Kebijakan luar negeri: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Mengembalikan suntingan oleh 114.125.213.169 (bicara) ke revisi terakhir oleh Fx Prayoga Tag: Pengembalian Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
Menambahkan definisi kebijakan luar negeri menurut para ahli |
||
Baris 2:
Di beberapa negara, lembaga [[legislatif]] juga memiliki hak pengawasan yang cukup. Terdapat pengecualian, misalnya di [[Prancis]] dan [[Finlandia]], di mana [[kepala negara]] adalah yang bertanggung-jawab atas kebijakan luar negeri, sementara kepala pemerintahan bertanggung-jawab terutama pada hal yang berkaitan dengan kebijakan internal. Di [[Indonesia]] dan juga di [[Amerika Serikat]], kepala negara (yaitu [[Presiden]]) juga berfungsi sebagai [[kepala pemerintahan]].
== Definisi Kebijakan Luar Negeri ==
Berikut adalah beberapa definisi dan pengertian kebijakan luar negeri menurut para ahli.
# Kombinasi beberapa tujuan dan kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara untuk kelangsungan pertahanan dan kemakmurannya.<ref>Morgenthau, H. J. (1950). The mainsprings of American foreign policy: The national interest vs. moral abstractions. ''American Political Science Review'', ''44''(4), 833-854.</ref>
# Politik luar negeri merupakan manifestasi dari kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara untuk eksistensinya.<ref>Hambalie, W. (2017). Kebijakan Luar Negeri Sebagai Manifestasi Eksistensi Negara. ''Jurnal Sentris'', ''2''(2), 47-56.</ref>
# Politik luar negeri merupakan hasil dari politik domestik suatu negara yang kemudian dinegosiasikan dalam politik internasional.<ref>Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. ''Kybernology: Journal of Government Studies'', ''2''(2), 70-95.</ref>
== Contoh ==
| |||