Adhy Karyono: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Membalikkan revisi 25927683 oleh 182.0.224.117 (bicara) Tag: Pembatalan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
Baris 32:
| footnotes =
}}
''' Adhy Karyono''', [[Sarjana|A.Ks.]], [[Magister|M.A.P.]] ({{lahirmati|[[Kota Cirebon|Cirebon]], [[Jawa Barat]]|7|4|1971}}) adalah seorang birokrat yang menjabat sebagai [[Daftar Gubernur Jawa Timur|Penjabat Gubernur Jawa Timur]] sejak 16 Februari 2024 untuk menggantikan [[Khofifah Indar Parawansa]], yang melantiknya sebagai sekretaris daerah [[Jawa Timur|Provinsi Jawa Timur]] di [[Grahadi|Gedung Negara Grahadi Surabaya]] pada 15 Juli 2022.<ref name=":0">{{cite
Adhy dilantik sebagai sekda provinsi Jatim berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/TPA Tahun 2022 mengenai pemberhentian dan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) di lingkungan Pemerintah Provinsi [[Jawa Timur]].<ref>{{cite
== Kehidupan personal ==
Baris 45:
== Kontroversi ==
Kontroversi muncul ketika tiga nama, termasuk Adhy Karyono, masuk dalam kandidat Calon Sekdaprov Jatim bersama dua pejabat internal pemprov Jatim lainnya. Meskipun Adhy dijadwalkan akan dilantik, banyak aktivis Jatim menolaknya karena terlibat dalam aliran dana kontroversial sebesar Rp550 juta dalam kasus Bansos Covid-19, meski uang tersebut akhirnya dikembalikan ke [[KPK]] pada 25 November 2020. Meski rencana demo penolakan telah beredar, aksi tersebut akhirnya dibatalkan dan ditunda hingga Rabu, dengan alasan adanya dugaan penunggangan aksi oleh elemen lain. Demo yang direncanakan oleh Aliansi Aksi Bersama Rakyat-Mahasiswa dan Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia (ILMISPI) tidak terjadi.<ref>{{cite
Adhy pernah bertugas di Kemensos saat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terjerat kasus korupsi bantuan sosial bansos Covid-19 oleh KPK. Menurut Pahala, kejanggalan yang terdapat dalam hasil klarifikasi LHKPN Adhy tidak terkait dengan jabatannya sebagai sekda pemprov Jawa Timur, melainkan posisinya sebagai pejabat di [[Kemensos]].<ref name=:"1"></ref> Pahala belum menjelaskan secara perinci mengenai kejanggalan yang ditemukan dalam LHKPN milik Adhy. Ia hanya menyebut bahwa, selain Adhy, beberapa pejabat lainnya juga telah dipanggil untuk menjelaskan laporan kekayaan mereka dan saat ini sedang diselidiki.{{sfn|Erik Purnama Putra|Flori Anastasia Sidebang|p=1}} Data terakhir kekayaan Adhy yang dilaporkan dalam LHKPN KPK pada Mei lalu terkait dengan perannya sebagai Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial di Kemensos.<ref name=:"1"></ref>
| |||