Revisi per 5 Oktober 2009 10.20 sunting -iNu- (bicara \| kontrib) 31.616 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 18 Oktober 2009 04.10 sunting balikkan 125.163.5.134 (bicara) Tidak ada ringkasan suntingan Revisi selanjutnya →
Baris 1: {{tentang\|menteri yang memimpin Kementerian Negara di Indonesia\|jabatan menteri secara umum\|Menteri}} {{wikisource\|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008}} '''Menteri negara''' ~~adalah~~atau [[~~menteri~~Menteri]] adalah merupakan anggota dalam [[kabinet (pemerintahan)\|kabinet]] [[pemerintah]] [[Indonesia]] yang memimpin [[kementerian\|Kementerian Negara]] ~~dengan~~(''lihat pula'': penjelasan pasal 27 [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008\|UU 39 Tahun 2008]] disebutkan nomenklatur "kementerian yang berlaku selama ini, seperti Departemen dan Kementerian Negara", diakui berdasarkan undang-undang ini dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya kementerian berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. == Bidang == Baris 23 ⟶ 24: * Urusan perumahan * Urusan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal Setiap urusan pemerintahan tidak harus dibentuk dalam satu kementerian negara tersendiri. Baris 46 ⟶ 48: * Pelaksana: [[Deputi (menteri negara)\|Deputi]] * Pengawas: [[Inspektorat (menteri negara)\|Inspektorat]] Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu sedangkan jabatan Wakil Menteri adalah jabatan karir dan bukan merupakan anggota kabinet. == Lihat pula ==

Menteri negara: Perbedaan antara revisi