Kesunanan Surakarta Hadiningrat: Perbedaan antara revisi

Semula, sejak tahun 1745 hingga peristiwa [[Perjanjian Giyanti|Palihan Nagari]] pada tahun 1755, Kesunanan Surakarta yang beribu kota di Surakarta merupakan kelanjutan dari Kesultanan Mataram yang sebelumnya berkedudukan di [[Keraton Kartasura|Kartasura]], baik dari segi wilayah, pemerintahan, maupun kedudukan penguasanya. Kemudian, berlakunya [[Perjanjian Giyanti]] dan diadakannya [[Perjanjian Jatisari|Pertemuan Jatisari]] pada tahun 1755 menyebabkan terpecahnya Kesunanan Surakarta menjadi dua kerajaan; kota Surakarta tetap menjadi pusat pemerintahan sebagian wilayah Kesunanan Surakarta dengan rajanya yaitu [[Pakubuwana III|Susuhunan Pakubuwana III]],<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=3wHNbzcIR6g KERATON SOLO Temukan Situs Perjanjian Jatisari, Bukti Keraton Solo Bukan Antek Belanda]</ref> sedangkan sebagian wilayah Kesunanan Surakarta yang lain diperintah oleh [[Hamengkubuwana I|Sultan Hamengkubuwana I]] yang berkedudukan di kota [[Kota Yogyakarta|Yogyakarta]], dan wilayah kerajaannya kemudian disebut sebagai [[Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat|Kesultanan Yogyakarta]]. [[Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat|Keraton]] dan kota [[Kota Yogyakarta|Yogyakarta]] sendiri baru dibangun pada [[1755]], dengan pola tata kota yang sama dengan Surakarta yang lebih dulu berdiri. Adanya [[Perjanjian Salatiga]] tanggal [[17 Maret]] [[1757]] turut memperkecil wilayah Kesunanan, dengan diberikannya sebagian daerah [[apanase]] di dalam wilayah ''Nagara Agung'' (wilayah inti di sekitar ibu kota kerajaan) kepada pihak [[Mangkunegara I|Raden Mas Said]] yang kemudian bergelar Adipati Mangkunegara I.<ref>{{cite journal|author=Eko Punto Hendro|title=Strategi Kebudayaan Perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Sambernyowo|journal=Endogami:Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi|pages=42-54|url=https://ejournal.undip.ac.id/index.php/endogami/article/download/16837/12215|format=[[PDF]]}}</ref>

Pada awal tahun 1755, pihak VOC yang sudah mengalami kebangkrutan berhasil mengajak Pangeran Mangkubumi berdamai untuk bersatu melawan pemberontakan [[Raden Mas Said]] yang tidak mau berdamai. Padahal, semula Pangeran Mangkubumi bersekutu dengan Raden Mas Said. Adanya [[Perjanjian Giyanti]] (13 Februari 1755) yang ditandatangani oleh [[VOC]] yang diwakili oleh Nicolaas Hartingh dengan Pangeran Mangkubumi, yang kemudian ditindaklanjuti dalam [[Perjanjian Jatisari|Pertemuan Jatisari]] ([[15 Februari]] [[1755]]) antara [[Pakubuwana III|Susuhunan Pakubuwana III]] dengan Pangeran Mangkubumi dan disaksikan oleh perwakilan VOC,<ref name="talk"/> mengakibatkan terpecahnya Mataram Surakarta menjadi dua entitas kerajaan yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.<ref>[https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/15/060000065/perjanjian-jatisari-15-februari-1755-awal-mula-beda-budaya-surakarta-dan?page=all Perjanjian Jatisari 15 Februari 1755, Awal Mula Beda Budaya Surakarta dan Yogyakarta] ''Kompas.com''</ref>

