Moazzam Malik: Perbedaan antara revisi

Dari tahun 2003 hingga 2005, Malik tercatat sebagai Ketua Sekretaris Pribadi untuk [[Baroness Valerie Amos]] dan pernah bekerja untuk [[Hilary Benn MP]], [[Menteri Pembangunan Internasional Inggris]]. Pada 2006, dengan judul "Menjadikan Pemerintah Bekerja untuk Kaum yang Membutuhkan", ia terlibat sebagai pemimpin proses pembentukan [[UK White Paper 2006]] tentang [[pembangunan internasional]]. Lalu pada 2006 hingga 2010, Malik menjabat sebagai Direktur Jenderal di [[Departemen Pembangunan Internasional Inggris]] untuk [[Perserikatan Bangsa-Bangsa]] (PBB). Tugasnya tak hanya mengatasi isu-isu konflik dan kemanusiaan, melainkan juga harus melakukan [[reformasi multilateral]], mengelola hubungan Inggris dengan sistem pembangunan PBB bahkan hingga membuat kebijakan terkait isu-isu konflik dan keamanan.<ref name=":0" />

Kariernya pada 2010 hingga 2013 pun tak jauh berbeda. Ia masih menjadi Direktur Departemen Pembangunan Internasional Inggris seperti sebelumnya. Namun kali ini adalah untuk Stabilisasi dan Asia Barat. Dengan anggaran sebesar 750 juta dolar, ia bertugas pada wilayah-wilayah di [[Asia Barat]] seperti [[Pakistan]], [[Tajikistan]], [[Kyrgystan]] dan [[Afghanistan]]. Ia juga harus melaksanakan berbagai program di [[Asia Selatan]] dan Tengah serta merupakan [[Unit Stabilisasi Inggris]] dalam menangani isu-isu konflik dan keamanan. Selain itu Malik juga pernah menjadi peneliti di [[London School of Economics dan Overseas Development Institute]], penasehat untuk kebijakan moneter dan devisa di [[Central Bank of Uganda]], menjalankan sebuah bisnis produksi mesin dan sebuah LSM regenerasi perkotaan di London dan [[konsultan ekonomi]] yang bekerja untuk klien-klien korporasi Inggris, salah satunya adalah [[Bank Dunia]].

Pada Sabtu, 18 November 2017 Moazzam Malik menulis kicauan di [[twitter]], "Selama perjalanan ke [[Papua]] kami menyewa 12 mobil. Tidak ada satupun sopirnya yang asli Papua. Apakah mereka berhak mendapatkan pekerjaan?". Kicauan tersebut menuai kontroversi dari [[warganet]] dan langsung diperbincangkan di linimasa. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda (PP) [[Muhammadiyah]], [[Danhil Anzar Simanjuntak]] mengkritiknya dengan menilai bahwa kicauan tersebut tidak pantas karena terkesan menyudutkan Indonesia. Ia pun menyarankan kepada pemerintah Indonesia agar menegur Malik atas kicauannya.<ref name=":1">{{Cite news|url=https://news.detik.com/berita/3736792/pemuda-muhammadiyah-kritik-kicauan-dubes-inggris-soal-hak-orang-papua|title=Pemuda Muhammadiyah Kritik Kicauan Dubes Inggris Soal Hak Orang Papua|last=Damarjati|first=Danu|work=[[Detik.com|detikcom]]|access-date=2017-12-14}}</ref> Namun berbeda dengan sebagian besar warganet yang mempermasalahkannya, anggota [[Komisi I DPR]] [[Martin Hutabarat]] justru menilai bahwa Indonesia perlu berterima kasih atas kicauan Malik. Menurut Martin, itu artinya ada negara sahabat yang mengingatkan Indonesia bahwa Indonesia harus menghadapi tantangan besar berupa masalah kesenjangan di Papua.<ref>{{Cite news|url=https://news.detik.com/berita/3737034/kontroversi-tweet-dubes-inggris-anggota-dpr-kami-berterima-kasih|title=Kontroversi Tweet Dubes Inggris, Anggota DPR: Kami Berterima Kasih|last=Toriq|first=Ahmad|work=[[Detik.com|detikcom]]|access-date=2017-12-14}}</ref>