Hukum Nürnberg: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 1:
[[File:RGBL I 1935 S 1145.jpg|thumb|upright=1.2|Halaman depan [[surat kabar pemerintah|lembaran negara]] Jerman ''[[Reichsgesetzblatt]]'' yang mengumumkan Hukum Nürnberg, diterbitkan pada 16 September 1935 (RGBl. I No. 100)]]
{{Bilah sisi diskriminasi|state=collapsed}}
'''Hukum Nürnberg''' ({{lang-de|link=no|Nürnberger Gesetze}}, {{IPA-de|ˈnʏʁnbɛʁɡɐ ɡəˈzɛtsə|pron|De-Nürnberger Gesetze.ogg}}) adalah
Sehubungan dengan kebijakan luar negeri Nazi, penegakan hukum tersebut baru dimulai setelah penyelenggaraan [[Olimpiade Musim Panas 1936]] di [[Berlin]]. Setelah [[Kebangkitan Adolf Hitler|berkuasanya Hitler]] pada tahun 1933, Nazi mulai menerapkan kebijakan antisemit, termasuk membentuk ''[[Volksgemeinschaft]]'' (paguyuban rakyat) berdasarkan ras. [[Kanselir Jerman|Kanselir]] dan ''[[Führer]]'' (pemimpin) Partai Nazi, [[Adolf Hitler]], menitahkan [[Pemboikotan Nazi terhadap bisnis Yahudi|pemboikotan nasional terhadap bisnis Yahudi]] pada tanggal 1 April 1933, dan mengesahkan [[Undang-Undang Pemulihan Kepegawaian Negeri Profesional]] pada 7 April. Undang-undang tersebut melarang [[Ras Arya|ras non-Arya]] bekerja di sektor hukum, pegawai negeri, serta tidak diperbolehkan mengajar di sekolah menengah dan universitas. Buku-buku yang dianggap tidak mencerminkan Jerman, termasuk karangan penulis Yahudi, dimusnahkan dalam aksi [[Pembakaran buku Nazi|pembakaran buku nasional]] pada tanggal 10 Mei 1933. Warga Yahudi diusik dan dizalimi secara keji. Mereka terus-terusan ditindas, dilucuti haknya sebagai warga negara dan warga sipil, dan akhirnya dilenyapkan sepenuhnya dari masyarakat Jerman.
Baris 21:
===Undang-Undang Gipsi===
Kantor Pusat Pemberantasan Gipsi didirikan tahun 1929 pada masa Republik Weimar.{{sfn|Hilberg|2003|p=1070}} Pada bulan Desember 1938, ''[[Reichsführer-SS]]'' [[Heinrich Himmler]] mengeluarkan perintah untuk "memerangi wabah Gipsi". [[Orang Romani]] digolongkan berbeda lantaran karakteristik rasialnya, bukan lantaran perilaku antisosial sebagaimana digolongkan oleh pemerintah sebelumnya.{{sfn|McGarry|2010|p=21}} Pekerjaan tersebut diteruskan oleh [[Robert Ritter]] dari biro Kebersihan Rasial dan Penduduk Kementerian Kesehatan. Pada tahun 1942, ia menggolongkan Gipsi pada skala ZM+, ZM tingkat pertama dan kedua, dan ZM- untuk menguraikan semakin berkurangnya kemurnian darah Romani.{{sfn|Hilberg|2003|pp=1070–1071}} Penggolongan tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat diklasifikasikan sebagai orang Romani dan tunduk pada undang-undang anti-Romani jika memiliki dua buyut yang berdarah Romani.{{sfn|Wolfe|2014|p=96}} Menurut Kementerian Dalam Negeri, "permasalahan Gipsi" tidak bisa diatasi dengan pemukiman paksa atau pemenjaraan di Jerman. Oleh sebab itu, Nazi menyiapkan rancangan "Undang-Undang Gipsi" yang tujuannya untuk melengkapi dan mendampingi Hukum Nürnberg. Rancangan undang-undang tersebut menganjurkan agar seluruh orang Romani diidentifikasi dan didaftarkan, kemudian [[Antiziganisme|disterilisasi dan diusir]] dari Jerman. Pada tahun 1938, petugas kesehatan masyarakat diperintahkan untuk mendaftarkan semua orang Romani dan ''Mischlinge'' Romani.{{sfn|Grenville|2002|p=320}} Meski Himmler berniat memberlakukan undang-undang tersebut, yang menurutnya akan mencegah "pencampuran darah lebih lanjut dan bisa mengatasi semua persoalan paling mendesak berkaitan dengan keberadaan Gipsi di ruang hidup bangsa Jerman",{{sfn|Burleigh|Wippermann|1991|p=121}} Nazi tidak pernah mengesahkan "Undang-Undang Gipsi".{{sfn|USHMM, "Sinti and Roma"}} Pada bulan Desember 1942, Himmler memerintahkan agar semua orang Romani dikirim ke kamp konsentrasi Nazi.{{sfn|McGarry|2010|p=21}}
