Soedjono AJ: Perbedaan antara revisi

Soedjono diangkat menjadi [[Daftar Wali Kota Yogyakarta|Wali Kota Yogyakarta]] pada bulan Januari 1966, menggantikan [[Soedarisman Poerwokoesoemo]]. Selain menjadi wali kota, dia juga merangkap sebagai ketua Fraksi [[Partai Golongan Karya|Golongan Karya]] di [[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta|DPRD DIY]] setidaknya per bulan Oktober 1966.<ref>{{Cite journal|last=Janti|first=Nur|date=2017|title=Eksistensi Perempuan di DPRD DIY 1956-1982|url=https://journal.student.uny.ac.id/index.php/ilmu-sejarah/article/view/9314|journal=Mozaik|volume=2|issue=4|pages=512-533}}</ref> Salah satu langkah pertama yang dilakukannya sebagai wali kota adalah memperingatkan pengurus [[Kelenteng Fuk Ling Miau]] untuk memperbaiki kondisi kelenteng yang terpuruk, sebab kelenteng akan diambilalih oleh pemerintah daerah jika dibiarkan tidak terurus. Peristiwa tersebut mengilhami pembentukan sebuah yayasan untuk mengelolanya.<ref>{{Cite journal|last=Tempo|date=1977|title=Seksi Buddhis Klenteng Gondomanan|url=https://books.google.co.id/books?newbks=1&newbks_redir=0&id=2tATAQAAMAAJ&dq=%22soedjono+ay%22&focus=searchwithinvolume&q=%22klenteng%22|journal=Tempo|volume=6|pages=11}}</ref>

 

 

Walau demikian, dirinya tidak lepas dari kontroversi. Salah satu kebijakannya yang kontroversial ialah pemugaran [[Jalan Malioboro]] yang dimulai pada tahun 1973. Rencana pemugaran tersebut melibatkan arsitek dari Fakultas Teknik [[Universitas Gadjah Mada|UGM]] dan beberapa instansi lain seperti [[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah|Bappeda]] (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) DIY. Rencana pemugaran tersebut meliputi berbagai hal, seperti penataan ulang ruas jalan sehingga memberi ruang lebih bagi pedagang kaki lima, pembuatan jalur pemisah yang ditanami [[Arecaceae|pohon palm]], dan pembangunan air mancur pada ujung selatan jalan.{{sfn|Pusat Data dan Analisa Tempo|2020|p=20}}{{sfn|Pusat Data dan Analisa Tempo|2020|p=30}}