Dalam pertemuan di [[Sapen, Mojolaban, Sukoharjo|Jatisari]], Pakubuwana III mengizinkan Mangkubumi untuk memerintah sebagian tanah negeri Mataram Surakarta serta diperbolehkan untuk mempertahankan dan menggunakan budaya Mataram; termasuk dilakukan pula pembagian pusaka-pusaka warisan Mataram antara kedua belah pihak, baik pusaka benda maupun tak benda.<ref name="talk"/> Dan sesuai surat persetujuan Susuhunan Pakubuwana III tanggal [[4 November]] [[1754]] yang dikeluarkan untuk menindaklanjuti kesepakatan antara [[VOC|Kompeni]] dengan Pangeran Mangkubumi ([[23 September]] [[1754]]; sebelum Perjanjian Giyanti), kedudukan Pangeran Mangkubumi sebagai raja di separuh wilayah Mataram diperkenankan menggunakan gelar [[Hamengkubuwana|Sultan Hamengkubuwana]], sedangkan raja Kesunanan Surakarta melestarikan gelar [[Pakubuwana|Susuhunan Pakubuwana]] warisan Mataram. Kemudian, negeri Mataram yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwana lalu dikenal dengan nama Kesultanan Yogyakarta, sedangkan negeri Mataram yang dipimpin oleh Susuhunan atau Sunan Pakubuwana dikenal dengan nama Kesunanan Surakarta.

Selanjutnya, wilayah ''Nagara Agung'' (wilayah inti di sekitar ibu kota) Kesunanan Surakarta semakin berkurang karena [[Perjanjian Salatiga]] tanggal [[17 Maret]] [[1757]], menyebabkan [[Mangkunegara I|Raden Mas Said]] diakui sebagai seorang ''pangeran miji'' alias pangeran utama yang otonom, sekaligus diberi wilayah kekuasaan berupa [[apanase|tanah lungguh]] yang berasal dari hampir setengah wilayah ''Nagara Agung'' dengan status daerah [[negara vasal|vasal]] (dan secara tradisional tetap berada di bawah Kesunanan Surakarta), yang kemudian disebut dengan nama [[Kadipaten Mangkunegaran]].<ref name="mangkunegaran"/> Sebagai ''pangeran miji'' sekaligus penguasa di wilayahnya, Raden Mas Said bergelar [[Mangkunegara I|Adipati Mangkunegara I]]. Wilayah Surakarta berkurang lebih jauh lagi usai berakhirnya [[Perang Diponegoro]] pada tahun 1830, di mana daerah-daerah ''Mancanagara'' dirampas oleh [[Belanda]] sebagai ganti rugi atas biaya peperangan.

[[Berkas:Sri Susuhunan Pakubuwono VI.jpg|jmpl|[[Pakubuwana VI|Susuhunan Pakubuwana VI]], raja Kesunanan Surakarta tahun [[1823]]-[[1830]], salah seorang [[Daftar pahlawan nasional Indonesia|Pahlawan Nasional Indonesia]].]]

Pemerintahan Pakubuwana VIII berjalan selama tiga tahun hingga akhir hayatnya. Pakubuwana VIII digantikan putra [[Pakubuwana VI]] sebagai raja Surakarta selanjutnya, yang bergelar Sri [[Pakubuwana IX|Susuhunan Pakubuwana IX]]. Hubungan antara Pakubuwana IX dengan Ranggawarsita sendiri kurang harmonis karena fitnah pihak Belanda bahwa Mas Pajangswara (ayah Ranggawarsita yang menjabat sebagai juru tulis keraton) telah membocorkan rahasia persekutuan antara Pakubuwana VI dengan [[Pangeran Diponegoro]]. Akibatnya, Pakubuwana VI pun dibuang ke [[Ambon]]. Hal ini membuat Pakubuwana IX membenci keluarga Mas Pajangswara, padahal juru tulis tersebut ditemukan tewas mengenaskan karena disiksa dalam penjara oleh Belanda. Ranggawarsita sendiri berusaha memperbaiki hubungannya dengan raja melalui persembahan naskah ''Serat Cemporet''. Pemerintahan Pakubuwana IX berakhir saat kematiannya pada tanggal 16 Maret [[1893]]. Ia digantikan putranya sebagai raja Surakarta selanjutnya, bergelar Sri [[Pakubuwana X|Susuhunan Pakubuwana X]].

Infrastruktur modern Kesunanan Surakarta banyak dibangun pada masa pemerintahan Pakubuwana X, seperti bangunan [[Pasar Gede Harjonagoro|Pasar Gedhe Harjanagara]], [[Stasiun Solo Jebres]], [[Stasiun Solo-Kota]] (Sangkrah), [[Stadion Sriwedari]], [[Taman Sriwedari]], [[Kebun Binatang Jurug|Taman Satwataru Jurug]], Jembatan Jurug yang melintasi [[Bengawan Solo]] di timur kota, gapura-gapura di batas Kota Surakarta, Griya Wangkung (rumah singgah bagi tunawisma), Rumah Sakit Kadipala, rumah perabuan (pembakaran jenazah) bagi warga [[Tionghoa]], rumah pemotongan hewan ternak di Jagalan, saluran [[Umbul Pengging|air bersih]] dan [[irigasi]] di [[kabupaten|kabupaten-kabupaten]], serta berbagai infrastruktur dan fasilitas publik lainnya. Pakubuwana X meninggal dunia pada tanggal 1akhir Februari [[1939]]. Sejak di masa keemasan pemerintahannya sampai ia wafat, Pakubuwana X dikenal sebagai ''Sinuhun Ingkang Minulya saha Ingkang Wicaksana'' atau raja yang mulia dan bijaksana. Pemerintahannya kemudian digantikan oleh putranya yang bergelar Sri [[Pakubuwana XI|Susuhunan Pakubuwana XI]].

Kemudian pada tanggal [[1 September]] [[1945]], Kesunanan Surakarta dan [[Kadipaten Mangkunegaran]] mengirimkan maklumat kepada [[Soekarno|Presiden Sukarno]] perihal pernyataan dari [[Pakubuwana XII|Susuhunan Pakubuwana XII]] dan [[Mangkunegara VIII|Adipati Mangkunegara VIII]] yang menyatakan bahwasanya Negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia, di mana hubungan antara Negeri Surakarta dengan [[Pemerintah Indonesia|Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia]] bersifat langsung. Atas dasar semua itulah, maka Presiden Sukarno memberikan pengakuan resmi kepada Susuhunan Pakubuwana XII dan Adipati Mangkunegara VIII dengan diberikannya piagam kedudukan resmi, masing-masing sebagai kepala daerah istimewa.<ref>sebagai Kepala [[Daerah Istimewa Surakarta]] yang setingkat jabatan Gubernur dengan posisi berada langsung di bawah Pemerintah Pusat. Pendapat tersebut bertentangan dengan UU 22/1948 mengenai pemerintahan daerah dan fakta-fakta sejarah di mana R.P. Suroso ditempatkan sebagai Komisaris Tinggi Indonesia untuk Kesunanan dan Mangkunegaran. Lihat buku A.H. Nasution ''Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia'' dan Sudarisman Purwokusumo ''Daerah Istimewa Yogyakarta''</ref>

Sebagaimana diketahui, barulah sekitar empat hari setelahnya, yaitu pada tanggal [[5 September]] [[1945]], [[Kesultanan Yogyakarta]] dan [[Kadipaten Pakualaman]] mengeluarkan maklumat serupa, yang menjadi dasar dari pembentukan [[Daerah Istimewa Yogyakarta]].

