Kerajaan Wajo: Perbedaan antara revisi

{{lihat pula|Suku Bugis}}

===Hak-hak dan hierarki sosial===

Sejarawan [[Anthony Reid]] berpendapat bahwa Wajo memiliki bukti paling kuat untuk pelembagaan hak-hak kebebasan bila dibandingkan dengan masyarakat pra-modern Asia manapun.{{sfnp|Reid|2016|p=313}}{{efn|Kutipan asli: "{{lang|en|[''Wajo''] ''offers more evidence than any other pre-modern Asian society so far analysed for institutionalised freedoms'' [...]}}"{{sfnp|Reid|2016|p=313}}}} Naskah-naskah Wajo selalu menekankan bahwa "orang-orang Wajo itu merdeka", dan bahwa tuan mereka hanyalah hukum adat yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Prinsip {{lang|bug|''ammaradékangeng''}} atau 'kemerdekaan' di Wajo mencakup, antara lain: jaminan keselamatan pribadi dan [[hak milik|kepemilikan]], akses terhadap [[keadilan]], serta [[kebebasan berbicara|kebebasan untuk berpendapat]], [[kebebasan bergerak|bergerak]], dan [[kebebasan berkontrak|membuat kontrak]].{{sfnp|Reid|1998|p=148}}{{sfnp|Abidin|1985|pp=433, 447–448}}{{sfnp|Henley|Caldwell|2019|p=247}}{{sfnp|Pelras|1971|pp=174–175}} Sumber-sumber Wajo menyebutkan bahwa hak-hak kemerdekaan ini adalah adat turun-temurun yang sudah demikian adanya,{{sfnp|Wellen|2014|p=28}} sehingga seorang {{lang|bug|''arung matoa''}} sekalipun tidak boleh menentangnya. Ketika seorang {{lang|bug|''arung matoa''}} dilantik, ia juga mesti bersumpah untuk menjaga hak-hak ini.{{sfnp|Pelras|1971|pp=174–175}}{{sfnp|Reid|1998|pp=148–149}} Walaupun begitu, hak-hak "kemerdekaan" ini memiliki batasan dan tidak berlaku sepenuhnya bagi seluruh masyarakat Wajo. Kalangan budak tidak memiliki hak yang sama dengan kalangan orang merdeka, apalagi kalangan ningrat.{{sfnp|Lineton|1975a|pp=87, 121}}{{sfnp|Pelras|1971|p=185}}