Guilherme dos Santos: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
PeragaSetia (bicara | kontrib) kTidak ada ringkasan suntingan |
PeragaSetia (bicara | kontrib) kTidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 48:
== Keterlibatan dalam kekerasan politik sebagai Bupati ==
Sebagai bupati, dia berperan penting dalam membangun kekuatan [[Milisi pro-Indonesia di Timor Leste|milisi pro-integrasi]] dan mengorganisir berbagai tindakan kekerasan yang mereka lakukan guna memastikan kemenangan kaum pro-otonomi dalam [[Referendum kemerdekaan Timor Leste 1999|referendum]] yang diadakan oleh [[Perserikatan Bangsa-Bangsa|PBB]] pada tahun 1999.{{sfn|Timor-Leste, Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi |2010|2010}p=|p=3080}} Dos Santos memerintahkan beberapa pejabat pembantunya untuk memberi dukungan material terhadap milisi. Beberapa di antaranya adalah Manuel Gama (Kabag Keuangan Kabupaten Bobonaro), Jose Monis da Cruz (Kabag Pembangunan), dan Antonio Mendonça (Asisten Bupati I). Sebagian yang lain, seperti [[Leonito Martins]], seorang Bernardino, dan seorang João (alias Laho), menjadi anggota langsung dari milisi [[:de:Dadarus_Merah_Putih|Dadurus Merah Putih]] (DMP).<ref name=":0" />
Selain itu, Dos Santos juga secara rutin mengalihkan dana dari anggaran sosial dan pembangunan kabupaten kepada para pemimpin [[Forum Persatuan, Demokrasi dan Keadlian]] (FPDK), sebuah organisasi sayap politik dari para milisi pro-integrasi. Dia sering menghadiri berbagai rapat tertutup untuk ikut mengambil keputusan mengenai kebijakan milisi.<ref name=":0" />
Baris 60:
Pada tanggal 10 Agustus, dia ikut memimpin rapat di kantor bupati untuk memutuskan bagaimana milisi akan bereaksi terhadap kekalahan Indonesia dalam kotak suara. Juga hadir dalam rapat tersebut Letkol Kav [[Burhanuddin Siagian]] (Komandan Kodim di Bobonaro), Lettu Inf Sutrisno, [[João da Costa Tavares]], dan [[Jorge da Silva Tavares]], serta semua kepala desa dan pemimpin milisi. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa milisi akan mencoba memancing reaksi [[Falintil]], sehingga milisi dapat dimobilisasi untuk membunuh pendukung kemerdekaan. Dos Santos dan [[João da Costa Tavares|Tavares]] menyarankan pembuatan daftar pendukung kemerdekaan, Burhanuddin mengatakan bahwa dia akan bantuan senjata untuk membunuh mereka.<ref name=":0" />
Menjelang pemungutan suara pada tanggal 30 Agustus 1999, ia memperparah masalah pengungsi yang sudah akut dengan memaksa masyarakat di Bobonaro untuk melarikan diri ke [[Atambua]]. Dia mengatakan bahwa itu lebih baik daripada menghadapi konsekuensi yang akan terjadi jika kelompok pro-kemerdekaan memenangkan referendum. Untuk memfasilitasinya, pihak kabupaten akan menyediakan fasilitas transportasi. Sebagai penekanan, Dos Santos dengan angkuhnya mengatakan bahwa dia "memiliki banyak uang" sehingga dapat tinggal di mana saja, tak seperti warganya yang "tidak punya uang". Milisi di Bobonaro juga mengancam akan
Selain itu, dia juga menghambat proses registrasi untuk pemungutan suara dengan memerintahkan [[Kepolisian Negara Republik Indonesia|polisi]], [[Tentara Nasional Indonesia|tentara]], dan milisi di Bobonaro untuk memaksa pemilih agar tidak memberikan surat baptis mereka seperti yang diminta oleh PBB. Sebagai bupati, dia juga mengimbau warganya untuk tidak tidak berpartisipasi dalam pendaftaran, sebab dia sendiri tidak akan ikut serta.<ref name=":0" /> Selain itu, Dos Santos juga berencana untuk memboyong pemilih secara ilegal dari Timor Barat. Dalam rapat pemerintah daerah (Pemda) Bobonaro pada tanggal 22 Juli 1999, dia menyampaikan berencana untuk memboyong sekitar 10.000 pemilih dari [[Atambua]] dengan maksud memenangkan kelompok pro-otonomi.<ref>{{Cite news|date=28 Juli 1999|title=Calon Pemilih Dicari di Daerah Sebelah|url=https://www.mail-archive.com/siarlist@minipostgresql.org/msg01680.html|work=MateBEAN|access-date=20 Mei 2024}}</ref> Hal ini menyebabkan Kepala Eksekutif [[UNAMET]], [[:en:Ian_Martin_(UN_official)|Ian Martin]], mengajukan keluhan secara tertulis kepada kepala satuan tugas Indonesia, [[Agus Tarmidzi]], pada tanggal 19 Agustus bahwa Dos Santos selaku bupati dan Letkol [[Burhanuddin Siagian]] selaku Dandim Bobonaro "secara efektif telah menentang kebijakan Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan kondisi dasar untuk konsultasi dengan rakyat".<ref name=":0" />
| |||