed by the Israel Democracy Institute.</ref></blockquote>
IDI menyimpulkan bahwa "definisi Israel sebagai 'negara Yahudi' tidak bertentangan dengan definisinya sebagai 'negara warga negaranya'. Meskipun Negara adalah Yahudi dalam kerangkanya, realisasi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang-orang Yahudi terjamin dan identitasnya dilindungi dan dikembangkan, namun kedaulatannya terletak pada komunitas warga negaranya, termasuk komunitas non-Yahudi.”<ref
Batasan definisi "negara Yahudi dan demokratis" menjadi wacana publik di Israel, dalam konteks hubungan antara negara dan pemerintah. Sudah pada tahun 1994, muncul pertanyaan apakah Pemerintah Israel (yaitu Kabinet) diizinkan untuk membatasi impor daging Non-Kosher , meskipun ada Undang-Undang Dasar: Kebebasan Pekerjaan. Awalnya, Pengadilan Tinggi Israel memutuskan bahwa pemerintah tidak diizinkan membatasi impor daging non-Kosher. Namun, setelah Knesset mengesahkan beberapa amandemen undang-undang dasar, batasan tersebut dimasukkan.
| |||