Lelang: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 29:
== Jenis Lelang ==
=== Lelang Eksekusi ===
Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan Barang berdasarkan putusan/penetapan pengadilan, dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan/penetapan pengadilan, atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Terdiri dari:
Lelang Eksekusi adalah lelang yang dilakukan guna pelaksanaan titel eksekutorial, termasuk dalam lelang eksekusi ini adalah lelang pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi pengadilan, lelang harta pailit, lelang eksekusi hak tanggungan, lelang aset fiducia, lelang eksekusi barang rampasan kejahatan, lelang barang yang tidak dikuasai/dikuasai negara, lelang eksekusi PUPN, lelang eksekusi pajak, dan lainnya. Contoh:
*a. Lelang Eksekusi benda sitaan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
*b. Lelang Eksekusi pengadilanbenda sitaan pajak;
*c. Lelang Eksekusi pajakbenda sitaan pengadilan;
*d. Lelang Eksekusi hartaobjek pailithak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Rak Tanggungan;
*e. Lelang Eksekusi Pasalobjek 6fidusia Undang-Undangsesuai HakPasal Tanggungan29 (UUHT)Undang�Undang (Jaminan BankFidusia; atas Kredit Macet);
*f. Lelang Eksekusi bendabarang sitaangadai; Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
*g. Lelang Eksekusi jaminanharta fidusiapailit;
*h. Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dancukaidan cukai;
*l. Lelang Eksekusi barang temuan;
*j. Lelang Eksekusi gadaibarang rampasan;
*k. Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasaluntuk 18pemenuhan ayatpidana (2)uang Undang-Undangpengganti Nomoratau 31pidana Tahundenda; 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
*1. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang�Undang Hukum Acara Pidana;
*m. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
*n. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
*o. Lelang Eksekusi barang bukti sitaan yang berasal dari penanganan tindak pidana kehutanan sesuai Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
*p. Lelang Eksekusi benda sitaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Pasal 47A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; dan
*q. Lelang Eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
=== Lelang Noneksekusi Wajib ===