Setelah pencabutan darurat militer, Partai Demokrat mengadakan pertemuan darurat di Majelis Nasional, mengumumkan bahwa mereka akan memulai proses pemakzulan jika Yoon tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam sebuah resolusi, disebutkan bahwa "pernyataan darurat militer oleh Yoon merupakan pelanggaran yang jelas terhadap Konstitusi", dan menambahkan bahwa itu adalah "tindakan pemberontakan yang serius dan alasan yang tepat untuk pemakzulan".<ref>{{Cite web |date=4 Desember 2024 |title=Main opposition party demands Yoon step down over martial law declaration |url=https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/12/356_387651.html |website=The Korea Times}}</ref>
=== Proses pemakzulan ===
Pada 4 Desember pukul 14:40 WSK (12:40 WIB), pihak oposisi mengumumkan niatnya untuk mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon.<ref>{{Cite web |last=원주 |first=이 |date=4 Desember 2024 |title=(URGENT) Opposition parties set to submit motion on Yoon's impeachment to Nat'l Assembly after lifting of martial law |url=https://en.yna.co.kr/view/AEN20241204010500315 |url-status=live |website=Yonhap}}</ref> Di saat itu, sekitar 190 anggota Majelis Nasional dari enam partai oposisi menyerahkan mosi pemakzulan, dimana mosi tersebut akan didiskusikan pada sidang paripurna parlemen pada keesokan harinya serta merencanakan pemungutan suara antara tanggal 6 atau 7 Desember.<ref name=":7">{{Cite news |last=Davies |first=Christian |last2=Jung-a |first2=Song |date=4 Desember 2024 |title=South Korean lawmakers move to impeach president |url=https://www.ft.com/content/a13a7978-6fbe-4f44-9c78-1fc066d8a88b |access-date=4 Desember 2024 |work=Financial Times}}</ref> Setelah sebelumnya menyerukan aksi mogok nasional hingga darurat militer dicabut dan Yoon dimakzulkan,<ref name=":6" /> Konfederasi Serikat Buruh Korea menyerukan mogok nasional tanpa batas waktu hingga Yoon mengundurkan diri sebagai Presiden.<ref name=":7" />
Karena Kim Yong-hyun mengusulkan darurat militer kepada Yoon, proses pemakzulan juga disiapkan terhadap Kim, dimana Partai Demokrat bermaksud untuk mengajukan tuntutan pidana terhadapnya. Juru bicara utama Partai Demokrat, Jo Seoung-lae, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan "DPK akan menghukum darurat militer yang tidak konstitusional dan ilegal dari pemerintahan Yoon [...] Kami mendesak lembaga penegak hukum untuk segera meluncurkan penyelidikan atas kasus pengkhianatan yang kini diketahui seluruh negara dan membawa para pelakunya ke pengadilan."<ref name="Min-ho-2024">{{Cite web |last=Min-ho |first=Jung |date=4 December 2024 |title=Defense minister faces treason charges for proposing declaration of martial law |url=https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/12/113_387712.html |access-date=5 Desember 2024 |website=The Korea Times |language=en}}</ref>
