Darurat militer Korea Selatan 2024: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: halaman dengan galat kutipan |
Tag: halaman dengan galat kutipan |
||
Baris 56:
== Latar belakang ==
[[Berkas:South Korea President Yoon Suk Yeol portrait.jpg|jmpl|alt=Foto resmi Yoon Suk Yeol|Presiden Korea Selatan [[Yoon Suk Yeol]] pada tahun 2022]]
[[Berkas:Opinion Polling for the Yoon Suk Yeol Presidency.png|jmpl|alt=Elektabilitas Presiden Yoon Suk Yeol|Opini publik menyangkut elektabilitas Presiden Yoon Suk Yeol]]
Korea Selatan menganut sistem pemerintahan [[Sistem Presidensial|presidensial]] berdasarkan [[Konstitusi Korea Selatan|Konstitusi Korea Selatan 1987]], yang menggantikan sistem [[Republik Korea Kedua|parlementer]] dan [[Republik Korea Keempat|semipresidensial]] yang sebelumnya dianut di zaman Republik Kedua dan Keempat Korea Selatan. Yoon Suk Yeol, anggota [[Partai Kekuatan Rakyat (Korea Selatan)|Partai Kekuatan Rakyat]] yang konservatif dan mantan [[Jaksa Agung Korea Selatan|Jaksa Agung]], menjabat sebagai [[Presiden Korea Selatan]] setelah kemenangannya dalam [[Pemilihan presiden Korea Selatan 2022|Pemilihan Presiden 2022]].<ref name=":5">{{Cite web |date=3 Desember 2024 |title=South Korean President Yoon Suk Yeol declares martial law |url=https://news.sky.com/story/south-korean-president-yoon-suk-yeol-declares-martial-law-13266019 |access-date=3 Desember 2024 |publisher=[[Sky News]] |language=en}}</ref> Pemerintahannya memiliki tingkat elektabilitas yang rendah, mencapai 17%, dengan survei bulan November 2024 menunjukkan 58% jumlah penduduk menuntut Yoon mengundurkan diri atau dimakzulkan.<ref>{{Cite web |last=Park |first=James |date=3 Desember 2024 |title=Fearing his enemies, South Korea's Yoon declares martial law |url=https://responsiblestatecraft.org/south-korea-martial-law/ |access-date=3 Desember 2024 |website=Responsible Statecraft |language=en}}</ref> Dia kesulitan mewujudkan agenda pemerintahannya karena adanya pertentangan dari Majelis Nasional, yang telah dikendalikan oleh Partai Demokratik sejak [[Pemilihan umum legislatif Korea Selatan 2020|Pemilihan legislatif Korea Selatan 2020]]. Dalam [[Pemilihan umum legislatif Korea Selatan 2024|Pemilihan Umum Legislatif April 2024]], partai oposisi mempertahankan suara mayoritas di parlemen akan tetapi masih kekurangan jumlah anggota yang dibutuhkan (200 dari 300 orang) untuk memakzulkan Presiden.<<ref name="
Yoon memboikot pembukaan Majelis Nasional meskipun hal ini merupakan kebiasaan bagi presiden untuk menyampaikan pidato di acara tersebut.<ref>{{Cite web |last=Kim |first=Tong-Hyung |date=2 September 2024 |title=South Korea's president skips opening ceremony of parliament as strife with opposition deepens |url=https://apnews.com/article/south-korea-yoon-national-assembly-boycott-57e59e7f262c7a4721f11b0add3f49eb |website=[[AP News]] |language=en}}</ref> Yoon juga menentang penyelidikan skandal yang melibatkan istrinya [[Kim Keon-hee]] dan berbagai pejabat tinggi,<ref>{{Cite web |title=South Korea's president declares emergency martial law |url=https://www.aljazeera.com/news/2024/12/3/south-koreas-president-declares-emergency-martial-law |access-date=3 Desember 2024 |publisher=[[Al Jazeera]] |language=en}}</ref> memveto rancangan undang-undang pada tiga kesempatan terpisah yang menyerukan penyelidikan penasihat khusus terhadap istrinya, dimana hak veto yang ketiga terjadi pada 26 November 2024.<ref>{{Cite web |date=3 Desember 2024 |title=South Korea martial law: How did we get here? |url=https://www.aljazeera.com/news/2024/12/3/south-korea-martial-law-how-did-we-get-here |access-date=3 Desember 2024 |publisher=Al Jazeera |language=en}}</ref> Parlemen yang dikuasai oposisi juga telah bergerak untuk memakzulkan Ketua [[Badan Audit dan Inspeksi]] Choe Jae-hae dan tiga jaksa yang terlibat dalam dua skandal yang melibatkan Kim pada tanggal 2 Desember tahun itu,<ref>{{Cite web |last=Min-kyung |first=Jung |date=2 Desember 2024 |title=Chief auditor, prosecutors to face Assembly impeachment vote |url=https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20241202050103 |access-date=3 Desember 2024 |website=[[The Korea Herald]] |language=en}}</ref> dan menolak usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<ref name=":2">{{Cite news |last=Kim |first=Sam |date=2 Desember 2024 |title=South Korea Budget Tussle Tests Yoon Ahead of Trump's Return |url=https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-02/south-korea-budget-tussle-tests-yoon-ahead-of-trump-s-return |url-access=subscription |url-status=live |archive-url=https://archive.ph/9Z2UY |archive-date=3 Desember 2024 |access-date=3 Desember 2024 |publisher=[[Bloomberg L.P.]] |language=en}}</ref>
[[Menteri Pertahanan Nasional (Korea Selatan)|Kim Yong-hyun]], selama sidang konfirmasinya untuk Menteri Pertahanan Nasional di Majelis Nasional pada tanggal 2 September 2024, ditanya oleh anggota oposisi apakah ia akan mengumumkan darurat militer. Ia menepis pertanyaan itu, dengan mengatakan, "Menurut saya, pembicaraan tentang darurat militer sudah ketinggalan zaman. Jika diumumkan, siapa yang akan menerimanya? Apakah menurut Anda militer akan mematuhi perintah itu?" Selama tiga bulan berikutnya, ia diduga merencanakan pemerintahan militer di bawah darurat militer.<ref name="Min-ho-2024" />
Ini adalah pertama kalinya darurat militer diberlakukan di Korea Selatan sejak [[Kudeta 17 Mei|Kudeta militer 17 Mei 1980]] pasca [[Pembunuhan Park Chung Hee|pembunuhan]] mantan Presiden [[Park Chung Hee]], dan pertama kali deklarasi tersebut diberlakukan sejak [[Unjuk rasa Demokrasi Juni|Pergolakan pro-Demokrasi]] pada bulan Juni 1987.<ref name=":1">{{Cite news |last1=Lowe |first1=Yohannes |last2=McEwen |first2=Kirsty |date=3 Desember 2024 |title=South Korean military announces suspension of all parliamentary activity, says report – live |url=https://www.theguardian.com/world/live/2024/dec/03/south-korea-declares-emergency-martial-law-yoon-suk-yeol-north-korea-latest-updates |access-date=3 Desember 2024 |work=[[The Guardian]] |language=en-GB |issn=0261-3077}}</ref> Ini adalah deklarasi darurat militer yang ke-17 sejak berdirinya Republik Korea (ROK) pada tahun 1948.<ref>{{cite web| url=https://www.csis.org/analysis/yoon-declares-martial-law-south-korea| title=Yoon Declares Martial Law in South Korea| first1=Andy| last1=Lim| first2=Seiyeon| last2=Ji| first3=Victor| last3=Cha | date=3 Desember 2024| website=[[Center for Strategic and International Studies]]}}</ref> Berdasarkan [[:wikisource:Constitution of the Republic of Korea (1987)#Article 77|Pasal 77]] [[Konstitusi Korea Selatan]], ketika mendeklarasikan darurat militer, presiden harus segera memberi tahu Majelis Nasional. Hal ini memungkinkan tindakan diambil untuk membatasi kebebasan, termasuk perlunya surat perintah penangkapan, [[kekebalan parlemen|hak imunitas anggota parlemen]], dan termasuk diantaranya pembatasan kebebasan berbicara dan kebebasan berkumpul. Majelis Nasional berhak memberikan suara dan jika berhasil mengajukan tuntutan yang mengikat kepada presiden untuk membatalkan darurat militer.<ref name="ConstitutionMartialLaw_MT">{{Cite web |last=박 |first=소연 |date=4 Desember 2024 |title=44년 만에 전격 비상계엄 선포...국회의원 과반수 찬성 땐 '해제' |url=https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024120323422846084 |access-date=3 Desember 2024 |website=Money Today |language=ko}}</ref><ref>{{cite news |last1=Palmer |first1=James |title=How South Koreans Rejected Martial Law |url=https://foreignpolicy.com/2024/12/03/south-korea-yoon-martial-law-army-parliament-vote/ |work=Foreign Policy |date=4 Desember 2024 |quote=Pasal 77 Konstitusi Korea Selatan memberi presiden kewenangan untuk mengumumkan darurat militer dan untuk sementara waktu memberlakukan "tindakan khusus" terhadap kebebasan berbicara, berkumpul, dan kebebasan lainnya selama keadaan darurat nasional. Namun, Majelis Nasional juga memiliki hak untuk menuntut presiden membatalkan darurat militer dengan pemungutan suara setuju dan tidak setuju, seperti yang dilakukan beberapa jam pasca pengumuman dari Yoon.}}</ref>
| |||