Revisi per 28 Juli 2024 03.49 sunting Tuama Minahasa (bicara \| kontrib) 238 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler ← Revisi sebelumnya		Revisi per 28 Juli 2024 03.49 sunting balikkan Tuama Minahasa (bicara \| kontrib) 238 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Revisi selanjutnya →
Baris 48: == Sepak Terjang == === Pisah Brigade dari GMIM pasca Kongres Minahasa Raya 1 === Kondisi sosial politik di Indonesia pasca reformasi memperlihatkan kecenderungan menguatnya sentimen identitas primordial. menjelaskan bahwa usaha Islamisasi sejak periode 1990-an menemui puncaknya di era pasca reformasi. Selain konflik komunal, contoh Islamisasi yang terjadi pasca reformasi adalah usaha penambahan tujuh kata dalam amandemen konstitusi. menguatnya sentimen identitas primordial yang demikian menjadi momen negosiasi posisi kelompok etnis dalam sebuah negara-bangsa. Salah satu kelompok etnis yang terlibat dalam proses “negosiasi” ini adalah kelompok etnis Minahasa melalui pelaksanaan KMR I pada tahun 2000. KMR I hadir sebagai respons atas wacana pengembalian tujuh kata dari piagam Jakarta ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang digulirkan oleh politisi dari kelompok partai berbasis Islam. Wacana penambahan tujuh kata ini menyebabkan keminahasaan yang berkelindan dengan identitas Kristen menjadi berbeda dan rentan “dipinggirkan” melalui agenda Islamisasi dalam skala nasional. Elit GMIM dinilai oleh Karim (2020) mampu merespons hal tersebut melalui peran diskursif untuk menggagalkan Islamisasi yang diupayakan oleh elit politik di Jakarta. Melalui peristiwa KMR I, GMIM mampu untuk mewakilkan respons komunitas Minahasa-Kristen atas perubahan sosial yang terjadi pasca reformasi. Kosel (2010) dan Karim (2020) mepandang momen KMR I sebagai awal kehadiran BM dalam bentuk seksi keamanan. Karim (2020) bahkan lebih spesifik menjelaskan kehadiran Permesta secara simbolik dapat dirasakan melalui kehadiran BM. Akan tetapi, studi terdahulu hanya menunjukkan keterlibatan BM dalam KMR I. BM dalam kerangka kerja GMIM selama KMR I melalui kontrol elit GMIM itu sendiri, seperti Pnt. (Penatua) Marhany Pua dan Dolfie Maringka sebagai Tonaas Wangko atau ketua umum BM. Namun, pengamatan tersebut tidak mampu memindai momen KMR I dan setelahnya sebagai awal berpisahnya BM dari GMIM. Momen KMR I justru menjadi kesempatan bagi BM untuk menilai dan memanfaatkan titik keterbatasan GMIM. Indikator keberhasilan dari peran diskursif GMIM yang diuji oleh kelompok kecil bernama BM saat itu adalah kemampuannya menjaga keamanan komunitas Minahasa-Kristen dari konflik komunal di beberapa lokasi, salah satunya Poso. Walaupun momen KMR I berakhir dengan keberhasilan GMIM dalam menjaga komunitas Minahasa-Kristen di tengah upaya Islamisasi melalui jalur parlementer (Karim, 2020), namun di sisi lain, peran diskursif GMIM tidak cukup kuat untuk menjaga komunitas Minahasa-Kristen dari dampak langsung konflik komunal. Peran diskursif GMIM tidak mampu membendung dampak dari konflik Poso pertama dan kedua yang memakan banyak korban dari kelompok Kristen (Aragon, 2001; Aditjondro, 2004). Karena itu, tidak mengherankan jika salah seorang tona’as, Deany Keintjem, di kediamannya pada tanggal 29 Desember 2019 turut menegaskan bahwa: “Torang dari pertama memang beda dengan dorang gereja-gereja sama deng itu PGI. Dorang itu cuma salaman deng senyum-senyum di TV, konferensi pers, kong abis itu apa? Torang mo ibadah tetap susah. Nyanda guna.” “(Kami sejak awal memang berbeda [cara kerja] dengan gereja-gereja seperti contohnya PGI [Persatuan Gereja-gereja Indonesia]. Mereka hanya bersalaman dan senyum di depan TV, tapi setelah itu apa? Kita [orang Kristen] mau ibadah tetap susah. Tidak berguna).” Penilaian ini menunjukkan kegagalan gereja, khususnya GMIM, dari sudut pandang kelompok BM dalam menjaga keminahasaan di tengah konflik. Karena itu, peristiwa KMR I dapat dipertimbangkan sebagai momen awal BM dalam mengajukan ketidaksepakatan atas dominasi cara kerja diskursif GMIM. Ketidaksepakatan ini diikuti dengan berpisahnya BM dari GMIM yang dianggap terbatas dalam melindungi kelompok Minahasa-Kristen. Pemisahan ini juga terlihat melalui terbentuknya jejaring dan elit baru yang mampu untuk menentukan sikap BM pasca KMR I. Jabatan Tona’as Wangko yang sebelumnya diketuai oleh Dolfie Maringka telah tergantikan oleh Dicky Maengkom pasca KMR I dilaksanakan.

Brigade Manguni: Perbedaan antara revisi