Hukum Nürnberg: Perbedaan antara revisi

'''Hukum Nürnberg''' ({{lang-de|link=no|Nürnberger Gesetze}}, {{IPA-de|ˈnʏʁnbɛʁɡɐ ɡəˈzɛtsə|pron|De-Nürnberger Gesetze.ogg}}) adalah serangkaian undang-undang [[Antisemitisme|antisemit]] dan [[Rasisme|rasis]] yang disahkan oleh [[Jerman Nazi]] pada tanggal 15 September 1935 dalam rapat khusus [[Reichstag (Jerman Nazi)|''Reichstag'']] sewaktu [[pertemuan akbar Nürnberg|pertemuan akbar]] [[Partai Nazi]] di [[Nürnberg]]. Dua aturan yang disahkan adalah Undang-Undang Perlindungan Keturunan dan Kemuliaan Jerman, yang melarang bangsa Jerman [[Rassenschande|menikah atau berhubungan badanintim]] dengan [[orang Yahudi]] dan melarang Yahudi mempekerjakan perempuan Jerman yang berusia di bawah 45 tahun; serta Undang-Undang Kewarganegaraan Reich, yang menetapkan bahwa hanya orang-orang berdarah Jerman atau terkait yang berhak menjadi warga negara Reich, selebihnya akan dianggap sebagai penduduk tanpa hak kewarganegaraan. Ketetapan tambahan yang mengatur mengenai penggolongan Yahudi disahkan pada tanggal 14 November, dan Undang-Undang Kewarganegaraan Reich secara resmi diberlakukan sejak saat itu. Cakupan undang-undang tersebut diperluas pada tanggal 26 November bagi [[bangsa Romani]] dan [[Afro-Jerman|kulit hitam]]. Ketetapan tambahan tersebut menyatakan bangsa Romani adalah "musuh negara secara ras", golongan yang setara dengan Yahudi.

Penegakan Hukum Nürnberg menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang melumpuhkan kalangan Yahudi. Yahudi yang melanggar undang-undang pernikahan dipenjarakan, dan setelah bebas, mereka ditangkap kembali oleh [[Gestapo]] dan dikirim ke [[kamp konsentrasi Nazi]]. Warga non-Yahudi secara bertahap berhenti bersosialisasi dengan Yahudi atau berbelanja di toko-toko milik Yahudi, sehingga banyak toko yang akhirnya tutup karena tidak memiliki pelanggan. Lantaran Yahudi tidak lagi diizinkan bekerja di sektor pemerintahan atau pelayanan publik seperti tenaga kesehatan dan pendidikan, banyak pemilik usaha kelas menengah dan kalangan profesional yang terpaksa menjadi pekerja kasar. Pindah ke luar negeri juga sulit, sebab Yahudi diharuskan menyerahkan hingga [[Reichsfluchtsteuer|90% kekayaannya sebagai pajak]] jika hendak keluar dari Jerman.{{sfn|Longerich|2010|pp=64, 66}} Pada tahun 1938, hampir mustahil bagi calon emigran Yahudi untuk menemukan negara yang bersedia menerima mereka. SkemaUsulan deportasi massal seperti [[Rencana Madagaskar]] juga mustahil dilaksanakan oleh Nazi, dan sejak pertengahan 1941, pemerintah Jerman mulai melakukan [[Solusi Akhir|pemusnahan massal Yahudi Eropa]].

Kantor Pusat Pemberantasan Gipsi didirikan tahun 1929 pada masa Republik Weimar.{{sfn|Hilberg|2003|p=1070}} Pada bulan Desember 1938, ''[[Reichsführer-SS]]'' [[Heinrich Himmler]] mengeluarkan perintah untuk "memerangi wabah Gipsi". [[Orang Romani]] digolongkan berbeda lantaran karakteristik rasialnya, bukan lantaran perilaku antisosial sebagaimana digolongkan oleh pemerintah sebelumnya.{{sfn|McGarry|2010|p=21}} PekerjaanKebijakan tersebut diteruskan oleh [[Robert Ritter]] dari biroBiro Kebersihan Rasial dan Penduduk Kementerian Kesehatan. Pada tahun 1942, ia menggolongkan Gipsi pada skala ZM+, ZM tingkat pertama dan kedua, dan ZM- untuk menguraikan semakin berkurangnya kemurnian darah Romani.{{sfn|Hilberg|2003|pp=1070–1071}} Penggolongan tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat diklasifikasikan sebagai orang Romani dan tunduk pada undang-undang anti-Romani jika memiliki dua buyut yang berdarah Romani.{{sfn|Wolfe|2014|p=96}} Menurut Kementerian Dalam Negeri, "permasalahan Gipsi" tidak bisa diatasi dengan pemukiman paksa atau pemenjaraan di Jerman. Oleh sebab itu, Nazi menyiapkan rancangan "Undang-Undang Gipsi" yang tujuannya untuk melengkapi dan mendampingi Hukum Nürnberg. Rancangan undang-undang tersebut menganjurkan agar seluruh orang Romani diidentifikasi dan didaftarkan, kemudian [[Antiziganisme|disterilisasi dan diusir]] dari Jerman. Pada tahun 1938, petugas kesehatan masyarakat diperintahkan untuk mendaftarkan semua orang Romani dan ''Mischlinge'' Romani.{{sfn|Grenville|2002|p=320}} Meski Himmler berniat memberlakukan undang-undang tersebut, yang menurutnya akan mencegah "pencampuran darah lebih lanjut dan bisa mengatasi semua persoalan paling mendesak berkaitan dengan keberadaan Gipsi di ruang hidup bangsa Jerman",{{sfn|Burleigh|Wippermann|1991|p=121}} Nazi tidak pernah mengesahkan "Undang-Undang Gipsi".{{sfn|USHMM, "Sinti and Roma"}} Pada bulan Desember 1942, Himmler memerintahkan agar semua orang Romani dikirim ke kamp konsentrasi Nazi.{{sfn|McGarry|2010|p=21}}

