Revisi per 12 Desember 2024 13.49 sunting Hayati Mayang Arum (bicara \| kontrib) Peninjau otomatis 780 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: menambah URL dengan parameter pelacak VisualEditor ← Revisi sebelumnya		Revisi per 12 Desember 2024 13.50 sunting balikkan Hayati Mayang Arum (bicara \| kontrib) Peninjau otomatis 780 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Revisi selanjutnya →
Baris 32: #Penguatan Peran Praktisi Humas Pemerintah: Praktisi hubungan masyarakat pemerintah harus mampu membangun strategi komunikasi yang efektif dan berperan sebagai penjernih informasi di tengah kekacauan informasi. Hal ini termasuk adaptasi terhadap disrupsi teknologi dan peran media sosial yang meningkat.<ref name=":2" /> #Pemahaman Budaya Digital: Masyarakat perlu memahami budaya digital yang berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Pemahaman ini dapat membantu mengatasi kekacauan informasi dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan.<ref>{{Cite news\|date=Rabu, 05 Oktober 2022, 14:00 WIB\|title=Pemahaman Literasi Budaya di Masyarakat Bisa Mengatasi Kekacauan Informasi\|url=https://wartaekonomi.co.id/read449352/pemahaman-literasi-budaya-di-masyarakat-bisa-mengatasi-kekacauan-informasi?utm_source=chatgpt.com\|work=wartaekonomi.co.id\|access-date=2024-12-12}}</ref> #~~'''~~Penggunaan Teknologi untuk Memerangi Disinformasi~~'''~~: Pemanfaatan teknologi seperti sistem kearsipan digital dan teknologi pengenalan teks (OCR) dapat membantu mengelola dan mengamankan informasi secara efisien. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk memantau dan menindak konten berbahaya di internet.<ref>{{Cite web\|last=LPKN\|first=Admin\|date=2023-12-25\|title=7 Langkah Mengatasi Semrawutnya Dokumen di Lingkungan Pemerintah Daerah\|url=https://diklatpemerintah.id/7-langkah-mengatasi-semrawutnya-dokumen-di-lingkungan-pemerintah-daerah/?utm_source=chatgpt.com\|website=Diklat Pemerintah\|language=id\|access-date=2024-12-12}}</ref> == Rujukan ==

Kekacauan informasi: Perbedaan antara revisi