==="Permasalahan Yahudi"===
{{Antisemitisme}}[[File:Bundesarchiv B 145 Bild-P049500, Berlin, Aufmarsch der SA in Spandau.jpg|thumb|SA memiliki hampir tiga juta anggota pada awal 1934.{{sfn|Evans|2005|p=22}}]]
Sehubungan dengan kekecewaan terhadap para pimpinan Partai Nazi yang berjanji akan melenyapkan keberadaan Yahudi dari masyarakat Jerman, para anggota SA melampiaskan kekesalannya kepada minoritas Yahudi. Laporan [[Gestapo]] pada awal 1935 mengungkapkan bahwa anggota awam Partai Nazi hendak memberlakukan solusi bagi "[[Permasalahan Yahudi]]... dimulai dari bawah yang kemudian harus diikuti oleh pemerintah".{{sfn|Kershaw|2008|p=340}} Penyerangan, perusakan, dan pemboikotan terhadap Yahudi, yang dihentikan sementara oleh pemerintah Nazi pada tahun 1934, meningkat kembali pada tahun 1935 di tengah kampanye propaganda yang disetujui oleh kepala pemerintahan.{{sfn|Kershaw|2008|p=340}} Kebanyakan pihak yang bukan anggota partai mengabaikan pemboikotan tersebut dan menentang adanya kekerasan lantaran mengkhawatirkan keselamatannya sendiri.{{sfn|Kershaw|2008|p=341}} Sejarawan Israel [[Otto Dov Kulka]] berpendapat bahwa ada perbedaan pandangan antara ''[[Alter Kämpfer|Alte Kämpfer]]'' (anggota lama partai) dengan masyarakat umum, tetapi orang Jerman yang tidak aktif secara politik pun mendukung diberlakukannya undang-undang antisemit baru yang lebih ketat pada tahun 1935.{{sfn|Marrus|2000|pp=92–93}} Permasalahan tersebut kemudian ditetapkan sebagai persoalan negara akibat makin gencarnya hasutan antisemit.{{sfn|Kershaw|2008|p=342}}
Menteri Dalam Negeri [[Wilhelm Frick]] mengumumkan pada tanggal 25 Juli bahwa undang-undang yang melarang pernikahan antara orang Yahudi dan non-Yahudi akan segera diberlakukan, dan menganjurkan agar pencatat pernikahan tidak mengeluarkan surat keterangan bagi pernikahan semacam itu untuk sementara waktu. Rancangan undang-undang tersebut juga menyerukan larangan pernikahan bagi orang-orang berpenyakit keturunan.{{sfn|Longerich|2010|pp=57–58}}
[[Hjalmar Schacht]], Menteri Ekonomi dan presiden ''[[Reichsbank]]'', mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ''Alte Kämpfer'' dan SA karena berdampak buruk terhadap perekonomian.{{sfn|Kershaw|2008|p=342}} Tindak kekerasan tersebut juga memperburuk reputasi Jerman di kalangan internasional.{{sfn|Gordon|1984|p=122}} Oleh sebab itu, Hitler memerintahkan anggota partainya untuk menghentikan "tindakan main hakim sendiri" terhadap Yahudi Jerman pada tanggal 8 Agustus 1935, dan Frick mengancam akan mengambil tindakan hukum bagi anggota Partai Nazi yang tidak mengindahkan perintah tersebut.{{sfn|Kershaw|2008|p=342}} Menurut pandangan Hitler, undang-undang antisemit baru harus segera diberlakukan demi menenangkan orang-orang radikal di dalam partai yang terus-terusan melakukan tindak kekerasan untuk meniadakan keberadaan Yahudi dari kehidupan masyarakat Jerman.