Rapat akbar tahunan ketujuh Partai Nazi diadakan di Nürnberg dari tanggal 10 sampai 16 September 1935.{{sfn|Friedländer|2009|p=45}} Hitler memutuskan bahwa rapat tersebut akan menjadi kesempatan baik untuk memperkenalkan undang-undang anti-Yahudi yang telah lama ditunggu.{{sfn|Evans|2005|p=543}} Dalam pidatonya tanggal 12 September, dokter terkemuka Nazi, [[Gerhard Wagner]], mengumumkan bahwa pemerintah akan segera memperkenalkan "undang-undang untuk melindungi kemurnian darah Jerman".{{sfn|Kershaw|2008|p=344}} Keesokan harinya, Hitler memanggil [[Reichstag (Jerman Nazi)|''Reichstag'']] untuk bertemu di Nürnberg pada tanggal 15 September, hari terakhir rapat akbar tersebut.{{sfn|Evans|2005|p=543}} Hitler lantas berbicara dengan [[Hans Pfundtner]], [[Sekretaris Negara]] di Kementerian Dalam Negeri Reich, dan [[Wilhelm Stuckart]], seorang Penasihat Menteri. Ia memerintahkan mereka berdua untuk merancang undang-undang yang melarang hubungan seksual atau pernikahan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Keduanya kemudian memanggil {{interlanguage link|Franz Albrecht Medicus|de}} dan [[Bernhard Lösener]] dari Kementerian Dalam Negeri ke Nürnberg untuk membantu penyusunan undang-undang tersebut. Kedua pria tersebut tiba di Nürnberg pada tanggal 14 September.{{sfn|Kershaw|2008|pp=344–345}} Malam itu, Hitler kembali memerintahkan mereka untuk menyiapkan rancangan undang-undang kewarganegaraan Reich yang harus sudah siap pada esok pagi.{{sfn|Longerich|2010|p=59}} Hitler menganggap bahwa rancangan awal Undang-Undang Keturunan terlalu toleran. Kira-kira tengah malam, Frick kembali membawa empat rancangan undang-undang baru yang berbeda-beda penegakan sanksinya. Hitler memilih versi yang paling toleran tetapi membiarkan ketentuan penggolongan Yahudi tetap samar.{{sfn|Kershaw|2008|pp=345–346}} Hitler mengungkapkan bahwa undang-undang tersebut adalah "upaya penyelesaian masalah secara hukum, dan jika terbukti gagal, akan dipercayakan oleh undang-undang kepada Partai Sosialis Nasional untuk diselesaikan secara jelastegas".{{sfn|Longerich|2010|p=60}} [[Kementerian Pencerahan Rakyat dan Propaganda Reich|Menteri Propaganda]] [[Joseph Goebbels]] melarang penyiaran pengesahan undang-undang tersebut melalui radio, dan memerintahkan agar media Jerman tidak memberitakannya sampai ada keputusan mengenai tata cara penerapan undang-undang tersebut.{{sfn|Mommsen|1989|p=225}}

Dua Undang-Undang Nürnberg disahkan dengan seia sekata oleh ''Reichstag'' pada tanggal 15 September 1935.{{sfn|Evans|2005|p=544}} Undang-Undang Perlindungan Keturunan dan Kemuliaan Jerman melarang bangsa Jerman menikah dan [[Seks di luar nikah|berhubungan badanintim di luar nikah]] dengan orang Yahudi, serta melarang Yahudi mempekerjakan perempuan Jerman yang berusia di bawah 45 tahun. Undang-Undang Kewarganegaraan Reich menyatakan bahwa hanya orang-orang berdarah Jerman atau terkait yang berhak menjadi warga negara Reich; selebihnya akan digolongkan sebagai penduduk tanpa hak kewarganegaraan.{{sfn|Kershaw|2008|p=345}} Undang-Undang Kewarganegaraan menjelaskan warga negara Jerman adalah orang-orang "berdarah Jerman atau terkait yang dibuktikan melalui perilakunya, bahwasanya ia bersedia dan layak untuk melayani rakyat dan Reich Jerman dengan setia", yang berarti bahwa lawan politik juga bisa dicabut kewarganegaraan Jermannya. Undang-undang tersebut secara efektif dijadikan sebagai alat untuk mencabut hak hukum dan kewarganegaraan orang Yahudi, Romani, dan "golongan yang tidak diinginkan" lainnya.{{sfn|Wolfe|2014|p=94}}

Sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Keturunan dan Kemuliaan Jerman (15 September 1935), pernikahan antara Yahudi dengan orang Jerman dilarang, begitu pun antara ''Mischlinge'' kelas pertama dengan orang Jerman, antara Yahudi dengan ''Mischlinge'' kelas kedua, dan antara dua ''Mischlinge'' kelas kedua. ''Mischlinge'' kelas pertama diperbolehkan menikah dengan Yahudi, tetapi selanjutnya akan digolongkan sebagai Yahudi. Semua pernikahan yang dilakukan oleh setengahblasteran Yahudi dengan orang Jerman memerlukan persetujuan dari Komite Perlindungan Keturunan Jerman, meskipun izin semacam itu jarang diberikan.{{sfn|Evans|2005|p=547}} Ketetapan tambahan yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 1935 memperluas cakupan undang-undang tersebut bagi golongan "Gipsi, [[Afro-Jerman|Negro]], dan peranakan mereka."{{sfn|Friedländer|2009|p=51}}

Warga yang dicurigai berhubungan seksual dengan non-Arya didakwa atas tuduhan ''[[Rassenschande]]'' (pencemaran ras) dan diadili di pengadilan biasa. Bukti yang diberikan kepada [[Gestapo]] atas kasus tersebut kebanyakan bersumber dari warga biasa seperti tetangga, rekan kerja, atau pemberi informasi lainnya.{{sfn|Evans|2005|p=551}} Warga yang dituduh melakukan pencemaran ras dipermalukan di muka umum dengan diarak di jalanan dan dikalungkan poster di leher yang menjelaskan kejahatan mereka.{{sfn|Evans|2005|p=540}} Para pelanggar biasanya dijatuhi hukuman penjara, dan (sejak 8 Maret 1938) selepas menjalani hukuman, mereka ditangkap kembali oleh Gestapo dan dikirim ke [[kamp konsentrasi]].{{sfn|Evans|2005|p=551}} Lantaran hukuman mati bagi para pelaku pencemaran ras tidak diatur oleh undang-undang, pengadilan khusus bisa saja digelar untuk memungkinkan hukuman mati bagi beberapa kasus.{{sfn|Majer|2003|pp=331–332}} Sejak akhir 1935 sampai 1940, sebanyak 1.911 orang dihukum karena ''Rassenschande''. Seiring waktu, cakupan undang-undang tersebut diperluas dengan memidanakan semua bentuk kontak fisik non-seksualnonseksual, misalnya menyapa seseorang dengan berciuman atau berpelukan.{{sfn|Evans|2005|p=551}}

Kementerian Dalam Negeri memperkirakan ada kurang lebih 750.000 ''Mischlinge'' pada bulan April 1935 (penghitungan seusai perang menyebutkan jumlah ''Mischlinge'' sekitar 200.000).{{sfn|Friedländer|2009|p=51}} Seiring makin terkucilkannya keberadaan Yahudi dari masyarakat Jerman, Yahudi mengatur acara sosial, sekolah, dan kegiatan mereka sendiri.{{sfn|Friedländer|2009|p=55}} MeskiMeskipun begitudemikian, permasalahan ekonomi sulit diatasi; banyak perusahaan Yahudi yang gulung tikar karena kekurangan pelanggan. Hal demikian sengaja dilakukan demi mempercepat proses [[Aryanisasi]] (pemindahan perusahaan milik Yahudi kepada pemilik non-Yahudi, biasanya dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar) yang telah dimulai oleh rezim Nazi sejak tahun 1933, dan makin gencar setelah diberlakukannya Hukum Nürnberg.{{sfn|Longerich|2010|pp=65–66}} Mantan pengusaha kelas menengah atau orang kaya Yahudi terpaksa mengambil pekerjaan kasar untuk menghidupi keluarganya, dan banyak yang bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan sama sekali.{{sfn|Longerich|2010|p=86}}

Tujuan awal Nazi mengesahkan undang-undang adalah agar semua Yahudi meninggalkan Jerman, tetapi pindah ke negara lain juga sulit dilakukan. Yahudi diharuskan menyerahkan hingga 90 persen kekayaannya sebagai pajak jika hendak keluar dari Jerman.{{sfn|Longerich|2010|pp=64, 66}} Siapa pun yang ketahuan memindahkan dana ke luar negeri akan dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan "penjegalan ekonomi.".{{sfn|Longerich|2010|p=66}} Pengecualian adalah dana yang boleh dikirim ke [[Palestina]] sesuai ketentuan [[Perjanjian Haavara]], yang memperbolehkan Yahudi untuk memindahkan sebagian aset mereka dan beremigrasi ke negara tersebut. Kurang lebih 52.000 Yahudi beremigrasi ke Palestina sesuai ketentuan perjanjian tersebut antara tahun 1933 dan 1939.{{sfn|Evans|2005|pp=556–557}}