Kementerian Indonesia: Perbedaan antara revisi

Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan selain yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 dapat diubah oleh presiden. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan [[Dewan Perwakilan Rakyat]] (DPR), kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan [[Departemen Agama Republik Indonesia|agama]], [[Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|hukum, keamanan]], dan [[Departemen Keuangan Republik Indonesia|keuangan]] harus dengan persetujuan DPR.

 

Saat ini, kementerian berbentuk kementerian koordinator, departemen, dan kementerian negara.

 

| align="center"|[[berkas:Logo Menegpora.JPG|x50px]]{{br}}[[Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia|Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga]]

|}

 

== Susunan organisasi ==

* "[[Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral]]" saat ini, dibentuk pada Kabinet Kerja I dengan nama "Departemen Perindustrian dan Pertambangan", berganti nama menjadi "Departemen Pertambangan" pada [[Kabinet Dwikora I]], menjadi "Departemen Minyak dan Gas Bumi" pada [[Kabinet Dwikora II]], kembali menjadi "Departemen Pertambangan" pada [[Kabinet Ampera I]], menjadi "Departemen Pertambangan dan Energi" pada [[Kabinet Pembangunan III]], dan menjadi "Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral" pada perombakan I Kabinet Persatuan Nasional hingga sekarang. -->

 

== Lihat pula ==

* [[Undang-Undang Kementerian Negara]]