[[Belanda]] yang tidak merelakan kemerdekaan [[Indonesia]] berusaha merebut kembali negeri ini dengan kekerasan. Pada bulan [[Januari]] [[1946]] ibu kota Indonesia terpaksa pindah ke [[Kota Yogyakarta|Yogyakarta]] karena [[Jakarta]] jatuh ke tangan Belanda. Kemudian, pada [[Oktober]] [[1945]], muncul gerakan anti swapraja/anti monarki/anti feodal di Surakarta, di mana salah seorang pimpinannya adalah [[Tan Malaka]], pimpinan [[Partai Murba]] dan [[Persatuan Perjuangan]].<ref name="terbentuknya">{{cite journal|url=https://docplayer.info/41294914-Terbentuknya-birokrasi-modern-di-surakarta-tahun.html|title=Terbentuknya Birokrasi Modern di Surakarta tahun 1945-1950|format=[[PDF]]|first=Belda|last=Ranika Rosiana|journal=Skripsi|publisher=Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta|year=2013}}</ref> Barisan Banteng juga berhasil menguasai Surakarta, sedangkan pemerintah Indonesia tidak menumpasnya karena pembelaan Jenderal Sudirman. Bahkan, [[Jenderal Sudirman]] juga berhasil mendesak pemerintah untuk mencabut status Daerah Istimewa Surakarta. Tujuan gerakan ini adalah penghapusan DIS serta penurunan status kedudukan Susuhunan dan Mangkunegara, termasuk perampasan tanah-tanah [[pertanian]] milik pemerintah Kesunanan Surakarta dan [[Kadipaten Mangkunegaran]] untuk dibagi-bagikan sesuai dengan kegiatan ''landreform'' oleh golongan [[sosialis]]-[[komunis]].

Tanggal [[17 Oktober]] [[1945]], ''pepatih dalem'' (perdana menteri) Kesunanan yang juga seorang mantan anggota [[BPUPKI]], KRMH. Sasradiningrat V, diculik oleh gerombolan anti swapraja (ia kemudian berhasil bebas dan wafat pada tahun 1967).<ref>Julinar Said, M.P.B. Manus, P. Suryo Haryomo, Sumardi, dkk. (1997) ''Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia''. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.</ref> Aksi ini diikuti pencopotan bupati-bupati yang umumnya kerabat raja dan diganti orang-orang yang pro gerakan anti swapraja. Bulan Maret 1946, ''pepatih dalem'' yang baru, KRMT. Yudhanagara, juga diculik. Dan pada bulan April 1946, sembilan pejabat Kepatihan mengalami hal yang sama.<ref name="DIS">[https://www.youtube.com/watch?v=EdbI0edGFBc Daerah Istimewa Surakarta - Tuduhan Pro Belanda dan Kesetiaannya kepada Republik Indonesia]</ref>

[[Berkas:Overzichtskaart van de residentie Soerakarta.jpg|265px|jmpl|Peta [[Karesidenan Surakarta]] yang terdiri dari gabungan dari wilayah Kesunanan Surakarta dan [[Kadipaten Mangkunegaran]] (tanpa daerah [[enklave]]), pada tahun 1920. Wilayah administratif ini oleh pemerintah [[Hindia Belanda]] pada tahun 1928 dinaikkan statusnya menjadi [[kegubernuran]] (''gouvernement'') setingkat [[provinsi]]. Setelah berdirinya [[Indonesia]], wilayah ini kemudian menjadi [[Daerah Istimewa Surakarta]] ([[1945]]-[[1946]]).]]

Setelahnya, di masa pemerintahan [[Pakubuwana XII|Susuhunan Pakubuwana XII]] wilayah Kesunanan Surakarta mendapat kedudukan sebagai sebuah [[daerah istimewa]] dan menjadi [[Daerah Istimewa Surakarta]], yang bertahan selama beberapa bulan pada tahun [[1945]]-[[1946]]. Usai pembekuan Daerah Istimewa Surakarta dan sejak kembali dibentuknya Karesidenan Surakarta hingga penggabungan karesidenan tersebut ke dalam [[Provinsi Jawa Tengah]] pada tahun 1950, saat ini wilayah Kesunanan Surakarta secara administratif telah menyatu dengan Provinsi Jawa Tengah.<ref name="terbentuknya"/>