Wikipedia

Era Demokrasi Liberal (1950–1959): Perbedaan antara revisi

Jelajahi riwayat secara interaktif
← Revisi sebelumnyaRevisi selanjutnya →
Konten dihapus Konten ditambahkan
VisualTeks wiki
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
Kja
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 19:
{{Sejarah Indonesia}}
 
Kabinet Sukiman (1951-1952) mengalami masalah yang signifikan terkait hubungannya dengan TNI Angkatan Darat (AD). Konflik ini muncul terutama karena adanya perbedaan pandangan politik dan kebijakan antara pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sukiman dan TNI AD, yang saat itu memiliki peran yang kuat dalam politik Indonesia.
'''Periode Demokrasi Liberal di Indonesia''', juga dikenal sebagai '''Era Demokrasi Parlementer''', adalah suatu periode dalam [[sejarah politik]] Indonesia, ketika negara tersebut berada di bawah [[demokrasi liberal|sistem demokrasi liberal]]. Selama periode ini, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum legislatif pertama dan satu-satunya yang bebas dan adil hingga tahun 1999, tetapi juga mengalami ketidakstabilan politik yang berkelanjutan. Periode ini dimulai pada 17 Agustus 1950 setelah pembubaran negara federal [[Republik Indonesia Serikat]], kurang dari setahun setelah pembentukannya, dan berakhir dengan penerapan [[darurat militer]] dan [[Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959|dekrit Presiden Sukarno]], yang menghasilkan diperkenalkannya periode [[Demokrasi Terpimpin di Indonesia|Demokrasi Terpimpin]] pada 5 Juli 1959.
 
Beberapa penyebab utama ketegangan antara Kabinet Sukiman dan TNI AD antara lain:
Pada tanggal 17 Agustus 1950, [[Republik Indonesia Serikat]] (RIS), yang merupakan negara hasil [[Konferensi Meja Bundar]] dan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh [[Belanda]], resmi dibubarkan. Sistem pemerintahannya pun diubah menjadi demokrasi parlementer berdasarkan [[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia|Undang-Undang Dasar Sementara 1950]].
 
1. Kebijakan yang dianggap pro-Barat: Kabinet Sukiman menandatangani Perjanjian Bantuan Ekonomi dan Militer (Mutual Security Act) dengan Amerika Serikat, yang dianggap sebagai kebijakan yang terlalu condong ke Barat. Beberapa kalangan, termasuk TNI AD, khawatir bahwa kebijakan ini dapat menyeret Indonesia ke dalam pengaruh blok Barat di tengah Perang Dingin, yang bertentangan dengan prinsip netralitas yang diinginkan banyak pihak di Indonesia.
Periode [[demokrasi liberal]] ditandai oleh pertumbuhan partai-partai politik dan pemberlakuan [[sistem pemerintahan parlementer]], namun juga oleh periode ketidakstabilan politik yang panjang, dengan jatuhnya pemerintahan satu demi satu. [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955|Pemilihan umum legislatif 1955]] merupakan pemilihan umum pertama yang bebas dan adil dalam sejarah Indonesia, sekaligus satu-satunya pemilihan umum yang bebas dan adil hingga [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999|Pemilihan umum legislatif 1999]], yang diadakan pada akhir rezim [[Orde Baru]].{{sfn|Witton|2003}}
 
2. Peran politik TNI AD: TNI AD pada masa itu merasa bahwa mereka harus memiliki pengaruh yang lebih besar dalam politik nasional, terutama dalam masalah keamanan dan stabilitas negara. Ketika kabinet Sukiman membuat kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan TNI AD, muncul ketegangan antara kedua pihak.
 
3. Ketidakpuasan internal: Di dalam tubuh TNI AD sendiri, ada ketidakpuasan terhadap bagaimana pemerintah menangani masalah-masalah keamanan dalam negeri, seperti pemberontakan dan gerakan separatis yang sedang berkembang pada masa itu. Beberapa perwira militer merasa bahwa pemerintah sipil tidak cukup tegas dalam menangani ancaman-ancaman ini, yang semakin memperuncing ketegangan.
 
Ketegangan ini berkontribusi pada jatuhnya Kabinet Sukiman pada tahun 1952, setelah tidak berhasil mendapatkan dukungan penuh dari TNI AD maupun partai-partai politik besar di parlemen.
 
== Latar belakang ==
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/wiki/Era_Demokrasi_Liberal_(1950–1959)"