{{sfn|Gordon|1984|p=122}} Konferensi menteri diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 1935 untuk membahas permasalahan tersebut. Hitler menentang metode kekerasan lantaran berdampak buruk terhadap perekonomian dan bersikeras bahwa masalah tersebut harus diselesaikan melalui pengesahan undang-undang baru.{{sfn|Kershaw|2008|p=343}} Undang-undang baru tersebut menurutnya harus mengatur mengenai pernikahan untuk mencegah "pencemaran ras", pencabutan kewarganegaraan Yahudi Jerman, dan undang-undang yang melarang keikutsertaan Yahudi dalam perekonomian.{{sfn|Longerich|2010|p=59}}
===Peristiwa di Nürnberg===
[[File:Bundesarchiv Bild 183-2004-0312-505, Nürnberg, Reichsparteitag, Grundstein Kongreßhalle.jpg|Petinggi Partai Nazi pada [[Pertemuan akbar Nürnberg|Rapat Akbar Nürnberg]] 1935|thumb|left]]
Rapat akbar tahunan ketujuh Partai Nazi diadakan di Nürnberg dari tanggal 10 sampai 16 September 1935.{{sfn|Friedländer|2009|p=45}} Hitler memutuskan bahwa rapat tersebut akan menjadi kesempatan baik untuk memperkenalkan undang-undang anti-Yahudi yang telah lama ditunggu.{{sfn|Evans|2005|p=543}} Dalam pidatonya tanggal 12 September, dokter terkemuka Nazi, [[Gerhard Wagner]], mengumumkan bahwa pemerintah akan segera memperkenalkan "undang-undang untuk melindungi kemurnian darah Jerman".{{sfn|Kershaw|2008|p=344}} Keesokan harinya, Hitler memanggil [[Reichstag (Jerman Nazi)|''Reichstag'']] untuk bertemu di Nürnberg pada tanggal 15 September, hari terakhir rapat akbar tersebut.{{sfn|Evans|2005|p=543}} Hitler lantas berbicara dengan [[Hans Pfundtner]], [[Sekretaris Negara]] di Kementerian Dalam Negeri Reich, dan [[Wilhelm Stuckart]], seorang Penasihat Menteri. Ia memerintahkan mereka berdua untuk merancang undang-undang yang melarang hubungan seksual atau pernikahan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Keduanya kemudian memanggil {{interlanguage link|Franz Albrecht Medicus|de}} dan [[Bernhard Lösener]] dari Kementerian Dalam Negeri ke Nürnberg untuk membantu penyusunan undang-undang tersebut. Kedua pria tersebut tiba di Nürnberg pada tanggal 14 September.{{sfn|Kershaw|2008|pp=344–345}} Malam itu, Hitler kembali memerintahkan mereka untuk menyiapkan rancangan undang-undang kewarganegaraan Reich yang harus sudah siap pada esok pagi.{{sfn|Longerich|2010|p=59}} Hitler menganggap bahwa rancangan awal Undang-Undang Keturunan terlalu toleran. Kira-kira tengah malam, Frick kembali membawa empat rancangan undang-undang baru yang berbeda-beda penegakan sanksinya. Hitler memilih versi yang paling toleran tetapi membiarkan ketentuan penggolongan Yahudi tetap samar.{{sfn|Kershaw|2008|pp=345–346}} Hitler mengungkapkan bahwa undang-undang tersebut adalah "upaya penyelesaian masalah secara hukum, dan jika terbukti gagal, akan dipercayakan oleh undang-undang kepada Partai Sosialis Nasional untuk diselesaikan secara jelas".{{sfn|Longerich|2010|p=60}} [[Kementerian Pencerahan Rakyat dan Propaganda Reich|Menteri Propaganda]] [[Joseph Goebbels]] melarang penyiaran pengesahan undang-undang tersebut melalui radio, dan memerintahkan agar media Jerman tidak memberitakannya sampai ada keputusan mengenai tata cara penerapan undang-undang tersebut.{{sfn|Mommsen|1989|p=225}}
== Isi ==
| |||