Wikipedia

Kerajaan Bungo Satangkai: Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
OrophinBot (bicara | kontrib)
Bot
291.601 suntingan
Ryan Ikhsan R (bicara | kontrib)
297 suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1:
{{Underlinked|date=Februari 2023}}
 
'''Kerajaan Bungo Satangkai''' berdiri abad ke-5 sampai pertengahan abad ke-14. Setelah kerajaan Pasumayan Koto Batu berakhir, Datu[[Datuk KatumanggunganKetumanggungan|Datuak Katumangguangan]] dan Datu[[Datuk Perpatih Nan Sebatang|Datuak Parpatiah Nan Sabatang]] yang merupakan dua bersaudara se-ibu lain ayah mendirikan kerajaan baru.
 
Datu[[Datuk KatumanggunganKetumanggungan|Datuak Katumangguangan]] mendirikan kerajaanKerajaan Bungo SetangkaiSatangkai yang terletak di [[Sungai Tarab, Sungai Tarab, Tanah Datar|Sungai Tarab]], [[kabupaten Tanah Datar]] sekarang dan sebagai yang perdana menteri adalah DatuDatuak Bandaro Putiah. Sedangkan Datu[[Datuk Perpatih Nan Sebatang|Datuak Parpatiah Nan Sabatang]] mendirikan kerajaan Dusun Tuo di Lima Kaum..<ref>Idris, Abdul Samad (1990). ''Payung Terkembang''. Kuala Lumpur: Pustaka Budiman.</ref><ref>Ampera Salim, Zulkifli (2005). ''Minangkabau Dalam Catatan Sejarah yang Tercecer''. Padang: Citra Budaya Indonesia.</ref><ref>[http://mozaikminang.wordpress.com/2009/10/25/kerajaan-kerajaan-pendahulu-pagaruyung/ Kerajaan Kerajaan Pendahulu Pagaruyung], 25 Oktober 2009. Diakses pada 20 Desember 2011.</ref>
 
Kerajaan Bungo Satangkai di Bawah pimpinan [[Datuk Ketumanggungan|Datuak Katumangguangan]] tetap bertahan dengan undang-undang lama semasa Pasumayan Koto Batu, yakni Undang-Undang Si Mumbang Jatuah. Berbeda dengan Adiknyaadiknya selaku pemimpin Kerajaan Dusun Koto Tuo, sempat dilakukan perubahan Undang undang-Undang Si Mumbang jatuahJatuah menjadi Undang-undangUndang Si Lamo-lamo., Dimanadimana sesuatu keputusan yang akan diambil terlebih dahulu diperhitungkan masak-masak, baik secara mudarat atau memanfaatkannya. Hukuman yang telah dijatuhkan belum dapat langsung dilaksanakan, tetapi harus diberi Tenggangtenggang Waktuwaktu lebih dahulu agar hukuman itu benar-benar menghukum orang yang bersalah.▼
Kerajaan Bungo Setangkai di Bawah pimpinan Dt.Katumanggungan tetap bertahan dengan undang-undang lama semasa Pasumayan Koto Batu, yakni Undang si Mumbang Jatuh
▲Berbeda dengan Adiknya selaku pemimpin Kerajaan Dusun Koto Tuo, sempat dilakukan perubahan Undang undang Si Mumbang jatuah menjadi Undang-undang Si Lamo-lamo. Dimana sesuatu keputusan yang akan diambil terlebih dahulu diperhitungkan masak-masak, baik secara mudarat atau memanfaatkannya. Hukuman yang telah dijatuhkan belum dapat langsung dilaksanakan, tetapi harus diberi Tenggang Waktu lebih dahulu agar hukuman itu benar-benar menghukum orang yang bersalah.
 
Atas perbedaan faham tersebut, akhirnya memicu perselisihan antara Dt.Katumanggungan[[Datuk Ketumanggungan|Datuak Katumangguangan]] dengan Dt.Parpatih[[Datuk Perpatih Nan Sebatang|Datuak Parpatiah Nan Sabatang]]. Beruntung perselisihan ini dapat diredam berkat masukan para cerdik pandai, hingga dikukuhkan dengan ikrar bersama yang ditandai oleh prasasti Batu Batikam. Dalam perdamaian itu juga disepakati bahwa Undang-undang Silamo-lamo berlaku bagi seluruh wilayah kedaulatan Minangkabau, Adat Bodi Chaniago dan Koto Piliang sama-sama boleh menerapkannya.
 
Selanjutnya terjadi pula perubahan yaitu Undang-undangUndang siSi Lamo-lamo diganti dengan Undang-undangUndang Tariek Baleh. Sebagai contoh Undang-undangUndang Tariek Baleh ini adalah:▼
Dalam perdamaian itu juga disepakati bahwa Undang-undang Silamo-lamo berlaku bagi seluruh wilayah kedaulatan Minangkabau, Adat Bodi Chaniago dan Koto Piliang sama-sama boleh menerapkannya.
 
▲Selanjutnya terjadi pula perubahan yaitu Undang-undang si Lamo-lamo diganti dengan Undang-undang Tariek Baleh. Sebagai contoh Undang-undang Tariek Baleh ini adalah:
 
Salah tariek mangumbalikan
Baris 22 ⟶ 19:
Artinya kesalahan yang diperbuat seseorang dapat diuperbaikinya kembali sebelum hukuman dijatuhkan kepadanya. Akhirnya Undang-undang Tariek Baleh ini terjadi lagi perubahan yaitu Undang-undang Duo Puluah yang diberlakukan di seluruh Minangkabau baik di Lareh Koto Piliang dan Bodi Chaniago yang mana sampai sekarang masih berfungsi sebagai Hukum Adat di Nagari-nagari pada saat sekarang.
 
Perlu diketahui bahwa semasa Kerajaan Bungo Satangkai dibawah kepemimpinan Dt.[[Datuk Ketumanggungan|Datuak KatumanggunganKatumangguangan]], telah mulai disusun aturan adat Minangkabau untuk selanjutnya menjadi pegangan hidup masyarakat. Disinilah cikal-bakal lahirnya peradaban Minangkabau yang beradat, dari sebelumnya tak beraturan menjadi berdaulat. Disusul program melatieh''malatieh'', ''mancancang'', ''manaruko'' terhadap hamparan gurun dan rawa untuk dijadikan sawah dan ladang.
 
Selain sebagai kerajaan yang berdaulat dengan pemerintahannya, Kerajaan Bungo Satangkai juga berfungsi sebagai pusat pengatur adat [[Lareh Koto Piliang]] sampai berakhirnya kedaulatan kerajaan ini pada abad ke-14, dengan ditandai bahwa [[Kerajaan Pagaruyung]] yang muncul setelahnya dan selaku pemegang kedaulatan wilayah juga turut menjadi pengatur adat Minangkabau secara administratif yang tidak hanya mencakup [[Lareh Koto Piliang]], namun juga [[Lareh Bodi Chaniago]], tetapi segala sumber urusan adat berpusat di [[Pariangan, Pariangan, Tanah Datar| Pariangan]], sesuai dengan pepatah, ''"Baadaik ka Pariangan, barajo ka Pagaruyung"''.
 
== Referensi ==
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Kerajaan_Bungo_Satangkai"