Kementerian Hukum Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi

| dasar_hukum = Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum<ref name="Perpres1552024">[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salinan_Perpres_Nomor_155_Tahun_2024.pdf Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum]</ref>

| staf_ahli1 = Staf Ahli Menteri Hukum Bidang EkonomiPolitik dan SosialKeamanan

| singkatan_staf_ahli1 = Bidang EkonomiPolitik dan SosialKeamanan

| nama_staf_ahli1 = WisnuKomjen NugrohoPol. (Purn) Dr. (HC.) Andap Budhi DewantoRevianto, S.EIK., M.H.

| staf_ahli2 = Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Hubungan Antar LembagaEkonomi dan Penguatan Reformasi BirokrasiSosial

| singkatan_staf_ahli2 = Bidang Hubungan Antar LembagaEkonomi dan Penguatan Reformasi BirokrasiSosial

| nama_staf_ahli2 = Dr.Wisnu Nugroho SuciptoDewanto, S.HE., M.H., M.Kn.

| staf_ahli3 = Staf Ahli Menteri Hukum Bidang PolitikHubungan Antar Lembaga dan KeamananPenguatan Reformasi Birokrasi

| singkatan_staf_ahli3 = Bidang PolitikHubungan Antar Lembaga dan KeamananPenguatan Reformasi Birokrasi

| nama_staf_ahli3 = Komjen PolDr. (Purn)Sucipto, DrS. (HCH.) Andap Budhi Revianto, SM.IKH., M.HKn.

Tugas dan fungsi Kementerian Hukum belum ditetapkan secara resmi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, nomenklatur sebelumnya, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:<ref name="Perpres1552024" />

# perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian,dan kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;

# koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

# pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

# pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

# pelaksanaanperumusan, penelitianpen5rusunan, dan pengembanganpemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

# pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;

# pelaksanaan kegiatantugas teknis dari pusatpokok sampai ke daerah; dan

# pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum; dan Hak Asasi Manusia.

* Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial

* Staf Ahli Bidang SosialHubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi